Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau

Abstract

The current fiscal policy in the forestry sector is still dominated by the management of timber extraction as a basic for sharing forestry revenues from central to local government. Therefore, it requires some shift towards green fiscal policies which positioning the overall benefits of forests. In order to prepare on green fiscal policy framework, it is required the analysis of stakeholders involved in the formulation of green fiscal policy. The objectives of the research are to identify, categorize and investigate the relationship among the involved stakeholders at national and sub-national levels, and then to formulate green fiscal policy by using stakeholders analysis method. The analysis results show that there are 18 involved stakeholders consists of five key stakeholders, seven primary stakeholders and six secondary stakeholders. Based on the category of stakeholders involved in the formulation of green fiscal policy as key players, context setters, subjects and crowds, it is realized the great need for strategies to optimize stakeholders management by enhancing colaboration and cooperation between the subjects and the key players. This will be better achieved by increasing effective cooperation and collaboration between central and local governments in implementing the current fiscal policy on forestry.

Kajian Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Pati

“…Sistem pemerintahan ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan dan fungsifungsi tertentu sehingga berdampak kepada daerah untuk menggali segala potensi yang ada di wilayah administrasinya sebagai sumber pendapatan daerah guna melaksanakan pembangunan (Kuncoro, 2004). Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan arah pembangunannya, namun disisi lain pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam memecahkan permasalahan pembangunan di daerahnya.…”

Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyediaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Salatiga

“…Identifikasi stakeholder terbagi manjadi kelompok yang mempengaruhi dan mendapatkan pengaruh dapat dilihat melalui Rainbow Diagram dimana diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kelompok yang berpengaruh dan kelompok yang memperoleh pengaruh (Chevalier & Buckles, 2008;Nurfatriani, Darusman, Nurrochmat, & Yustika, 2015;Reed et al, 2009). Sedangkan untuk klasifikasi stakeholder dilihat dari metode kepentingan-pengaruh atau interestinfluence matrix merupakan metode yang digunakan untuk klasifikasi pemangku kepentingan yang mengacu pada kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam perumusan peran stakeholder untuk penyediaan perumahan PNS (Nurfatriani et al, 2015). Metode ini diklasifikasikan dalam bentuk Key players, Context Setterrs, Subjects, dan Crowd (Reed et al, 2009).…”

“…Subjects sebagai stakeholder dengan tingkat kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. Sedangkan, Crowd sebagai stakeholder dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah (Nurfatriani et al, 2015;Reed et al, 2009). Tingkat kepentingan dan pengaruh dari pemangku kepentingan terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi (Reed et al, 2009).…”

Kepentingan Dan Peran Aktor Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran

“…Sama dengan tingkat kepentingan Kementerian Kehutanan sebagai keyplayers dalam perumusan kebijakan fiskal hijau yang dinyatakan oleh Nurfatriani (2015), kepentingan Disbunhut juga meliputi kepentingan yang sama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aktor juga memiliki kepentingan untuk terus mengelola hutan mangrove agar dapat terus bermanfaat bagi masyarakat sekitar.…”

“…Dalam arti stakeholder yang berada dalam kuadran ini memiliki kepentingan sangat kuat sehingga perlu terwakilkan dalam program. Mereka bisa menjadi penting untuk mempengaruhi aktor yang lebih kuat, dan kepentingannya perlu dilindungi (Nurfatriani et al, 2015).…”