Aktualisasi Fungsi Keimigrasian Dalam Aspek Keamanan Sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the function of immigration in the security aspect, namely as a guard at the entrance to the territory of Indonesia during a pandemic. This function is of course very urgent considering that currently the spread of the Covid 19 virus is getting out of control, one of which is because there are still many foreigners entering Indonesian territory. The research method used is juridical normative, namely analyzing library materials or tracing documents related to the problem under study. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the actualization of the role of the immigration function during a pandemic can be seen from the aspect of immigration regulation and practices carried out by immigration checkpoints (ICP) throughout Indonesia. Meanwhile, the ICP has carried out its function as guardian of state security with the arrival of foreigners and closed several ICPs to limit immigration traffic. There is a significant difference in law enforcement during normal times and during the pandemic, namely the concessions given to foreign nationals in the form of changing overstay fees and deportation cannot be carried out. Deportation cannot be done because in general the person's home country also applies, so temporarily when foreigners who cannot return to their home countries stay in detention centers.

The Role of Immigration in Supervision of Indonesian Migrant Workers

“…Perlunya tindakan pengawasan yang intensif terhadap warga negara Indonesia (WNI), harus diperlukan dokumen perjalanan atau paspor yang sudah menjadi standar yang digunakan untuk perjalanan khususnya melintasi perbatasan wilayah negara. Tujuan dari pengawasan ini guna mendukung pencegahan atau proteksi secara dini kesalahan dalam pelaksanaan perjalanan bagi seseorang yang hendak masuk ataupun meninggalkan Indonesia dalam waktu tertentu (Nugroho, 2018;Suryokumoro, 2020).…”

Implementasi Pelayanan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Pada Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta

“…Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Bab 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa keimigrasian adalah lalu lintas orang di dalam atau di luar wilayah Indonesia yang berada di bawah pengawasannya dalam bentuk menjaga kedaulatan negara. Kemudian kemigrasian mempunyai fungsi yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu keamanan negara, penegakan hukum, fasilitator pembangunan, dan pelayanan keimigrasian (Suryokumoro, 2020).…”