Research aim of heavy metal pollution handling in agricultural land use fitoremediation technologyis to know the effectivity of hemp and mendong plant used and it’s combination with rhizobacterial isolates Agrobacterium sp I3 or organic materials in order to decrease  the levels of heavy metal contamination in the soil such as cromium (Cr), cadmium  (Cd) and plumbum (Pb).The research was conducted in Waru Village Kebakkramat Sub-District Karanganyar Regency in 2016. The location is a subdistrict in Karanganuyar Regency whose area has many industries, mainly textile industry.Industrial wastewater in this region is widely used to irrigate rice fields by farmers, so the paddy fields have been polluted by Cr, Cd and Pb.Therefore, it is necessary to decrease the contamination of heavy metals in paddy fields with the selection of environmentally friendly remediation technology, low cost, easy and sustainable.The method of remediation in that category is bioremediation using a plant called phytoremediation.For that required plants that have rapid growth and high metal absorption capability.The character are owned by hemp and mendong plants.Based on previous research obtained Agrobacterium sp I3 rhizobacteria which proved able to increase the uptake of Cromium by hemp plant.The research result showed that hemp and mendong plants can absorb metal either Pb, Cd, or Cr.Based on the amount of metal absorption value in root and plant canopy, hemp plant and mendong shows its ability as hyper akumulator plant (the amount of uptake ≥ 100 ppm).The highest decrease of soil Pb content was 39,406% without treatment of basic fertilizer, with rhizobacterial inoculation Agrobacterium sp I3 and hemp plant.The highest decrease of soil Cd content was 56,604% with treatment with basic fertilizer, with inoculation of rhizobacteria Agrobacterium sp I3 and mendong plant.The highest decrease of Cr content of soil was 42,27% with treatment of basic fertilizer, without inoculation of Agrobacterium sp sp I3 and without hemp and mendong plants.

MSMEs are the backbone of the economy in Indonesia. However, most MSMEs were collapse due to the Covid-19 pandemic. Therefore, MSMEs recovery is needed to restore the real sector, particularly in Central Java. The study analyses the impact and economic recovery strategies during and after Covid-9 in the MSME sector. The research used a descriptive qualitative method. Data were collected by electronic survey and in-depth interviews and analyzed by SWOT. The results showed the Covid-9 pandemic significantly reduced MSME business actors’ profits due to decreased sales, while production costs remained or even increased. The vulnerability of MSMEs closes their businesses based on the subjective perceptions of business actors is that most of them can survive for more than a year ahead (33.1%) and the next six months to one year (30%). The rest can last for less than one month to the next six months, starting from December 2020. MSME entrepreneurs took several strategies to keep their business running. The methods include looking for new markets, providing discounts and bonuses, diversifying products, giving a consignment, looking for cheaper suppliers/raw materials, and purchasing raw materials with the last payment due. Potential risks when MSMEs are unable to maintain business are (1) lousy credit; (2) layoffs for workers and bankruptcy for business owners; and (3) supply and demand drop. The government should take action to recover MSMEs. The promising policies are (1) Facilitate MSMEs with capital for purchasing raw materials, (2) Development local supply chains through trading houses and regional logistics, (3) Facilitating access to financing, production, and marketing, (4) Encouraging product diversification according to the current needs of consumers, (5) Development of the MSME entrepreneurial ecosystem with a multi-stakeholder approach.

Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang berasal dari lain-lain PAD yang sah (12,81%), hasil pengelolaan kekayaan lainnya (2,94%) dan retribusi (0,87%). Mempertimbangkan pentingnya peningkatan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dari sumber non pajak maka perlu dikembangkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah seperti pemanfaatan aset daerah. Pada tahun 2015 konstribusi penerimaan lain-lain yang sah dari hasil pemanfaatan aset daerah relatif kecil yaitu kurang dari 1 %, sedangkan potensinya dinilai cukup memiliki prospek untuk dapat ditingkatkan. Maka perlu disusun langkah kebijakan guna meningkatkan pemanfaatan aset daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi pemberdayaan aset daerah Provinsi Jawa Tengah dan mengidentifikasi peluang alternatif pembiayaan investasi pemberdayaan aset daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kondisinya aset Provinsi Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi aset potensial dan aset kurang potensial. Aset kurang potensial memerlukan perbaikan dalam hal sumber daya manusia; manajemen anggaran; dukungan stakeholder (BPN, dunia usaha, Pemda, Development finance, dll); dan deregulasi. Dalam pemberdayaan aset Provinsi Jawa Tengah diperlukan penyempurnaan manajemen aset, dan penerapan strategi pemberdayaan aset dengan cara: (a).Melibatkan pihak ketiga sehingga dapat mengurangi/menghilangkan biaya pemeliharaan aset dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah; (b). Menjalin kerjasama pengelolaan aset. Dalam penerapan strategi pemberdayaan aset perlu menggunakan instrumen yang obyektif. Kesimpulan diperlukan kemampuan mewirausahakan birokrasi di kalangan pejabat dan pegawai yang mengelola aset-aset daerah, sehingga pengelolaan aset-aset daerah dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kontribusi aset daerah, maka perlu dibentuk Tim/Satgas validasi dan pemberdayaan aset.

Kawasan pariwisata Dieng merupakan kawasan wisata potensial di Jawa Tengah baik sumber daya alam, dan budayanya, namun menyimpan potensi konflik yang rentan. Sebagai suatu kawasan wisata yang potensial, keunikan Dieng tidak hanya karena adanya objek wisata yang beraneka ragam dalam satu kawasan, namun juga merupakan sebuah kawasan wisata yang terbagi menjadi dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Pengelolaan Kawasan Wisata Dieng yang baik akan sulit dilakukan tanpa adanya kerjasama antar daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi kondisi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan KSPN Dieng dan sekitarnya; 2) menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong kerjasama antar daerah; dan 3) merumuskan strategi penguatan kerjasama kebijakan pembangunan pariwisata di KSPN Dieng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif dengan lokasi enelitian di KabupatenWonosobo, Banjarnegara, Batang dan Pekalongan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) kerjasama antar daerah dalam hal pengelolaan KSPN Dieng sudah ada sejak tahun 1974 hingga tahun 2012, namun kerjasama dilakukan secara parsial, yaitu antar 2 (dua) kabupaten atau kerjasama pemerintah provinsi dengan 1 (satu) kabupaten dalam sub sektor pariwisata tertentu; (2) faktor-faktor yang menghambat kerjasama antar daerah diantaranya tidak ada persamaan persepsi, lemahnya koordinasi antar sektor,belum adanya regulasi kerjasama antar stakeholder, sedangkan faktor pendorong: dukungan stakeholder dan dana, serta banyaknya event wisata bersama; (3) strategi penguatan yang perlu dilakukan yaitu tata kelola destinasi pariwisata yang terpadu dan bersinergi dengan membentuk kelembagaan khusus.