Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak lingkungan dari aktivitas produksi industri PT. Madubaru PG-PS Madukismo bagi kesehatan masyarakat dalam mengelola kasus lingkungan dugaan pencemaran limbah di Kabupaten Bantul, DIY. Hal ini juga untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi atau menghambat jalannya kebijakan PT. Madubaru PG-PS Madukismo terkait penanganan dampak aktivitas produksi industri sebagai evaluasi melalui Humas PLL. Metode pada penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui teknik pengambilan data secara observasional dan wawancara berdasarkan data utama dan juga pembanding yang berasal dari stakeholders penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas produksi industri PG-PS Madukismo berdampak bagi lingkungan seperti limbah yang dibuang mencemari daerah aliran sungai dan mengakibatkan ikan-ikan mati karena terkontaminasi kandungan limbah dan air sumur warga menjadi tercemar. Dalam penanganan dampak tersebut terdapat faktor seperti kompleksnya permasalahan berbagai stakeholders. Dalam keadaan ini, perusahaan harus bisa mengubah opini dimasyarakat dengan membuka komunikasi dua arah guna menyampaikan informasi secara akurat.

This study focuses on modeling community empowerment programs for MSMEs affected by Covid-19 in DIY. Pandemic Covid-19 that have occurred since the end of 2019 has impacted the cessation of activity of MSMEs in DIY. The absence of activity in the tourist area, the implementation of online learning has a slight influence on this condition. The research method used in this research is descriptive exploratory qualitative research method. The purpose of this research is to determine the appropriate empowerment model for MSMEs during the Covid-19 pandemic and to contribute in the form of an aca-demic policy paper for relevant stakeholders. This study uses a desk study and interview technique. Desk studies are carried out through secondary data tracking. Interviews were conducted with regional apparatus organizations (OPD) which handle MSMEs and MSMEs' actors. From the research conducted, it is known that the efforts made by the Provincial / Regency / City Governments within the scope of DIY or CSO in order to help MSMEs actors to survive in this pandemic situation if they are framed by using the empowerment models are used the second and third models. The second model seeks to strengthen the potential or power possessed by the community by implementing concrete steps, accommodating various inputs, providing good infrastructure and facilities. The third model seeks to empower the community in the sense of protecting and defending the interests of the weak community. From the research it conclude that the model of empowering MSMEs affected by Covid-19 in DIY, both carried out by the local government and by CSO such as Muhammadiyah / 'Aisyiyah is done to strengthen the potential or power possessed by MSMEs by implementing real steps, accommodating various inputs, providing infrastructure and facilities good and empowering the com-munity in the sense of protecting and defending the interests of MSMEs.

Pandemi Covid-19 memberikan hantaman yang cukup keras bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM yang memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi permasalahan yang cukup pelik di masa pandemic ini. Kegiatan pemberdayaan masyarakat komunitas Buka Lapak Unisa (Bu-Lisa) dilakukan denga tujuan mempertahankan omset penjualan pedagang UMKM dalam komunitas di masa pandemic ini. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah workshop. Workshop dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu workshop manajemen bisnis online, workshop mengelola bisnis secara efektif dari rumah dan workshop etika bisnis online. Output dari kegiatan pengabdian ini dari anggota komunitas adalah agar anggota komunitas dapat memanfaatkan media online yang ada untuk memasarkan produk. Masih diperlukan sejumlah program lanjutan untuk membekali anggota komunitas agar tetap dapat memasarkan produknya di era pandemic ini.

This paper intends to This study focuses on independent tourism village institutions during pandemic era in Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. The research method used in this research is qualitative research methods. This research was conducted in 10 Independent Tourism Villages in Sleman Regency, between August - December 2020. In this study, three data collection techniques were used, including: literature study, interviews and documentation. Of the 10 tourist villages, 5 of them have sufficiently good institutions and are able to adapt to a pandemic situation. Meanwhile, the other 5 are not sufficiently well-institutionalized and capable of adapting to the pandemic situation. Tourist villages that are able to adapt are able to innovate in realizing quality tourism that pays attention to safety and health aspects through Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)

Kasus stunting di Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2015 sebesar 12,86%, tahun 2016 sebesar 11,88%, tahun 2017 sebesar 11,99%, tahun 2018 sebesar 11%, dan ditahun 2019 sebesar 8,38%. Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu campur tangan dari pihak lain. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model collaborative governance, peran setiap stakeholder, dan desain kelembagaan dalan upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta. Tindakan kolaborasi berbentuk inovasi kegiatan dalam penanggulangan stunting pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti penolakan dari masyarakat, kondisi lingkungan kurang sehat, dan pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Faktor pendukung sendiri seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan anggaran. Dampak collaborative governance ini adalah menurunnya angka stunting dan masyarakat lebih teredukasi. Kolaborasi ini menghasilkan desain kelembagaan berupa pola akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, seluruh stakeholder memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder.