Indonesia sebagai salah satu negara yang luas wilayahnya terbentang meliputi wilayah    daratan, udara dan laut yang telah diakui didunia Internasional, lebih hususnya lagi UNCLOS III  1982.  Sebagai Sumber Daya Alam yang lebih luas tentu pengelolaan dan pemanpatannya juga harus lebih terkonsentrasi dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah Daerah Kepulauan Riau. Undang-Undang  No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan, dimana di dalam Undang-Undang  tersebut kelautan itu memberikan pemahaman tentang penanganan, pengelolaan sumber daya alam itu terutama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanannya, termasuk pengaturan, perncanaan yang bertumpuh pada pengelolaan sumber daya alam kelautan di Kepulauan Riau. Perencanaan kelautan dan perikanan termasuk ruang laut di Kepulauan Riau itu harus benar-benar di kelolah dengan baik dan penuh perencanaan berdasarkan Peraturan tentang Kalautan dan Perikanan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam harus merupak tumpuh pembangunan yang diperhatikan dengan susngguh-sungguh. Pembanugnan kelauatan dan perikanan di Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik, tinggal bagimmmana  pengawasan pengelolaan dan pemanfaatannya yang harus ditingkatkan, agar wilayah kelautan-perikanan benar-benar termanfaatkan bagi msyarakat Kepulauan Riau.

There are not easy for new companies to build a reputation or brand image. The company still needs trust first from the community that used their products. Trademark have a very important role, especially in maintaining fair business competition, because the brand can be a differentiating force for one company with another company. The purpose of this study to know the awareness of communities concerning the importance of registering the Trademark based on Law No. 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indications. This study uses the method of empirical legal research with sociological jurisprudence approach, as well as data analysis using qualitative analysis. The study shows that the lack of company awareness in understanding the importance of trademark registration, they do not understand the benefits of registering trademark. Communities who set up businesses tend do not registering their trademark, one of the reason is caused by highly cost. As a result, the implementation of the Trademark Law becomes less effective in practice. Perusahaan yang baru berkembang tidak tidak mudah membangun reputasi atau brand image. Perusahaan masih  membutuhkan   kepercayaan terlebih dahulu  dari masyarakat pengguna mereknya.  Merek memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, karena merek dapat menjadi daya pembeda bagi satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empris dengan pendekatan sociological jurisprudence, serta analisa data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya/kesadaran masyarakat dalam memahami penting pendaftaran merek, mereka tidak memahami manfaat pendaftaran merek. Masyarakat cenderung mendirikan usaha dengan tidak mendaftarkan mereknya, salah satu faktornya adalah biaya yang sangat mahal, sehingga menyebabkan implementasi ketentuan merek menjadi kurang efektif di dalam prakteknya.

One of the demands on the Department of Population and Civil Registration of Bungo Regency is to provide services to the community to achieve orderly population administration but from the writer's initial observation, data collection officers in the field found it difficult to optimize data collection, because SAD lives in nomadic life. detected by the assessor. While the purpose of this study was to determine the effectiveness of the SAD data collection at the Population and Civil Registry Office of Bungo Regency. In this case, it will be analyzed how the effectiveness of SAD data collection relating directly to the orderly Administration which is set forth in the regulation of the Minister of the Interior Number: 11 of 2010 concerning guidelines on data collection and issuance of population documents for vulnerable population administration. In this study, researchers used a descriptive qualitative research method by looking at research subjects who became this study. While in data collection techniques, researchers use the literature study technique, field studies consisting of observations, interviews, and documentation. Descriptive data analysis techniques in analyzing data, i.e. with data that has been collected from interviews and documentation or library studies will be analyzed and interpreted to find out its meaning and meaning. The results of the study prove that effective data collection will spur an increase in the orderly administration of optimal population, besides, it is recommended to the Department of Population and Civil Registration to register in a sustainable manner in the Bungo Regency, especially to remote communities, although there are still many deficiencies in it but have appeared changes and differences in Bungo District.

Legal development has a more comprehensive and basic meaning compared to the promotion and renewal of law in the context of increasing the nation's competitiveness, legal politics in Indonesia directs legal development to encourage economic growth. The research objective is to determine economic growth, especially in the business world and in the industrial world which determines investment capacity, especially law enforcement and protection. The method used is normative juridical. The results of this study see Law as a social engineering tool that was born because the concept of law is taught to direct people to better understand change. Law as an instrument of development control includes development in the economic field. Enforcement of law and justice in particular in the economic development of activities and developing development in accordance with long-term government programs. The role of law in economic globalization in the 21st century is certainly expected aspects of globalization in legal and economic growth, the development of economic law also includes investment law, which of course must run in accordance with long-term development tools.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun kegiatan usaha lainnya, dimana masyarakat bermukim disana biasa didapati atau menghasilkan sampah, air buangan atau aktivitas lainnya yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan dampak bagi makhluk dan lingkungan disekitarnya, karena sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak dapat merusak lingkungan dan kesehatan mahluk hidup disekitarnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan pencemaran, bahan berbahaya dan beracun (B3) bisa saja terjadi kapan dan dimana saja baik dilakukan oleh industri  dan kegiatan usaha lainnya untuk mengambil keuntungan tanpa memikirkan kesalahan akibat kegiatan tersebut, penataan dan habitat lingkungan itu rusak karena terjadinya kerusakan lingkungan dan yang tak kalah penting munculnya bahan berbahaya dan beracun, yang harus diperangi untuk menjaga pembangunan lingkungan yang asri dan berwawasan lingkungan untuk saat ini dan saat generasi yang akan datang