Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat

Abstract

International market requires producers to proof the legality of their wood products to address the issues of illegal logging and illegal trade. Timber Legality Verification System (TLVS) has been prepared by the Government ABSTRAKIsu illegal logging dan illegal trading di perdagangan kayu mengakibatkan pasar internasional menuntut bukti legalitas kayu dari produsen. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) disiapkan pemerintah secara mengikat di industri kayu mulai dari hulu sampai hilir. Studi ini bertujuan untuk mengetahui gap implementasi kebijakan SVLK dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha industri kayu. Metode yang digunakan yaitu analisis gap, deskriptif dan struktur biaya. Penelitian dilakukan di tiga provisi: DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi SVLK dipandang rendah karena perubahan kebijakan SVLK yang relatif cepat. Bagi dunia usaha kondisi ini merupakan disinsetif bagi iklim investasi. Persepsi pelaku usaha bahwa kebijakan SVLK lebih ditujukan untuk produk dan kegiatan di hulu sehingga kebijakan terkait hilir (industri dan pasar) belum sepenuhnya mendukung. Implementasi kebijakan SVLK dinilai tidak efektif oleh industri kayu dan hutan rakyat. Pihak yang paling besar merasakan dampak negatif SVLK adalah industri mikro dan petani hutan rakyat. Kondisi ini mengancam keberlanjutan industri kayu dan hutan rakyat. Perlu penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing produk.Kata kunci: Dampak kebijakan SVLK; struktur biaya; industri mikro; hutan rakyat.

Constrain of smallholder forest management on timber legality assurance system (SVLK) certification: A case study in KTH Enggal Mulyo Lestari, Ponorogo District, East Java Province

“…Meanwhile, the amount of certified smallholder FMU is still low because it is considered unprofitable compared to the income [15]. SVLK certification based on smallholder FMU will increase production input costs by an average of 15%, assuming there are surveillance costs every two years [16]. Smallholder FMU has not achieved sustainability in their certification due to the inability to meet SVLK certification [15,22].…”

Marketing Channels of Rubber Wood and the Influence of Rubber Prices on the Incomes of Rubber Wood Supplier: Case Study of Sembawa Village, South Sumatera

“…Selain itu, pelaksanaan kebijakan SVLK pada kenyataannya masih banyak menemui kendala. SVLK dari sisi administrasi dianggap rumit dan memberatkan bagi industri kecil/mikro, selain biaya untuk mendapatkan sertifikasi dan penilikan yang dirasa cukup mahal (Suryandari, Djaenudin, Astana, & Alviya, 2017). Astana et al (2014) berpendapat bahwa kebijakan SVLK sebagai sebuah skema sertifikasi wajib bukan soal pelaku ekonomi dalam sektor perkayuan untuk melaksanakan skema sertifikasi tersebut, melainkan soal kesiapan dan kemampuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang timbul.…”

Timber Legality of Customary Forest: Case Study in Negeri Honitetu, West Seram, Maluku

“…Market share of Indonesia wood in ASEAN market (HS44 4 digit) bisa memengaruhi pasar ASEAN, Indonesia hanya sebagai market follower. Di lain pihak masih terdapat hambatan perdagangan yang berasal dari sisi produksi, yaitu kebijakan yang berubah-ubah dalam jangka waktu relatif pendek, iklim investasi yang kurang kondusif, masalah perizinan, kesulitan bahan baku, dan kesulitan modal (Suryandari, Djaenudin, Astana, & Alviya, 2017), serta stabilitas harga bahan baku (Arianti & Lubis, 2011). Hambatan lain adalah kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan produk yang bersaing dalam pasar ASEAN (Hidayah & Roisah, 2017).…”

“…Lebih lanjut kebijakan yang masih menjadi hambatan dalam produksi adalah implementasi SVLK dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) berbasis online, yang masih belum diterima oleh industri, utamanya industri kecil dan mikro (Suryandari et al, 2017). Daya saing produk kayu Indonesia perlu untuk ditingkatkan, salah satunya dengan mendayagunakan IKM (Saleh, 2015).…”