2018
DOI: 10.33366/rfr.v8i2.1099
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura

Abstract: This study relates to the implementation of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2008 concerning Compulsory Education in the village of Kaduara Timur Sumenep Madura. The researcher uses the implementation model Edward III that the success of the policy according to Edwards III is influenced by four factors, namely, communication, resources, disposition, and bureaucracy. As well as the Koentjoroningrat theory to analyze local cultural values, that according to the Koentjoroningrat… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2022
2022
2023
2023

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(2 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…1. Komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan maksud agar mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan (Aristin & Azizah, 2018) Sugiyono (2002:246), reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan tiga langkah utama dalam analisis data. data.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…1. Komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan maksud agar mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan (Aristin & Azizah, 2018) Sugiyono (2002:246), reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan tiga langkah utama dalam analisis data. data.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Merujuk pada argumen Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana dapat menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan, apabila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi (Aristin & Azizah, 2018)…”
Section: Implementasi Pembangunan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan B...unclassified