ABSTRACT

This research discusses the legal arrangement and enforcement of remuneration law in Employment Law (UUK) as an effort to realize the social welfare of workers. The method of this research was juridical empirical which regards law as a fact to observe and value-free. The research finding concludes that, first, UUD NRI (Indonesian Constitution) of 1945 has been weakened by UUK with its practice of labour market system and termination of employment. In addition, UUK has provided an opportunity for businessman to neglect his duty to respect the rights of Labour Union. Second, the enforcement of remuneration law is ineffective. Supevision from the Ministry of Manpower and Transmigration is hampered by the insufficient number of civil servant investigators (PPNS) compared to the number of companies.

Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kntor Kec. Medan Deli serta mengetahui Pelayanan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil wawancara dapat meningkatkan pelayanan karena peraturan tersebut juga menyatakan tentang penilaian prestasi kerja dan atasan. Pelayanan pegawai meliputi kemampuan kerja sesuai dengan kualitas kerja yang diharapkan, pencapaian kerja yang baik melalui dukungan kemampuan kerja serta keterampilan kerja dengan daya adaptasi dapat meningkatkan pelayanan dengan adanya upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemimpin dikantor Kec. Medan Deli.

No abstract

No abstract