Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm

Abstract

Koperasi yang sudah ada sejak lama, keberadaanya tidak pernah padam. Hal pendorong yang menjadi penyebab utama tetap eksis nya koperasi di Indonesia ialah dasar dari koperasi itu sendiri yaitu kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi bertujuan agar tercapainya keadilan dan kemakmuran di masyarakat dengan dasar Pancasila dan amanat konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, koperasi dijadikan tonggak pada perekonomian di Indonesia. Pandangan tersebut didukung oleh pemerintah pada Orde Lama hingga Orde Reformasi. Dibandingkan badan usaha lainnya, koperasi dianggap sebagai badan usaha yang sangat sesuai dengan ekonomi rakyat. Koperasi juga dianggap sebagai wadah dari perekonomian masyarakat, artinya para masyarakat yang memiliki usaha dapat bergabumg dengan koperasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tidak hanya koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (“UMKM”) serupa dengan koperasi. UMKM dapat meningkatkan perekonomian nasional, melihat kejadian pada tahun 1998, krisis ekonomi melanda Indonesia. UMKM dianggap dapat menopang perekonomian Indonesia, pemerintah berharap agar UMKM menjadi bagian dari koperasi, pemerintah jadi lebih mudah menjangkau dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat khususnya di pedesaan. Dianggap sebagai penunjang ekonomi masyarakat, karena UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Koperasi dan UMKM mendapat perhatian dari pemerintah, dengan kemudahan yang diberikan untuk menunjang kemajuan dari koperasi dan UMKM.Kata Kunci : koperasi; UMKM; penggabungan.

Analisis Kerangka Hukum dan Peraturan Yang Mempengaruhi Manajemen Koperasi

“…Pengkoordinasian (Coordinating) Koordinasi dalam kopersi dilakukan oleh semua unsur manajemen koperasi dalam rangkan untuk mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri. Untuk mendirikan koperasi, para pendiri harus mengetahui apa saja syaratsyaratnya, apa maksud dan tujuan sebelum mendirikan koperasi (Gunardi, Marfungah, Fansuri, Prawira, & Lafentia, 2022). Berikut merupakan hal-hal yang harus perlu disimak dalam pembentukan Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 adalah: a. Orang-orang yang membentuk koperasi dan akan menjadi bagian dari koperasi tersebut.…”

The Role of Sharia Ta'awun Cooperative in Empowering the Community Economy (Case Study of Sharia Ta'awun Cooperative Klaten Regency)

“…Meanwhile, sharia cooperatives do not apply a usury (interest) system, but with a profit-sharing system based on sharia principles and prioritizing the principle of kinship. 6 Business activities in sharia cooperatives apply the principles of sharia law and are engaged in investment in the form of profit sharing, savings, and financing. Sharia cooperatives also carry out activities in the field of collecting and distributing zakat, infaq, and shadaqah funds to people who need them more and are entitled to receive them.…”