This paper aims to determine the effect of demographic and socio-economic factors and household responses to household changes in prices and income against the demand for household animal-sourced food in West Java Province. The study used cross-section data sourced from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) of West Java Province in 2017 analyzed through the Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). The results showed that the demand for household animal-sourced food in West Java was influenced by price, income, and social demographic factors. All groups of animal-sourced food were categorized as normal goods, as characterized by an income elasticity value of more than zero. The income elasticity established meat commodities as the highest with eggs being the lowest. The nature of the commodity determined that all animal-sourced food groups except eggs are luxury goods. Luxury goods are categorized as such due to their above one value of the demand response against changes in income-which in this paper refers to the commodities of fish, meat, poultry, and milk. The own-price elasticity also showed meat as the most responsive commodity to price increases compared to fish, poultry milk, and eggs. The five groups of commodities achieved a negative elasticity value, as reflected by the reduced share when the decreasing demand responds to the commodity price increase. The cross-price elasticity of most animal-sourced food commodity groups achieved negative elasticity values, which indicated that the related animal-sourced food commodity groups were complementary, whereas positive elasticity values indicate the related food commodities group as a substitute.

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisa kontribusi sektor industri makanan halal terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Input-Output, dengan data sektor industri olahan makanan yang berasal dari tabel Input-Output Badan Pusat Statistik (BPS) 2010. Sesuai dengan Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003, riset ini menggunakan variabel teknis berupa sektor industri makanan yang mengeluarkan sektor non-halal berupa minuman beralkohol. Berdasarkan analisis I-O diketahui bahwa sektor industri makanan halal berkontribusi kepada perekonomian Indonesia melalui multiplier. Sektor primer dari indutri makanan halal adalah sub sektor minyak hewani dan nabati yang akan meningkatkan output seluruh sektor perekonomian sebesar Rp 1,5 Triliun. Sedangkan dari sisi pendapatan masyarakat sub sektor unggulan industry makanan halal adalah minuman tidak beralkohol dengan tingkat income multiplier Rp 0,193.  Dapat disimpulkan bahwa sektor industri makanan halal di Indonesia memiliki potensi yang lebih kuat dari sisi produksi dibandingkan dengan pendapatan masyarakat.Kata Kunci: Industri Halal, Makanan Halal, Input-Output, Analisis Multiplier, Indonesia. ABSTRACTThis research’s objective is to analyze the contribution of halal food industry sector towards the economy of Indonesia. This research uses Input-Output analysis approach, using the data of processed food industry sector originated from the Input-Output table released by The Central Bureau of Statistics (BPS) in 2010. Corresponds with Fatwah of Indonesian Ulema Council on Halal Standardization number 4, year 2013, this research uses technical variable in the form of food industry sector which excludes the non-halal sector that is alcoholic beverages. Based on the I-O analysis, it is known that halal food industry sector is contributing to Indonesia’s economic growth through multiplier. Primary sector from halal food industry is subsector of animal and vegetable oil which will increase the whole output of economic sectors as much as 1,5 trillion Rupiah. Wherein from the perspective of national income, leading subsector of halal food industry is non-alcoholic beverages with the increase of income multiplier as much as 0,193 trillion Rupiah. From the findings, it can be concluded that halal food industry sector in Indonesia has a more significant potential, production-wise, compare to the national income.Keywords: Halal Industry, Halal Food, Input-Output, Multiplier analysis, Indonesia.

Arisan or Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) constitute one of the most commonly found informal financial institutions in the developing world. This study aims to analyze the effect of Rotating Savings And Credit Associations (ROSCAs) on poverty in Indonesia using panel data sourced from the fourth and fifth wave of the Family Life Survey (IFLS). This study used a conditional logit or fixed effect logit to see the effect of Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) participation and control variables, which include individual, household, and community characteristics on poverty variables that are binary or categorized. The results showed that Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) participation can reduce poverty. Meanwhile, this study shows that women who participate in Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) can reduce poverty significantly. Keywords: poverty, ROSCAs, IFLS, conditional logit  Ekonomi Arisan dan Kemiskinan di Indonesia Abstrak: Arisan atau Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) merupakan salah satu lembaga keuangan informal paling umum yang terdapat di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh arisan (ROSCAs) terhadap kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel yang bersumber dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) gelombang keempat dan kelima. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Conditional Logit atau Fixed Effect Logit untuk melihat pengaruh variabel partisipasi arisan dan variabel kontrol yang meliputi karakteristik individu, rumah tangga, dan komunitas terhadap variabel kemiskinan yang bersifat biner atau kategori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi arisan dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang berpartisipasi dalam arisan dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan.  Kata kunci: Kemiskinan, arisan, IFLS, conditional logit

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Data penelitian ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, variabel modal sosial diwakili oleh empat konsep, yaitu saling percaya, toleransi, kelompok, dan jaringan. Selain itu, studi ini juga menggunakan dua variabel instrumen, yaitu lama tinggal dan lokasi tempat tinggal untuk mengoreksi masalah endogenitas dengan menggunakan model estimasi Instrumental Variable Probit (IVP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial mempengaruhi kemiskinan secara negatif dan signifikan. Selain itu, lama pendidikan sebagai proksi modal manusia juga secara signifikan mengurangi kemungkinan suatu rumah tangga menjadi miskin. Berdasarkan temuan tersebut, selain meningkatkan kualitas infrastruktur dan memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan, lembaga pemerintah di wilayah Jawa Barat juga diharapkan memfasilitasi rumah tangga miskin untuk berpartisipasi secara sosial dan mendorong pengembangan organisasi sosial untuk pengembangan modal sosial dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak intervensi terhadap pengurangan kemiskinan, yang dimanifestasikan melalui transfer sosial dari anggaran pemerintah daerah (APBD). Kami menggunakan data panel provinsi untuk memeriksa sejauh mana dampak dari transfer tersebut ke kinerja pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan penaksir OLS-PCSE Beck dan Katz, kami mengkonfirmasi bahwa jumlah transfer sosial yang lebih tinggi memang bermanfaat untuk pengurangan lebih lanjut dalam insiden kemiskinan. Variabel penjelas lainnya, yaitu PDB per kapita dan modal manusia, juga menunjukkan dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah orang miskin, sementara pengangguran yang lebih tinggi dapat menyebabkan penambahan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tren penurunan transfer sosial yang disalurkan oleh pemerintah daerah mungkin mendasari stagnasi pengurangan kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu kami menyarankan bahwa memastikan keberlanjutan transfer kepada orang miskin dari dana pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat kembali pengentasan kemiskinan.