Data dan informasi merupakan bagian penting dalam pertimbangan mengambil keputusan terkait penanganan COVID-19. Data COVID-19 baik demografi maupun agregat di Provinsi DKI Jakarta diolah dan dianalisis untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi terkini terkait pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Data COVID-19 tersebut juga dimanfaatkan untuk analisis prediktif untuk mengetahui perkiraan jumlah kasus COVID-19 di masa depan. Analisis prediktif yang digunakan dalam artikel ini adalah metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Model ARIMA merupakan salah satu metode forecasting hasil dari perluasan model Autoregressive Moving Average (ARMA) untuk data yang tidakstasioner. Analisis dan visualisasi data dilakukan menggunakan program Python dan Tableau dimana hasil analisis prediktif memperlihatkan tren kasus positif harian yang cenderung naik di kurun waktu 14 hari ke depan dari data yang digunakan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan intervensi dalam penanganan COVID-19 di Jakarta, dan untuk masyarakat agar tetap melakukan tindakan preventif dalam mencegah kenaikan kasus, seperti mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Many government agencies (GAs) increasingly rely on external computing, communications and storage services supplied by service providers (SPs) to process, store or transmit sensitive data to increase scalability and decrease the costs of maintaining services. The relationships with external SPs are usually established through service level agreements (SLAs) as trust-enhancing instruments. However, there is a concern that existing SLAs are mainly focused on the system availability and performance aspects, but overlook security in SLAs. In this paper, we investigated 'real world' SLAs in terms of security guarantees between GAs and external SPs, using Indonesia as a case study. This paper develops a grounded adaptive Delphi method to clarify the current and potential attributes of security-related SLAs that are common among external service offerings. To this end, we conducted a longitudinal study of the Indonesian government auctions of 59 e-procurement services from 2010-2016 to find 'auction winners'. Further, we contacted five selected major SPs (n=15 experts) to participate in a three-round Delphi study. Using a grounded theory analysis, we examined the Delphi study data to categorise and generalise the extracted statements in the process of developing propositions. We observed that most of the GAs placed significant importance on service availability, but security capabilities of the SPs were not explicitly expressed in SLAs. Additionally, the GAs often use the provision of service availability to demand additional security capabilities supplied by the SPs. We also observed that most of the SPs found difficulties in addressing data confidentiality and integrity in SLAs. Overall, our findings call for a proposition-driven analysis of the Delphi study data to establish the foundation for incorporating security capabilities into security-related SLAs.

Background-Edward Snowden's revelations of the extensive global communications surveillance activities of foreign intelligence services have led countries such as Indonesia to take concrete steps to enhance protective information security for classified data and communications. Objective -This paper develops the Wideband Delphi Method to study the Indonesian Government's requirements for cyber-defence in response to reported secret intelligence collection by the Australian Signals Directorate (ASD). It provides a clearer understanding of the issues that influence Indonesian policymakers' views on the mitigation of foreign surveillance. Method -We developed and conducted an Adaptive Wideband Delphi Study with senior Indonesian officials, with group discussions and individual sessions to explore how to mitigate the surveillance activities of the "Five Eyes" (the US-UK-Canada-Australia-New Zealand) intelligence alliance. We used the US National Security Agency (NSA) framework of the three elements of Defence in Depth (people, operations, and technology), in combination with governance and legal remedies, as an analytical framework. Results -We identified twenty-five mitigation controls to deal with the priority concerns of policymakers, which were divided into the five defences in depth elements. Conclusion -We discuss the key requirements for protection against foreign surveillance to be taken into account in state cyber-defence frameworks, and suggest effective mitigation controls for safeguarding and protecting states' national interests.

COVID-19, sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang baru ditemukan, telah menjadi pandemi yang sedang dihadapi oleh banyak kota di dunia, tak terkecuali di DKI Jakarta. Salah satu dampak pandemi ini adalah terbatasnya mobilitas publik atau pergerakan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat kebijakan yang dapat mengatur mobilitas penduduknya dalam rangka mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19. Dalam artikel ini, Exploratory Data Analysis (EDA) dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh dari kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap mobilitas masyarakat di Jakarta. Data yang digunakan di antaranya adalah data harian COVID-19 dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, data rata-rata kecepatan kendaraan di jalan-jalan yang dilewati oleh pengguna aplikasi Waze, data tren pergerakan masyarakat selama pandemi COVID-19 yang diperoleh dari Google COVID-19 Community Mobility Reports, serta data Apple Mobility Trends Reports yang merupakan data tren pergerakan masyarakat berdasarkan kategori berkendara dan berjalan. Melalui hasil analisis data yang dilakukan, terlihat bahwa tingkat mobilitas di DKI Jakarta lebih rendah pada saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian berpengaruh terhadap penekanan jumlah kasus positif harian di DKI Jakarta. Penurunan mobilitas ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menangani COVID-19 di DKI Jakarta.

No abstract