Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut syariah agama perkawinan di katakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, bagi umat Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya seperi adanya Ijab-Qobul, saksi, dll. Akan tetapi menurut hukum positif di samping menurut agama ternyata perkawinan tersebut juga harus dicatat. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan wajib dilaksanakan bagi penduduk Indonesia, tujuannya adalah untuk menertibkan perkawinan yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut dengan adanya perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum/hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh para pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Bagi umat Islam yang belum dicatat perkawinannya dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Yang diantaranya adalah seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr terkait Permohonan Isbat Nikah, dalam perkara antara : HALIMAH Binti SAHRUN sebagai Pemohon Melawan SATURI sebagai Termohon. Inti dari surat permohonan tersebut adalah Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suaminya yang telah meninggal dunia tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan pemohon karena sebelumnya perkawinan tersebut tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA) serta untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa.Kng tentang Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah

“…Menggunakan metode kualitatif penelitian ini membahas tentang permohonan isbat nikah nomor 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr yang dikabulkan Pengadilan Agama Jember karena rukun syaratnya telah dipenuhi dan tidak ada halangan pernikahan yang dilanggar sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI (Rofiqi et al, 2020).…”

Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia

“…Oleh karena itu, untuk mengantisipasi segala permasalahan yang akan terjadi nantinya, maka perkawinan perlu dicatatkan. (Rofiqi et al, 2020) Salah satu permasalahan terjadi di kalangan masyarakat adalah maraknya terjadi pernikahan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah siri. Nikah siri dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan materil perkawinan, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan mendapatkan akta nikah karena dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).…”

“…Apabila perkawinan tidak dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, maka kondisi ini tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak suami, istri dan anak-anaknya karena perkawinan itu tidak diakui keberadaannya dalam hukum positif di negara Indonesia. (Rofiqi et al, 2020) Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan beberapa problematika hukum diantaranya: perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif; anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya; istri dan anaknya tidak berhak atas nafkah dan warisan; serta pihak suami tidak bisa menuntut haknya atas harta bersama selama mereka masih terikat dalam pernikahan siri. (Kurniawan & Qohar, 2021) Dalam hal ini yang paling banyak merasakan dampaknya adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri, padahal anak sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi, namun di kemudian hari anaklah yang paling merasakan kesulitan.…”