Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba

Anam, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal; Sihotang, Amri Panahatan

doi:10.26623/julr.v4i2.3331

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Polisi sebagai fondasi yang menjaga peradaban dan kehidupan sosial masyarakat agar keteraturan sosial dapat terus terjaga. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berasal dari masyarakat itu sendiri (Anam, Sudarmanto, Arifin, & Sihotang, 2021). Maka dari itu pemahaman atas suatu kondisi sosial masyarakat sangatlah penting untuk dijadikan kerangka analisis dalam menghadapi berbagai kondisi -kondisi sosial dan berbagai penanganannya oleh Kepolisian.…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Wawasan Ke-Indonesiaan dan Tantangan Masa Depan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Muhammad Syah,

Ananta Prasetya

2024

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

Negara Indonesia yang sudah berdiri semenjak 1945 mengalami banyak perubahan dalam sistem ketahanan dan pemerintahannya, begitu juga dengan berkembangnya kepolisian di Indonesia. Namun, dalam setiap era, kepolisian di Indonesia memiliki tantangannya masing-masing dalam memenuhi kewajiban dan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan membawa potensi tantangan yang akan dialami oleh Kepolisian Indonesia di masa yang akan datang. Untuk menjabarkannya, penulis menggunakan tiga kerangka teori yang akan berfungsi sebagai instrumen dalam analisis potensi tantangan. Pertama, police science, (2) keteraturan sosial dan (3) Antropologi kepolisian. Ketiga kerangka teoritis tersebut akan menghasilkan argumen dari masing-masing sudut pandang yang sehingga terbagi menjadi sembilan dimensi pembahasan mengenai ancaman-ancaman kepolisian seperti: (1) keanekaragaman dan konflik sosial, (2) perkembangan teknologi informasi komunikasi, (3) konflik atas sumber daya alam dan pertahanan, (4) kejahatan lingkungan dan perdagangan hijau, (5) ketimpangan ekonomi, (6) penegakan hukum dan proses integrasi keadilan terpadu, (7) dinamika dan hubungan TNI-POLRI, (8) koordinasi lintas kementerian dan instansi dan (9) wawasan keIndonesiaan. Beberapa dari poin diskusi yang dilampirkan sudah dialami oleh kepolisian Indonesia pada setiap era, namun ada beberapa yang baru muncul akibat dari masuknya masyarakat ke dalam era digitalisasi. Namun di luar tantangan baru yang akan dihadapi oleh kepolisian, penting bagi mereka untuk pandai dalam analisis aspek-aspek tersebut dalam segala kasus yang dihadapi dan pada saat penugasan mereka. Poin-poin diskusi yang sudah dilampirkan juga merupakan bagian dari aspek hidup berwarga negara Indonesia juga. Untuk berkontribusi dalam bidang akademik ilmu kepolisian dan memberikan referensi pada penelitian di masa depan, tulisan ini akan menjelaskan aspek-aspek tersebut dalam rinci melalui tiga lensa teori

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Wawasan Ke-Indonesiaan dan Tantangan Masa Depan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Muhammad Syah,

Ananta Prasetya

2024

SLJIL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dalam tahapan penyidikan terdapat dua Lembaga yang berwenang untuk menangkap dan menyidik tindak pidana narkotika yaitu BNN dan POLRI. 23 Didalam peraturan Polri telah mengatur adanya restorative justice bagi penyalahguna narkotika untuk dapat ditempatkan ke dalam kembaga rehabilitasi. 24 Restoratif justice pada dasarnya mengintegrasikan korban, pelaku dan masyarakat.…”

