Corruption in Indonesia is increasingly structured and systemic. Worse yet, the corruption was fertile in sub-law enforcement agencies. This paper analyzes why corruption is so systemic in the legal system in Indonesia and how solution of Islam in eradicating corruption. This research was a normative-legal research. The results indicate that corruption occurred systemically in Indonesia due to secularization and capitalization in understanding the living system as embraced by the Republic of Indonesia, which resulted in bad law system both the substance, structure and legal culture, and bad people). The solution of Sharia Islam to eradicate corruption by creating a devotion of community (law awareness) based on religious values. In addition, with a decent salary system, appropriate penalties, the implementation of reverse evidence system and the exemplary leadership, corruption problems can be overcome and a clean government can be realized.

<p>Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis penyalahgunaan perizinan di sektor perkebunan sawit dikategorikan sebagai tindak pidana; kedua untuk menganalsis kebijakan formulasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dimasa mendatang. Urgensi penelitian, karena korupsi di sektor perkebunan sawit di Indonesia terjadi penyalahgunaan penerbitan izin dan berpotensi merugikan keuangan negara. Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) membuka peluang ketentuan di luar UU PTPK dapat ditarik dalam ketentuan tindak pidana korupsi, namun dengan syarat bahwa UU tersebut menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam UU tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu: Pertama, berdasarkan kasus Martias Alias Pung Kian Hwa dan Kasus H.Suwarna Abdul Fatah, kasus tersebut adalah penyalahgunaan perizinan berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan, namun izin tetap dikeluarkan. Penggunaan ketentuan UUPTPK terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan perizinan disektor perkebunan oleh Penegak Hukum tidak tepat, karena Undang-Undang Kehutanan dan UU Perkebunan tidak menyebutkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan izin dalam UU Perkebunan merupakan tindak pidana korupsi. Kebaharuan dalam penelitian ini terdapat di bagian kedua, yaitu berupa kebijakan formulasi kedepan terhadap penyalahgunaan perizinan sektor perkebunan kelapa sawit yaitu harus melakukan revisi terhadap undang-undang kehutanan dan undang-undang perkebunan dengan menambah ketentuan pasal  yang menyatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan perizinan perkebunan merupakan tindak pidana korupsi.</p>

The aim of this research is first, to find out the characteristic of crime in Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan akta dalam kaitannya dengan pelaksanaan jabatan dari oknum notaris berijazah palsu, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban oknum notaris yang berijazah palsu terhadap akta notaris. Ini adalah penelitian hukum normatif mendasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah sumber bahan hukum yang didukung oleh konsep dan teori untuk mendukung solusi untuk masalah utama yang dipelajari. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa posisi akta notaris dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) posisi akta notaris yang dibuat oleh oknum notaris yang berijazah palsu, apakah akta otentik tersebut tetap memiliki posisi sebagai akta otentik dengan mempertimbangkan unsur utilitas dalam penegakan hukum; dan (b) posisi akta notaris yang dibuat oleh oknum notaris berijazah palsu, diturunkan menjadi akta notaris karena tidak memenuhi persyaratan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Tanggung jawab Notaris atas penggunaan ijazah palsu Sarjana Hukum (Magister Studi Notaris) adalah (a) tanggung jawab pidana; (B) tanggung jawab hukum perdata; (c) tanggung jawab administratif; dan (d) tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris.

This study aims to analyze the implementation of Compensation Payments as an Effort to Recover State Financial Losses in Corruption Crimes paid by perpetrators of criminal acts in the future. This research uses a normative research method that is prescriptive in nature because it focuses on research on norms that prioritize legal materials in the form of library materials, examines legal principles, the legal system, and legal synchronization by analyzing them, using a statutory approach. and conceptual approach. The results of this study show that the payment of replacement money as an effort to recover state financial losses creates a dynamic that is quite complicated because it collides with normative rules that provide loopholes for convicts to undergo subsidiary crimes.Keywords: Replacement Money; Corruption; Child Crime