Bibliometric analysis is a popular method for exploring and analyzing large amounts of scientific data. This article is a bibliometric analysis using Scopus indexed journals on program coordination using VOSviewer application. The purpose of bibliometric analysis in this research is to identify the development of studies related to program coordination. Specifically, this article discusses citation developments, publications trends, authors’ collaboration, trending term titles, trend term author keywords, trend term abstracts, and country statistics with the topic of program coordination 1943-2021. The data was collected from Scopus database using keyword “coordination program.” Furthermore, the author uses VOSviewer software to analyze and visualize the database obtained. The results showed that the results of the citation analysis showed the number of citations per year from 1943-2021 was 4.304 citations. Irvine, M.K is a researcher who has the largest productivity, which is ten publications. In the analysis of the trend term author keywords, it can be seen that there are 676 author keys used in selected articles using a minimum of five events, resulting nine author keywords that have a strong connection. The term “care coordination” is the term most frequently used by the author with 23 entries. Moreover, the country that published the most program coordination articles was the United States with 246 articles.

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru Masigit Kareumbi, salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dan satu- satunya Taman Buru Nasional di Pulau Jawa. Terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang perlu dijaga sebagai asset nasional. Keterlibatan berbagai pihak seperti, keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKSDA Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten (Kab. Bandung, Kab. Garut dan Kab. Sumedang), keterlibatan Lembaga masyarakat yaitu Wanadri serta masyarakat lokal yang juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.Kegiatan kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Kawasan Kareumbi tersebut sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan evaluasi. Namun hubungan ini melemah karena tugas dan peran masing-masing pihak tidak dapat dimengerti karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran tiap stakeholder. Diperlukan aturan yang komprehensif dan turunan dari aturan tersebut tersusun SOP yang sangat jelas mengatur peran dan fungsi tiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam area Taman Buru Masigit Kareumbi.

This paper discusses the process of organizational restructuring that occurred at the Regional Secretariat of Ende District as a result of the policy of regional apparatus arrangement in Ende District, East Nusa Tenggara Province. Although it has gone through various changes, a number of regulatory tools have been replaced with the consequences of changing the concept of organizational restructuring from downsizing to rightsizing, but have not been able to significantly improve the performance of the Regional Secretariat of Ende District. In this study the author uses the concept of restructuring derived from the 4R theory (Gouilarrt & Kelly, 1995) with the indicators namely building an organizational model, integrating physical infrastructure, and redesigning the work architecture. The research method used is descriptive with a qualitative approach that is carried out through observation and interviews and reinforced secondary data studies from relevant agency documents and the results of previous competent research. The results show that indicators build economic models, integration of physical infrastructure, and redesign the work architecture have not run optimally. The restructuring was apparently not balanced with the availability of human resources and pre-facility facilities as well as good financial management . Keywords: Regional Secretariat of Ende District, Restructuring, Local Government Organization

Degradasi DAS yang terjadi seperti erosi, sendimentasi, pencemaran bahkan perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi masih berlanjut sampai saat ini sejak pertama kali DAS secara yuridis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Akan tetapi degradasi tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini, yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh belum adanya keterpaduan tindak dan upaya oleh pihak-pihak yang terkait pengelolaan DAS. Salah satu DAS yang mengalami degradasi tersebut adalah DAS Ciliwung. Menanggapi permasalahan ini tergagas sebuah model pengolahan DAS Ekoriparian yang dalam pengembangannya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi dalam proses pengembangannya belum ditemukan sebuah framework tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif oleh Bryson et al pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum terbentuknya tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Hal ini didasari masih adanya beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali guna terbentuknya sebuah tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

Salah satu wilayah di Kabupaten pangandaran yang berpotensi terjadi bencana-bencana alam seperti yang telah disebutkan adalah Kecamatan Kalipucang, Dengan kondisi wilayah yang rentan terhadap bencana serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana membutuhkan perhatian untuk upaya pengurangan risiko bencana. Salah satunya adalah melalui sosialisasi tentang kebencanaan dan juga hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam. Maka dari itu dalam kegiatan PPM yang dilaksanakan berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran dengan berkolaborasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran melalui program Wisata Edukasi Bencana Goes to School (WEB GTS) yang kemudian  kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. kegiatan PPM adalah dengan melakukan kegiatan yang terbagi dua yaitu berupa sosilisasi di BPBD kemudian sosialisasi kepada sekolah. Sosilisasi ini dalam yang diawali terlebih dahulu dengan pemberian materi, kemudian diskusi, dan praktik. Kegiatan dipandu oleh narasumber (tenaga Ahli) sebagai fasilitator pelatihan dan dibantu dengan seperangkat alat untuk melakukan simulasi secara langsung.