Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah bagi masyarakat luas. Harus ditanamkan kepada masyarakat bagaimana menjadi warganegara yang sadar akan hukum, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang baik.Seiring dengan perkembangan tehnologi komunikasi sering masyarakat terjerat dengan hukum akibat ketidak tauan tentang undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Afnawi  Kecamatan Sunggal Kabupaten  Deli Serdang. Mitra pada kegiatan ini adalah Ibu-Ibu Anggota perwiritan,  masyarakat sekitar yang berpartipasi mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, penyuluhan dengan memberikan pengetahuan tentang hukum, perundang-undangan, sanksi hukum dan penerapannya serta melakukan diskusi interaktif dan juga konsultasi hukum, yang nantinya dapat membuka pemahaman masyarakat akan sadar hukum.

Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Repulik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf  f, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, mensyaratkan bahwa setiap desa harus ada batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 responden yaitu Kepala Desa, Camat di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, penerapan Pasal 8 Ayat (3) Hurup f, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang batas  desa di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas kurang efektif, karena belum ada desa yang mempunyai batas desa berdasarkan  surat keputusan  yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu Persatuan Wirit Batak Islam (PWBI),yang dilaksanakan oleh Dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, tentang Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diskusi interaktif dan konsultasi hukum, yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum.

Narcotics abuse no longer looks at age, ranging from children, teenagers, adults to the elderly even though they are not free from the trap of narcotics abuse. It is estimated that around 1.5 percent of the total population of Indonesia are victims of narcotics abuse. The problem of narcotics circulation is no less worrying, because it does not only occur in big cities but also reaches remote parts of Indonesia. Misuse of psychotropic substances can lead to a dependency syndrome if their use is not under the supervision and guidance of health workers who have the expertise and authority to do so. The reality in society shows that psychotropics should be used in health services and science has been abused. The use of this substance is out of bounds, which is generally intended for temporary pleasure. This causes people who are addicted to psychotropics to increase. The demand for psychotropics in the black market is also getting bigger. The crime rate that arises from the urge to get psychotropics as well as those that occur after someone consumes them also increases. This research method is normative juridical which will explore various secondary literatures consisting of legislation, regulations, books, journals and papers related to patents. The author uses a normative juridical method because the target of this research is law and rule. The definition of rules includes, legal principles, rules in a narrow sense and concrete legal regulations. This normative juridical research method aims to find coherent truth through deductive reasoning. Deductive way of thinking means research will depart from a specific idea.Data collection methods are through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, and others. Researchers can use one or a combination of techniques depending on the problem at hand or being studied.The results of the study stated that the child of BAYU SETIAWAN, Als. ARIF IRAWAN, had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Narcotics Abuser Group I for himself"; Imposing a criminal sentence to the child therefore with imprisonment for 7 (seven) months; Determine the period of arrest and the period of detention that the child has served is completely deducted from the sentence imposed; Determine that the child remains in detention; Stating evidence in the form of: 1 (one) small plastic clip pack containing methamphetamine with a net weight of 0.04 (zero point zero four) grams.