Demokrasi menjamin rakyat dapat mengemukakan aspirasinya. Namun terkadang media penyampaian aspirasi ini masih terbatas. DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah dituntut menjalankan fungsi mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kegiatan yang disebut reses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan Focus of Group Discussion. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bandung sudah melaksanakan fungsi reses dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan di daerah pemilihannya masing-masing. Masyarakat mengikuti kegiatan reses secara antusias ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Tentu tujuan masyarakat hadir dalam kegiatan reses tersebut cukup beragam. Tersirat sebuah harapan bahwa aspirasi mereka dapat ditampung oleh anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat kebijakan. Sehingga kegiatan reses ini tidak hanya bersifat politis saja mengingat anggota DPRD bertemu konstituennya, tetapi lebih kepada bagaimana jarring aspirasi dapat diartikulasikan. Kata Kunci : Reses, Artikulasi, Aspirasi, Anggota, DPRD

One of device regency is the subdistrict. Subdistrict as the technical regional programs, have work areas, led by Camat. When society still do not feel any equitable development results, it was natural to enter the 10 years, the West Bandung Regency Government planning subdistrict development strategy. The population is increasing, the sub-district government services should be improved. Geographical constraints and demands of society into its own problems in terms of a sub-district development. Subdistricts development is intended to increase the capacity of districts, especially in governance, development and public service. The purpose of this study is the recommendation several strategies development, especially in Lembang Subdistrict, Cipatat and Cipongkor in West Bandung Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach through surveys. Data was collected through library research, observation and interviews. The results showed that all three subdistricts have met the basic requirements, technical and administrative measures to be developed. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 19 Year 2008 regarding the District is still valid. Salah satu perangkat daerah kabupaten adalah kecamatan. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat. Ketika masyarakat belum merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan, maka wajarlah memasuki 10 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merencanakan strategi pengembangan kecamatan. Jumlah penduduk semakin bertambah maka pelayanan pemerintah kecamatan harus ditingkatkan. Kendala geografis dan tuntutan masyarakat menjadi permasalahan sendiri dalam sebuah pengembangan kecamatan. Pengembangan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kecamatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah terekomendasinya beberapa strategi pengembangan khususnya pada Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang masih berlaku.

<p>Diplomasi pertahanan telah menjadi fenomena yang cukup menyita perhatian baik dalam konsepsi diplomasi maupun dalam perkembangan teoritis dan praktis. Asia Tenggara pun dalam hal ini telah memiliki ASEAN <em>Defence Ministerial Meeting</em> (ADMM) yang merupakan wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif terlibat dalam ADMM untuk menjalankan diplomasi pertahanannya. Penulis melihat bahwa keterlibatan aktif dari Indonesia dalam ADMM tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Indonesia berupaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya khususnya dalam bidang pertahanan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan dalam ADMM. Agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia terkait dengan kepentingan menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan mendapatkan dukungan dalam penyelesaian berbagai permasalahan keamanan Internal seperti terorisme dan keamanan maritimnya. Penulis akan membahas masalah yang diangkat dalam jurnal ini melalui sudut pandang Indonesia sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan diplomasi pertahanan melalui ADMM. Pembahasan dalam jurnal ini menitikberatkan kepada diplomasi pertahanan multilateral yang saat ini belum mendapatkan perhatian yang luas karena anggapan bahwa diplomasi pertahanan hanya dilakukan secara bilateral dengan hal-hal yang senantiasa bersifat teknis semata.</p><p> </p><p><strong>Kata Kunci :</strong><strong> </strong>diplomasi pertahanan, ADMM, Asia Tenggara</p>

This paper would like to describe the synergy of Indonesia Army (Kodim 0907 / Tarakan) with Police (Police of Tarakan) and Government (Local Government of Tarakan City) in handling social conflict in the community, covering conflict prevention, conflict stopping and conflict recovery. The multi-ethnic and multicultural area of Tarakan City is very vulnerable to social conflicts that can not be handled only by Kodim 0907 / Tarakan alone, but involving other related parties, such as the Tarakan Police and the Tarakan City Government. Communication, coordination, and collaboration between these three pillars are expected to be able to deal with social conflict in the community

Sustainable development has been given special attention worldwide regarding the environment and preservation of natural resources. However, sustainable community development remains a little-explored area, specifically concerning power-dominant economies and as an ethical representation of managing a country's law and order situations. Therefore, the current study aims to determine the influence of power disruptions, that is, human and governance factors, on sustainable community development directly and indirectly via an underlying mechanism of public sector performance. To achieve the study objectives, the study adopted a quantitative research methodology with a random sampling technique by surveying 720 citizens of Indonesia. A statistical data analysis using structural equation modeling in SmartPLS showed that power disruptions negatively impacted public sector performance, leading to underdeveloped communities. The results also showed that high levels of social connections between public sector employees and citizens mitigated the negative influence of power disruptions on public sector performance leading to the sustainable development of culture and community. The current study adds value to the government science literature by combining the critical issue of power disruptions and sustainable community development in a single consolidated framework that considers the ethics of governing a nation. The results will also help policymakers and project-executing agencies discourage power disruptions and find solutions to damages caused at the planning stages.