Kasus stunting di Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2015 sebesar 12,86%, tahun 2016 sebesar 11,88%, tahun 2017 sebesar 11,99%, tahun 2018 sebesar 11%, dan ditahun 2019 sebesar 8,38%. Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu campur tangan dari pihak lain. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model collaborative governance, peran setiap stakeholder, dan desain kelembagaan dalan upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta. Tindakan kolaborasi berbentuk inovasi kegiatan dalam penanggulangan stunting pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti penolakan dari masyarakat, kondisi lingkungan kurang sehat, dan pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Faktor pendukung sendiri seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan anggaran. Dampak collaborative governance ini adalah menurunnya angka stunting dan masyarakat lebih teredukasi. Kolaborasi ini menghasilkan desain kelembagaan berupa pola akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, seluruh stakeholder memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder.

Penelitian ini bertujuan untuk membangun mahasiswa daerah dalam organisasi internal kampus dengan bersinergi antara mahasiswa dalam IKPMDI (Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia) dan perguruan tinggi di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Upaya ini dilakukan untuk melindungi hak asasi mahasiswa daerah, serta meredam potensi kasus intoleransi yang berlatarbelakang kedaerahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer dilakukan dengan pengamatan langsung, sedangkan data sekunder dalam dilakukan dengan studi pada jurnal, buku, media berita, dan dokumentasi lainnya mengenai teori, konsep serta contoh kasus permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan toleransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IKPMDI telah berperan penting selama ini dalam menjaga solidaritas antar mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia di bawah Dinas Kebudayaan DIY. Hal ini akan lebih efektif perannya apabila dapat bersinergi dengan perguruan tinggi di DIY, karena status mahasiswa tersebut melekat pada perguruan tinggi, sehingga kinerja sebagai agent of tolerance lebih meningkatkan produktivitas mahasiswa dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : integritas, IKPMDI, perguruan tinggi, sinergi, toleransi