No abstract

ABSTRAKInformed consent atau tindakan medis merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sebelum dilakukan tindakan pembedahan, dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien.Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis, hal ini tergantung dari besar dan kecilnya resiko dari pembedahan yang dilakukan. Hal seperti ini sudah diatur dalam perundang-undangan praktek kedokteran nomer 29 Tahun Kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah penting, karena dapat menyebakan kecacatan. Baik cacat sementara maupun cacat permanen, bahkan sampai menimbulkan kematian. Hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan .Sehingga pasien tidak melulu mengharapkan hasil yang baik dan sehingga setelah pembedahan tidak terjadi adanya konflik / kesalahpahaman yang akan menimbulkan adanya tuntutan.Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS KELENGKAPAN INFORMED CONSENT PADA SAAT OPERASI DI RS PREMIER JATINEGARA -JAKARTA".Adapun perumusan masalah yang ada adalah bagaimana pengaturan tentang informed consent dikamar operasi sebelum melakukan tindakan pembedahan dilaksanakan di Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan bagaimana dampak dan akidah hukum terhadap dokter atas kelengkapan informed consent di Rumah sakit Premier jatinegara.Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dalam menganalisa dan meninjau masalah digunakan prinsip dan asas-asas hukum. Penelitian ini menentukan pada segi-segi yuridis dan melihat pada Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian tindaklan medis / informed consent.

This study builds an integrative equation model intended to provide an overall meaning about the relationship between leadership style, organizational culture, job satisfaction and its implications for employees, and how the relationship between each variable is interrelated. This research was conducted at PT. Neo Pangan Harmony by using primary and secondary data. This study took a sample of 250 people from a population of 675 people, the results of this study showed a significant relationship between each variable on employee performance.

This research is motivated by the widespread use of gadgets in society. This study aims to describe how the influence of gadgets on social emotional development among adolescents to adults in Group 6 in Bandung, precisely in the Binong area. The research method used is descriptive qualitative research. This research approach uses the phenomenological method. The sample in this study amounted to 9 people. Based on the observations we have made in the area, the average use of gadgets in the area is quite high, of course with this we can get various and accurate information from informants in the area. the. The data collection technique used is interviews. There are several categories of informants, namely students (16-18 years), teenagers or students (19-25 years old) and finally there are parents (26-50 years). This shows that the use of gadgets has a positive effect of 30% and a negative effect of 70% on the development of addiction, social, emotional, adolescents and adults in group 6 in Bandung, precisely in the Binong area. However, the effect is not significant.

Abstrak : Pajak merupakan tulang punggung negara karena selain menjadi sumber utama penerimaan, juga memiliki fungsi distribusi atau sebagai alat pemerataan pendapatan. Berdasarkan jenis dan potensinya, pajak penghasilan (PPh) selama ini diharapkan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Kenaikan target PPh juga seiring dengan meningkatnya pembiayaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik. Namun, meningkatnya target PPh dalam beberapa tahun terakhir tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan realisasi. Pertumbuhan realisasi PPh dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan. Selain itu, pertumbuhan pendapatan pada sektor PPh belum dapat meningkatkan besaran Bagi Hasil PPh bagi daerah sebagai implementasi desentralisasi fiskal agar daerah dapat melaksanakan pembangunan dan mencapai kesejahteraan sesuai amanat konstitusi tanpa dibatasi hak-hak mengelola dan memperoleh pembiayaan dari pemerintah pusat sebagai pelaksana desentralisasi fiskal ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui desentralisasi pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan secara komprehensif melalui metode yuridis normatif, yuridis empiris (sosiolegal), aspek ekonomi perpajakan (economy of taxation), prinsip-prinsip perpajakan yang baik khususnya keadilan di bidang perpajakan dan kesetaraan antara hak dan kewajiban Otoritas Pajak dan Wajib Pajak. Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal; Otonomi; Undang-undang Pajak Penghasilan; Kesejahteraan; Fiskal Daerah