Dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian masyarakat di desa Pasarsenen, kecamatan Ambal, kabupaten Kebumen melangsungkan perkawinan dibawah umur (kurang dari 19 tahun). Namun, pemerintah desa dan masyarakat belum memiliki pengetahuan tentang proses permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Padahal dispensasi ini sebagai syarat utama apabila akan melangsungkan perkawinan dibawah umur. Selain itu, dispensasi kawin juga sebagai upaya perlindungan hukum perkawinan dibawah umur. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pemerintah desa dan masyarakat desa di wilayah mitra mengenai tata cara permohonan dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan dibawah umur. Metode pelaksanaan dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, perwakilan tokoh agama, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia melalui pembentukan pos konsultasi hukum terkait dispensasi kawin di balai desa dan pembuatan berkas panduan tata cara permohonan dispensasi kawin.

Perkawinan Siri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah sah secara agama, setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara. Artinya, kawin siri dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia karena tidak adanya akta nikah serta surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut. Perkawinan siri juga menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya pihak istri tidak dapat menuntut haknya jika dilanggar pihak suami, tidak dapat mengurus dokumen seperti kartu keluarga, paspor, dan dokumen administratif lainnya.Selain itu perkawinan siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberian penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dampak perkawinan siri. Harapan dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat memahami bahwa perkawinan siri menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan. Selain itu diharapkan masyarakat tidak melakukan perkawinan secara siri. Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum.  Kegiatan ini dilakukan di aula Balai Desa Balingasal, kecamatan Padureso, kabupaten Kebumen yang diikuti oleh perangkat desa Balingasal, tokoh agama dan perwakilan masyarakat. Luaran yang tercapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perkawinan siri dan dampak hukum yang ditimbulkan serta terdapat artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional.   Legal Counseling on the Impact of Siri Marriage in Community Life in Balingasal Village. Siri marriage is a form of marriage that is carried out based on religious law, but is not announced to the public and is not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and the Civil Registry Office. Based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, even though it is legally valid, every marriage must still be registered in the state. This means that unregistered marriages are considered illegal in the eyes of Indonesian law because there is no marriage certificate and official documents related to the legality of the marriage. Unregistered marriages also cause various negative impacts, including the wife cannot claim her rights if violated by her husband, cannot take care of documents such as family cards, passports, and other administrative documents. abandon their obligations. This service aims to provide legal counseling to the community regarding the impact of unregistered marriage. It is hoped that with this counseling, the public will understand that unregistered marriages have various adverse legal impacts. In addition, it is hoped that people will not carry out serial marriages. This Community Service Program is carried out in the form of legal counseling. This activity was carried out in the hall of the Balingasal Village Hall, Padureso sub-district, Kebumen district, which was attended by Balingasal village officials, religious leaders and community representatives. The outputs achieved from this activity are increasing public understanding regarding unregistered marriages and the legal impacts it causes, as well as scientific articles published in national scientific journals.

ABSTRAKKegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pelaku usaha lanting desa Jetis Purworejo yang belum memiliki label sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Label sebagai identitas produk belum didesain dengan baik menyebabkan daya saing  lanting Jetis rendah. Pelaku usaha menjual secara curah dengan berat 5kg dan label hanya stiker atau kertas yang dimasukkan dalam kemasan, selanjutnya lanting dijual eceran oleh pedagang besar dengan merk baru. Akibatnya produsen lanting tidak bisa mempromosikan secara luas dan konsumen kesulitan mengenali produsen lanting Jetis. Permasalahan terjadi karena pelaku usaha belum memahami pentingnya label dan fokus pada strategi penjualan saja.Tujuan pengabdian masyarakat adalah memberikan pemahaman pelaku usaha lanting tentang labelling dan memberikan pendampingan pembuatan desain label produk lanting. Metode pengabdian masyarakt yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan. Jumlah Mitra adalah 5 pelaku usaha yang merupakan anggota klaster keluarga Bapak Sodikun. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa Mitra mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang labelling, komponen yang harus ditulis dalam label, dan sangat antusias dengan adanya pendampingan desain label. Semua Mitra mendapatkan desain label yang baru dan 1 mitra mendapatkan desain kemasan baru yang marketable. Semua pelaku usaha mendapatkan pendampingan pengurusan legalitas usaha yang berguna untuk melengkapi komponen dalam labelling lanting. Mitra berharap ada pendampingan yang intensif agar wawasan dalam menjalankan usaha lebih baik dan bisa memperluas pasar. Kata kunci: labelling; lanting; UMKM ABSTRACTThis community service activity is motivated by the problem of lanting business actors in Jetis Purworejo village who do not yet have a label in accordance with the conditions determined by government regulations. The label as a product identity has not been designed properly, causing Jetis' lanting to have low competitiveness. Business actors sell in bulk with a weight of 5 kg and labels are only stickers or paper that are included in the packaging, then the lanting is sold at retail by wholesalers with new brands. As a result, lanting producers cannot promote widely and consumers have difficulty recognizing Jetis lanting producers. The problem occurs because business actors do not understand the importance of labels and focus on sales strategies only. The purpose of community service is to provide an understanding of lanting business actors about labeling and provide assistance in designing lanting product labels. The community service method used is counseling and mentoring. The number of partners is 5 business actors who are members of Mr. Sodikun's family cluster. The results of community service activities show that Partners gain additional insight and knowledge about labeling, the components that must be written in labels, and are very enthusiastic about label design assistance. All partners get a new label design and 1 partner gets a new marketable packaging design. All business actors get assistance in managing business legality which is useful to complete the components in lanting labeling. Partners hope that there will be intensive assistance so that they have better insight in running a business and expand the market. Keywords: labelling; lanting; SMEs

Restorative justice in conflict resolution is an effort to resolve between criminals and victims of crime in criminal cases directly. More specifically, restorative justice seeks a way out by considering the good for all parties, be it for the perpetrator, the victim, or the victim's family. This article defines the basic concept of applying the Restorative Justice Policy as the settlement of criminal cases in the Electronic Information and Transaction Law. This article is a qualitative research using a conceptual normative approach. Data were collected through literature study, then analyzed using a data reduction process, data presentation and conclusion drawing. The application of Restorative Justice as a settlement of criminal cases as regulated in the legislation concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) is deemed appropriate considering that in the settlement of criminal cases, investigators must have the principle of prioritizing restorative justice in case settlement, and criminal law is the last resort that can be used. carried out as an effort to enforce the law (ultimum remidium), as stated in the Circular Letter Number: SE/2/11/2021 and the Chief of Police's Telegram Letter No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021. With the process of returning to its original state (peace between the two parties), then criminal cases can be resolved and there is no need to continue the process in the judicial process.