Kedudukan Akta Berhubungan dengan Pelaksanaan Jabatan dari Oknum Notaris yang Berijazah Palsu

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan akta dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan dari oknum notaris berijazah palsu, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban oknum notaris yang berijazah palsu terhadap akta notaris. Ini adalah penelitian hukum normatif mendasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah sumber bahan hukum yang didukung oleh konsep dan teori untuk mendukung solusi untuk masalah utama yang dipelajari. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa posisi akta notaris dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) posisi akta notaris yang dibuat oleh oknum notaris yang berijazah palsu, apakah akta otentik tersebut tetap memiliki posisi sebagai akta otentik dengan mempertimbangkan unsur utilitas dalam penegakan hukum; dan (b) posisi akta notaris yang dibuat oleh oknum notaris berijazah palsu, diturunkan menjadi akta notaris karena tidak memenuhi persyaratan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Tanggung jawab Notaris atas penggunaan ijazah palsu Sarjana Hukum (Magister Studi Notaris) adalah (a) tanggung jawab pidana; (B) tanggung jawab hukum perdata; (c) tanggung jawab administratif; dan (d) tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris.

Due to the Legal Uncertainty of Notary in the Making of a Copy of Assets That Don’t Comply with the Minute of Assets

“…30-2004, namely making a copy of the deed not in accordance with the minimum deed. (8) On another measure, the demands of morality and intelligence as well as caution (care) must always be considered by the Notary, so that the authentic deed he makes can truly guarantee legal certainty. Following Suhrawadi's opinion that legal certainty is needed for Notary products, therefore the services provided by Notaries must really have a value and weight that can be relied upon.…”

Notary’s Rule and Anti‐money Laundering Under Indonesian Law

“…4 Based on this case, a Notary / PPAT must be careful and really identify his client who comes to them.Notaries, as state officials, are community/individual appointed by the government as public officials who has the task of carrying out the legalization for binding of agreements carried out by the public. Notaries are also bound by statutory provisions governing notary management.Provisions governing state officials can be stated in the explanation of the provisions of Article 11 of Law No.8 of 1974 concerning Principles of Civil Service which states that what is meant as a state official is:(a) President, Members of the Consultative Body / People's Representative, (b) Members of the Audit Board, (c) Chief, Deputy Chief, Deputy Chief and Supreme Court Judge, (d) Members of the Supreme Advisory Council, (e) Minister, (d) )…”