Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur

Indrawati, Septi; Santosa, Agus Budi; Sasmita, Ajeng Risnawati

doi:10.37729/abdimas.v5i3.994

Cited by 5 publications

(5 citation statements)

References 5 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Legalitas usaha merupakan bagian informasi penting yang harus dipunyai oleh UMKM (Indrawati & Rachmawati, 2021), sebagai informasi usaha bagi pihak-pihak yang menghendaki identitas suatu usaha yang ada di Indonesia (Nurmalasari et al, 2022). Salah satu bentuk legalitas usaha yang harus dipunyai oleh UMKM dengan klasifikasi industri rumah tangga pangan (IRTP) adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Assistance in obtaining the marketing authorization for the home food industry of Omah Kripik Mbote

Luthfi,

Hapsari

2024

View full text Add to dashboard Cite

Omah Kripik Mbote, one of the household food industry (IRTP), encounters challenges in acquiring distribution permits, a crucial step in initiating an IRTP business. One major hurdle is the lack of comprehension and knowledge regarding the permit processing procedures. To address this issue, assistance was provided to facilitate the acquisition of an IRTP marketing authorization for Omah Kripik Mbote. This assistance aims to offer a comprehensive understanding of the procedures involved in obtaining an IRTP marketing authorization and processing a Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) for Omah Kripik Mbote. The approach utilized in this assistance includes both classical and individualized methods, focusing on: a) disseminating information about the procedures for obtaining IRTP marketing authorization; b) aiding in identifying the requirements for acquiring IRTP marketing authorization; and c) guiding through the process of obtaining IRTP marketing authorization. As a result of this assistance, Omah Kripik Mbote has gained a better grasp of the procedures for obtaining IRTP marketing authorization, along with the issuance of SPP-IRT with PIRT numbers.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Assistance in obtaining the marketing authorization for the home food industry of Omah Kripik Mbote

Luthfi,

Hapsari

2024

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Legalitas pelaku usaha harus sah dan memenuhi kriteria peraturan undang-undang yang berjalan agar pelaku usaha dilindungi dalam pengoprasionya oleh berbagai surat-surat dan sah secara hukum di bawah pemerintahan yang mengendalikan. (Indrawati & Rachmawati, 2021) Legalitas usaha merupakan kriteria yang wajib dilengkapi oleh semua pelaku usaha, terutama UMKM harus mencukupi karakteristik tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam era pasar bebas. (Anggraeni, 2021) Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah contoh persyaratan legalitas usaha mendasar bagi UMKM.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Legalitas Usaha Sebagai Strategi Awal Pengembangan UMKM Di Kelurahan Klampok Kota Blitar

Setyo Budiwitjaksono,

Maghfirotika,

Azza Syifana

et al. 2023

BERBAKTI

View full text Add to dashboard Cite

There are still many MSMEs in Klampok Village, Blitar City that do not have business legality. These business actors underestimate the legality of business on the grounds that without having business legality, the business they run is fine and they still have buyers. According to them, business legality has no effect on sales. Because most MSMEs in the Klampok Village do not understand the existence of a Business Identification Number (NIB) for business legality. Case study and hands-on practice are the methods used in the community service activities this time which were carried out at the NIB Command Post for assistance in making MSME NIB. The results of this NIB mentoring activity were able to improve the abilities and skills of Klampok Village residents, especially business actors regarding the importance of NIB in increasing economic resilience and faster and safer business development in terms of business legality. carried out in the Klampok Village Hall has gone according to plan, namely the awareness of MSME actors regarding business legality ownership which will have a positive impact on their business in the future.

show abstract

“…Legalitas menurut KBBI mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Legalitas yang dimaksudkan disini adalah izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dilaksanakan (Indrawati & Rachmawati, 2021). Legalitas ditafsirkan sebagai bentuk dispensasi dari larangan, atau secara sederhana, suatu badan usaha dikatakan ilegal dan dilarang untuk beroperasi apabila tidak memiliki izin.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Tinjauan Legalitas Pengusahaan Multimoda Transport Operator dalam Mewujudkan Efektivitas Sistem Logistik Nasional

Darmayanti,

Arnaya,

Istiyanto

2023

JTTL

View full text Add to dashboard Cite

Transportasi multimoda (MTO) dapat diartikan sebagai metode pengangkutan kargo dari suatu lokasi ke lokasi lain menggunakan setidaknya dua atau lebih moda transportasi yang berbeda. Prinsip utama dari transportasi multimoda adalah hanya terdapat satu bill of lading meskipun melibatkan beberapa moda transportasi seperti udara, kereta api, darat, maupun laut. Kegiatan angkutan multimoda, sesuai dengan Peraturan Menteri No. 8 tahun 2012, hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda, baik badan usaha nasional maupun badan usaha asing. Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha MTO bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. Bagi sebuah badan usaha, izin usaha atau legalitas merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada hukum. Legalitas yang dimaksudkan disini adalah izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dilaksanakan. Semua badan usaha MTO nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda yang memenuhi standar keselamatan serta keamanan yang berlaku. Guna menjamin terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem logistik nasional, maka perlu dipastikan bahwa setiap badan usaha penyelenggara MTO telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan legalitas pengusahaan multimoda transport operator dalam mewujudkan efektivitas sistem logistik nasional guna mengetahui legalitas pengusahaan angkutan multimoda di daerah Denpasar. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan studi literatur dan survey (Kuesioner dan Wawancara) yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

show abstract

Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur

Cited by 5 publications

References 5 publications

Assistance in obtaining the marketing authorization for the home food industry of Omah Kripik Mbote

Assistance in obtaining the marketing authorization for the home food industry of Omah Kripik Mbote

Legalitas Usaha Sebagai Strategi Awal Pengembangan UMKM Di Kelurahan Klampok Kota Blitar

Tinjauan Legalitas Pengusahaan Multimoda Transport Operator dalam Mewujudkan Efektivitas Sistem Logistik Nasional

Contact Info

Product

Resources

About