Prestasi kerja menjadi indikator keberhasilan Pegawai dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, faktor yang terdapat pada seseorang berdampak pada prestasi kerja Pegawai salah satunya yaitu efikasi pada diri. Fenomena yang terjadi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar umumnya masih terdapat Pegawai yang menunda pekerjaan atau masih kurangnya dorongan dari dalam diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Pegawai cenderung memilih pekerjaan yang mudah untuk diselesaikan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur pengaruh antara efikasi diri terhadap prestasi kerja Pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Variabel independennya adalah efikasi diri dan dependennya prestasi kerja. Metode penelitian memakai metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik penentuan sampling jenuh yang mana seluruh bagian populasi penelitian ini dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 30 orang. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode koefisien determinasi (R2) dan diuji statistik T, lalu dianalisis menggunakan teknik Regresi Linear Sederhana dengan bantuan software SPSS (Software Package for the Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja Pegawai. Nilai koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini sebesar 0,629 atau sebesar 62,9% dan selisihnya 37,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar sebagai SKPD baru, perlu melakukan pelatihan-pelatihan teknis maupun manajerial untuk meningkatkan kemampuan para Pegawainya sehingga dapat meningkatkan efikasi diri dan prestasi kerja Pegawai.

Konsep ruang kerja terbuka menjadi langkah inovatif bagi sebagian perusahaan besar dalam menciptakan suasana kerja nyaman dan fleksibel yang nantinya berdampak pada produktifitas kerja karyawan yang meningkat, seperti yang dilakukan perusahaan google. Konsep ruang kerja terbuka di kantor swasta begitu mudah diterapakan, namun bagaimana halnya di kantor pemerintahan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan open workspace pada instansi pemerintahan dan seperti apa dampak pada kinerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriftif dengan melakukan wawancara dan observasi pada 2 (dua) kantor yang berada dalam lingkup Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng dan KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan open workspace pada instansi pemerintahan dalam hal ini KKP Pratama Bantaeng dan KKP Pratama Makassar Selatan sudah diterapkan, namun dilakukan secara bertahap. Perubahan ruang kerja pada lokus penelitian telah membawa dampak positif terhadap lingkungan kerja bagi pegawai seperti terciptanya suasana yang lebih komunikatif sehingga menciptakan ruang-ruang diskusi untuk menghasilkan ide-ide baru, pemecahan masalah lebih cepat teratasi, kerjasama dan sinergitas pegawai dalam menjalankan tugas semakin erat. Sehingga pada dasarnya open workspace pada instasi pemerintahan bisa saja dilakukan sebagaimana halnya di perusahaan swasta namun beberapa kendala yang dihadapi antara lain kebijakan dan keterbatasan anggaran yang tidak semudah di perusahaan swasta.

West Java was ranked first in a merit system evaluation by the State Civil Apparatus Commission in 2020. West Java also won the Meritrocation Award 2020 with a score of 375, up 198 points from the previous year. The purpose of this research was to find out how the Province of West Java was able to reform its human resource management system by implementing a merit-based system. A descriptive qualitative approach was used. The primary data for this study were collected through interviews with career officials from West Java Province’s Regional Personnel Agency (BKD). Documents and personal observations were used to gather secondary data. According to the findings, the Province of West Java has done an excellent job of reforming the human resource management system by implementing a merit system through the BKD. The use of all-encompassing and integrated information and technology was one of two key factors in the successful implementation of meritocracy, the second of which was the importance of high officials. Keywords: merit system, public civil servant, West Java Regional Personnel Agency