Ara' 'Ulama al-Mazahib al-Fiqhiyah al-Islamiyah fi Tauliyah al-Mar'ah al-Manasib al-'Ulya fi al-Daulah : Dirasah Muqaranah

Abstract

Laki-laki dan perempuan dibedakan dalam sisi ciptaan, bentuk, tugas, serta tanggung jawab terhadap keduanya sesuai dengan fitrah dan nalurinya, sepertimana yang dinyatakan dalam firman-Nya: (Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan). Maka diitetapkanlah bagi laki-laki apa yang sesuai dengan fitrahnya dan begitu pula bagi perempuan apa yang sesuai dengan fitrah dan tabiatny atau sifat dasar. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Islam menjaga kepentingan perempuan sepertimana terhadap laki-laki karena perempuan adalah saudara terhadap laki-laki. Selain itu, perempuan juga memiliki peranan penting dalam Islam dimana Islam memberi perhatian penuh terhadap segala aspek baik aspek kehidupan ataupun urusan hidup mereka lainnya seperti thaharah, shalat, puasa, pernikahan, talak dan lain sebagainya. Namun pada saat ini terdapat satu permasalahan yang seringkali masih diperdebatkan oleh sebagian orang atau golongan mengenai persoalan kebolehan wanita menjadi seorang pemimpin sebuah negara. Dalam hal ini, terdapat dua pandangan dimana pandangan pertama menyatakan kebolehannya dan golongan kedua menyatakan ketidak bolehannya. Oleh sebab itu, penlitian ini sejatinya akan membahas mengenai hukum seorang perempuan menjadi pemimpin suatu negara berdasarkan empat madhab fiqh berlandaskan kepada hujjah masing-masing madhab baik dari ayat-ayat al-Qur’an, hadits dan lain sebagainy. Kemudian, pada bagian akhir pembahasan, penulis akan mencoba memberikan kesimpulan serta pandangan yang rajih daripada masing-masing pandangan madhab.

Analisa Metodologi Tafsir Al-Quran Berbasis Ormas di Indonesia Perspektif Metodologi Islah Gusmian

“…Politik adalah aktivitasnya dan Islam adalah ideologinya. Sehingga jelaslah bahwa ia bukanlah sebuah lembaga kerohanian yang memeiliki karakter monastis atau kepasturan, bukan pula lembaga ilmiah, lembaga pendidikan maupun lembaga sosial (Rodhi, 2012).…”

“…Didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhahi berasal dari desa Ijzim palestina, bermadzhab Ja'fariy (salah satu madzhab Syi'ah) pada tahun 1953 di al-Quds atau Baitul Maqdis, Palestina (Rodhi, 2012). HTI masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an yang dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang aktivis HT dari Australia.…”

Preventative Strategy to Solve Radicalism in University: The Case Study in State University of Surabaya, Indonesia

“…In the political constellation of Indonesia, the problem of Islamic radicalism has become even more remarkable because its supporters are significantly increased. The freedom of sharing opinions and participating in community organizations and activities is part of human rights enforcement as long as it does not threaten national security (Tahrir, 2013a).…”