No abstract

Tourism has a positive impact, especially in economic aspects. The tourism activities involve interaction between the host community and tourist. One of the concepts in sustainable tourism development is Community-Based Tourism. This concept requires contribution and active participation of the local community in tourism development. The purpose of this study is to explain how the concept of sustainable tourism through Community-Based Tourism approach. This study used a qualitative method with a literature study. Finding of this study is the concept of Community-Based Tourism is used as tourism development design that focuses on the community with emphasizing the local potential and encouraging the community capacity development. The important aspects in the successful sustainable tourism development through Community-Based Tourism can be seen from various fields, like social-political, economic, environmental and cultural. In the social-political related to community involvement in decision-making, planning, and development. In the economic aspect aims to improve community welfare. While the environmental and cultural aspect associated with the protection of natural and cultural resources.

Organizational change is one thing that public organizations cannot avoid. A dynamic organizational environment and high public demands for good quality services make public organizations have to be able to adjust to change. But unfortunately the changes that occurred are not always well received, and in fact there is a resistance. Through a post positivist approach, this qualitative research seeks to analyze how public sector organizations are able to overcome the resistance of existing changes so that changes can be carried out properly and successfully achieve the desired goals. Analysis is done through literature review on several books, publications, reports or relevant news. The results of the analysis indicate that the resistance of public organizations can be avoided by the readiness of the organization to deal with changes and supported by all members of the organization, especially leaders as drivers who will bring the organization from the status quo towards the desired change. In the level of practice these efforts can be carried out by building the mental readiness of the apparatus to always be ready to face changes and be balanced with the government's ability to make responsive change policies. AbstrakPerubahan organisasi adalah satu hal yang tidak bisa dihindari oleh organisasi publik. Lingkungan organisasi yang dinamis serta tingginya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas membuat organisasi publik harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Namun, perubahan yang terjadi tidak selalu diterima dengan baik, dan justru terjadi perlawanan atau resistensi. Melalui pendekatan post positivist, penelitian kualitatif ini berusaha untuk menganalisis bagaimana agar organisasi sektor publik mampu mengatasi resistensi perubahan yang ada sehingga perubahan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis dilakukan melalui studi literatur pada beberapa buku, publikasi, laporan atau berita yang relevan. Hasil analisa menunjukkan bahwa resistensi organisasi publik dapat dihindari dengan adanya kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan serta didukung oleh seluruh anggota organisasi terutama pemimpin sebagai penggerak yang akan membawa organisasi dari status quo menuju perubahan yang diinginkan. Dalam tataran praktek upaya tersebut dapat dilakukan dengan membangun kesiapan mental aparatur untuk selalu siap menghadapi perubahan serta diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk membuat kebijakan yang responsif perubahan. Kata kunci : perubahan organisasi, organisasi publik, dan resistensi perubahan.

Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2015 sampai 2019, jumlah laporan gratifikasi pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak setelah lembaga eksekutif. Kasus gratifikasi merupakan tindakan kecurangan yang sebenarnya bisa menjerat pelaku sebagai bentuk tindakan korupsi. Perbuatan gratifikasi tidak boleh lagi dianggap remeh layaknya perbuatan korupsi lainnya. Untuk itu, butuh penjelasan yang mendalam guna menguraikan terjadinya tindakan ini. Dengan metode kualitatif yang dipadukan dengan penggunaan faktor-faktor penyebab pada teori motif kecurangan, tulisan ini mencoba menjelaskan mengapa gratifikasi terjadi. Sayangnya, meski dilarang dan ada ancaman hukuman pidana korupsi, praktik ini masih kerap diterima dan terjadi oleh para penyelenggara negara yang ada di BUMN. Hasilnya, ada beberapa faktor yang dominan yang menyebabkan terjadinya praktik ini, diantaranya faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang menjadi sebab bagi seorang penyelenggara negara melakukan perbuatan kecurangan tersebut.

Fraud is a growing problem and can cause extraordinary threats to the organization. Failure to prevent and detect fraud has serious consequences for the organization. This study discusses how internal control in the public sector can prevent fraud. To achieve these goals, researchers use a literature study of various publications related to internal control in the public sector. The results showed that the weaknesses of internal control have been identified to cause fraud. Fraud will never be prevented completely, so that public sector organizations can implement internal controls to prevent and detect fraud. Management in the public sector must be able to create awareness and understanding of anti-fraud culture to all elements in the organization as an effort to prevent fraud.