The mobs that have occurred in society, lately have been reported in both print and television media. The thieves were beaten black and blue, the rapists abused by the families of the victims, even more the incident of arson against suspected people of being a witch. It is undeniable that apart from big cities, beatings against people who are suspect of being crime suspects have also occurred in various regions.In Solok District (Nagarai), residents who were provoked by their emotions ganged up on a young man to death, which is consider to have often disturbed the peace and security of the local environment. The victim who did not accept the allegations then attempted to stab the youth leader who had advised him. Because he was annoyed, the youth leader who was followed by the villagers, chased the victim and beat him to death.Public unrest against the acts of robbery eventually led to the "street court," as described above for the perpetrators. Even if it has become a "tradition" in Indonesia, the perpetrators of crimes who have been arrested by the residents must feel the punishment of the "street judges" before being secured. However, the action of the "street judges" in the end also made it sad because it was too brutal and sadistic. Still fresh in the public's mind, the thugs in South Tangerang who were judged and burned alive by the masses as well as several years ago in the area around Kopti, Kalideres.According to researcher D A, from the Indonesian Survey Circle (LSI), he found four factors causing why some correspondents still choose to take justice into their own hands. First, the low level of public confidence that law enforcement officials will act fairly. According to the survey results showed that 46.7 percent of the public did not trust the authorities at all. Meanwhile, those who believed were 42.2 percent.The majority of the public also tends to believe that certain interests easily intervene in the legal process carried out by law enforcement agencies in Indonesia. For example, proximity to law enforcement agencies or material compensation. Meanwhile, only 23.4 percent still had hopes of law enforcement officials that they could work independently. "This picture shows that the public mindset is suspicious of the ongoing legal process.

Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut khususnya pengemudi angkot. Ada yang mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan ada yang mempunyai sikap hukum tertentu dan ada juga yang patuh terhadap hukum. Suatu masalah yang agak rumit muncul dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum adalah mengenai apakah hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum ? Pertanyaan ini telah menarik para pemikir hukum dari aliran Ilmu Hukum Sosiologis untuk membedakan antara hukum yang ada dalam Undang-Undang (law in book) dan apa yang dilaksanakan di dalam masyarakat (law in action).

Today there is a lot of sexual violence against minors. A religious teacher as well as a scout and paskibraka trainer at SMPN Tangerang molested his students and the victim received trauma healing services for his psychic healing. If a child commits a crime, it is regulated under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Imprisonment for children is only used as a last resort (ultimum remedium). The issue of abortion is regulated in Article 346 of the Criminal Code, namely that a woman intentionally causes the abortion or death of her womb or orders someone else to cause the perpetrator to be sentenced to a maximum imprisonment of four years divided by two. The author considers it important to examine this issue because children are the younger generation who must receive special protection. Problem Formulation How is the application of the law to children who have abortions? Can the crime of abortion committed by children be categorized into Article 49 paragraph 2 of the Criminal Code. Objectives and Uses of Theoretical Research is expected to provide benefits and expand thinking on the development of legal science in the field of Criminal Law, especially in the crime of abortion due to rape. The method that the author uses in this research is normative juridical. In conclusion, children who have an abortion due to rape can be categorized into article 49 paragraph 2 of the Criminal Code. (noodweer exces) into forgiving reasons (fait d'axcuse) because it eliminates the element of guilt of the criminal offender. Keywords: Rape; child; abortion

Saat ini banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari yang ringan sampai yang berat.Tingkat Kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat seperti kasusnarkoba.penganiayaan, pembunuhan, pencurian, maupun tindak pidana pencabulan. Salah satu kasus kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan anak paling menonjol di Bekasi dilakukan oleh bocah berusia tujuh tahun. terjadi di kawasan di Bekasi Utara.YI, bocah kelas 1 SD tega membunuh teman mainnya sendiri anak usia 6 tahun dengan cara menenggelamkan ke danau buatan di Perumahan Summarcon Bekasi. Ironisnya, motif pembunuhan itu gara-gara uang Rp 1000 Demikian pula trafficking yang dilakukan oleh anak-anak dibawah usia terhadap anak-anak yang dibawah usia juga. Kasus perkosaan disertai dengan pembunuhan secara beramairamai serperti kasus Yy di Sumatra Selatan dll.Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak boleh dijatuhi hukuman penjara, hanya dapat dikenai tindakan.Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.Anak layak dijatuhi pidana penjara jika melakukan tindak pidana berat dan disarankan agar penjatuhan pidana penjara diperberat menjadi 15 tahun dan pidananya seyogyanya dikurangi sepertiga dari pidana untuk dewasa.sebagaimana yang diatur di dalam KUHP dahulu dan jika tindak pidananya berat/sadis anak yang belum usia 14 tahun pun disarankan dapat dijatuhi pidana penjara.