This research was conducted by taking the issue of how the implementation of the massolo’' tradition, the public's perception of the implementation of the massolo’' tradition, and how the views of Islamic law regarding to the implementation of the massolo’' tradition in the marriage of the Bugis community in Soreang District, Parepare City. The type of research used in this reserach is qualitative descriptive method, the data in this study were obtained from primary data and secondary data. The data collection technique used is observation, interview, and documentation, while the technique used in determining the sources is purposive sampling technique. The data analysis technique is using the triangulation technique. The results of this study indicate that: 1) The implementation of the massolo’ tradition in Bugis traditional marriages is to provide assistance in the form of money or goods to the invitees. The invitees are family or close relatives, friends or friends, and neighbors. Invitees invite through invitation cards, telephone, and messages either in the form of letters or through social media. The massolo’ activities were held at the house holding the event, the building, and the hotel. 2) Massolo’ is a tradition that occurs in society as a form of providing assistance and as a form of remuneration. The assistance provided can be in the form of goods, money and labor. Gifts from Massolo’ can be categorized as gifts, alms, or debts, but they are not bribes. 3) Massolo’ in the view of Islamic law is a form of mutual assistance. Massolo’ must be attended by everyone who is invited if there are no obstacles because massolo’ activities can strengthen ties of friendship with family, relatives, neighbors and friends.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan pemotretan foto prewedding di Kota Parepare, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemotretan prewedding yang dilakukan sebelum akad oleh fotografer yang ada di Kota Parepare. Jenispenelitian yang digunakan dan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologi kualitatif. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan beberapa fotografer di studio foto yang ada di Kota Parepare. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang adakaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Dan teknik penulisannya berdasarkan buku pedoman penelitian karya ilmiah (makalah dan skripsi) IAIN Parepare. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotretan prewedding di Kota Parepare ada yang tergolong haram dikarenakan mengandung unsure ikhtilat, khalwat dan kasyful aurat dan ada yang dibolehkan karena tidak menyalahi syariat Islam.

Penganiayaan merupakan masalah sering terjadi baik di tengah-tengah masyarakat dan di lingkup keluarga. Tindakan penganiayaan yaitu salah satu kejahatan yang seiring bejalannya berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan hanya orang dewasa tetapi juga tidak di pungkiri dilakukan oleh anak-anak, pelakunya bukan hanya orang lain namun dapat terjadi di di lingkungan keluarga. Pokok permasalahan dalam penilitian ini adalah tentang 1). Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang penganiayaan anak terhadap orang tuanya? 2). Bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tuanya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada orang tua, dan untuk mengetahui bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tuanya. Dari hasil penelitian ini berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ibunya ini sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan serta hal yang memberatkan. Berdasarkan analisis dalam hukum Islam fiqih jinayah terdakwa diberikan saksi ĵarimah penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada ibunya adalah hukum tâ’zir. Dimana hukum takzir ditujukan agar pelaku jera terhadap tindakan yang dilakukan dan tidak mengulanginya. Juga dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa tâ’zir barkaitan dengan kemerdekaan yang berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Jadi majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas ĵarimah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.