Eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Sektor Kehutanan Dan Perkebunan

Abstract

Hak Ulayat pada penerapannya telah digantikan oleh Hak Komunal melalui Peraturan MATR/ KBPN No. 10/2016. Dengan kata lain, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menghendaki adanya Sertipikat Hak Komunal atas Tanah berpotensi dapat menegasikan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sertipikat Hak Komunal atas Tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah sebagai upaya mereduksi konflik yang terus berkelanjutan. Namun, eksistensi Hak Komunal baik UUPA maupun PP Pendaftaran Tanah tidak mengatur sebagai bagian daripada Hak Atas Tanah maupun objek pendaftaran tanah. Begitu juga UU Kehutanan dan UU Perkebunan sebagai UU sektoral pengelolaan tanah di bidang kehutanan dan perkebunan tidak mengatur mengenai pranata Hak Komunal atas Tanah. Dengan demikian, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya tidak diperintahkan peraturan perundangundangan di atasnya, demikian juga dengan Sertipikat Hak Komunal atas Tanah dapat dikesampingkan, khususnya pada sektor Kehutanan dan Perkebunan. Kata kunci: hak komunal atas tanah; kehutanan; perkebunan.

Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari

“…Pemberian HGU hanya bisa dilakukan di atas tanah yang berstatus tanah negara (Nurhakim et al, 2018). Sementara, sebagian lahan konsesi yang diberikan kepada perusahaan merupakan tanah yang masih aktif dikuasai dan diusahakan oleh warga dan belum adanya proses pemberian ganti rugi maupun kebijakan relokasi bagi warga yang terdampak.…”

Conflict of Palm Oil Companies with Indigenous People and Forest Surrounding Society

“…The government regulates customary forests technically in more detail through the spatial planning agrarian regulation/head of the BPN No 10 of 2016 concerning the procedure for determining communal rights over lands of indigenous peoples and communities residing in certain areas (Nurhakim, et al 2018). Important strategies in customary forest management are related to the determination of indigenous peoples, the determination of customary forest boundaries, and the establishment of indigenous people's institutions (Subarudi, 2014).…”