Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakpastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau. ____________ Kata Kunci: RTRW, Investasi, Perkebunan AbstractThe purpose of this study is to explain the impact of RTRW policy on investment climate in the field of plantation business in Riau Province. This research uses sociological law research method with empirical approach. The result of this research can be explained that fundamental phenomenon influencing investment climate in Riau Province. The unfinished RTRW has a major impact on investment because every investment requires land. Until now, Riau Province RTRW regulation has not been established yet, because there is still the status of forest problem resolution in the Ministry of Forestry. This research concludes that the Government of Riau Province in 2001 has started to revise the Regulation No. 10 of 1994. However, until this research, Riau Province RTRW regulation has not been established yet, because there is still a solution to the status of forest area in the Ministry of Forestry. Of course, the Riau Provincial Government, including the districts / municipalities in Riau, dare not take legal risks issuing new licenses for plantation investment. Efforts made in the middle of the policy discretion RTRW investment in the field of plantation business in Riau Province can be said just waiting for ratification of RTRW Perda Riau Province.

Tindak Pidana Perbankan Di Provinsi Riau

“…Lembaga keuangan di Indonesia ada lima, yaitu bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (Utama, 2022). Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional dan pemerataan pembangunan di daerah adalah bank (Hasnati, 2021).…”

Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan

“…Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang (Junef, 2017). Adapun sanksi tersebut sebagaimana dikutip oleh Hasnati et al (2017), diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 69 Ayat (1), dengan ketentuan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).…”