Section: Tahapan Penyidikanunclassified

Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Ramdlonaning

Zulfa

2023

JIC

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to analyze the problem of narcotics rehabilitation policies in Indonesia. The number of abusers who should get rehabilitation but imprisoned causes social reintegration of abusers not to be achieved. Because in prison the negative effects are greater than the effects of narcotics itself. In addition, the imprisonment causes the prison and detention capacity that occurs in almost all regions of Indonesia. Research uses the method of formulation of multiple perspective analysis that sees from three aspects of the problem, namely from the personal aspect (narcotics abusers), organizational aspects (institutions that carry out rehabilitation) and technical aspects (law enforcement officials). The source of the data studies and semi -structured literature studies. The results that the basis of resistant abusers' problems for treatment, there is no national standard for rehabilitation services from input s.d output/outcome, it is difficult for narcotics abusers to meet the requirements to be rehabilitated cumulative Not proven in the network, the lack of clear subjects of narcotics abusers regulated in regulations that regulate so that there are differences in APH interpretation. The novelty in this study uses different research methods that aim to see problems from three different points of view. So that a source of rehabilitation policy problems can be found for narcotics abusers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Banyaknya penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akan tetapi dipenjara menyebabkan reintegrasi sosial penyalahguna tidak tercapai. Karena didalam penjara efek negatifnya lebih besar daripada efek narkotika itu sendiri. Selain itu pemenjaraan tersebut menyebabkan over kapasitas Lapas dan Rutan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan metode perumusan masalah analisis perspektif berganda yang melihat dari tiga aspek permasalahan yaitu dari aspek personal (penyalahguna narkotika), aspek organisasional (lembaga yang melaksanakan rehabilitasi) dan aspek teknis (aparat penegak hukum). Sumber datanya studi kepustakaan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian bahwa dasar permasalahan Penyalahguna resisten untuk berobat, belum ada standar nasional layanan rehabilitasi dari input s.d output/outcome, Sulit bagi penyalahguna narkotika memenuhi persyaratan untuk dapat direhabilitasi secara kumulatif yaitu tertangkap tangan, urin positif, barang bukti dibawah gramatur, ada hasil asesmen dan tidak terbukti dalam jaringan, Kurang jelasnya subyek penyalahguna narkotika yang diatur dalam peraturan yang mengatur sehingga terjadi perbedaan penafsiran APH. Kebaruan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda yang bertujuan untuk melihat permasalahan dari tiga sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat ditemukan sumber permasalahan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

show abstract

“…Dalam teori tanggungjwab Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuanPeraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam artiliabilty yang maksudnya menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. 7 Berangkat dari penjelasan tanggungjawab, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika berbenturan dengan kewenangan yang diemban oleh Rupbasan. Kemudian dalam penulisan ini selanjutnya akan dijelaskannya kewenangan siapa yang harus dipenuhi terlebih dahulu.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan 31 Kewenangan Dalam Pengelolaan Terhada...unclassified

Kewenangan Pengelolaan Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika

Prabowo

Suartha

2022

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi Kewenangan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika dan menganalisis peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis yaitu penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan Undang-undang dalam praktik hukum. Kewenangan pengelolaan penyimpanan benda sitaan narkotika dilaksanakan oleh Rupbasan sebagai wadah untuk penyimpanan benda sitaan, kewenagan yang diemabn oleh kejaksaan bertanggungjawab atas benda sitaan dan disimpan pada kejaksaan, serta Badan Narkotika Nasional juga dapat menyimpan benda sitaan narkotika. Kewenangan penegelolaan pemusnahan benda sitaan narkotika itu ditangguhkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor dan Badan Narkotika Nasioanl Sebagai penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The purpose of the study was to identify the authority in managing the storage of confiscated narcotics and to analyze the role of the prosecutor's office in managing the destruction of confiscated narcotics. This method of research is using juridical research that examines the applicability of the law in the practice of law. Management authority of the storage of narcotics site is carried out by Rupbasan as a container for the storage of the site, which is assumed by prosecutors responsible for the confiscated and stored on prosecutors, and the narcotics agency National can also store narcotic citations. The enforcement authority for the destruction of narcotics site is suspended to prosecutors as the execution and narcotics of Nasioanl as investigators in narcotics criminal act in accordance with statutory regulations.

show abstract

Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba

Cited by 3 publications

References 0 publications

Wawasan Ke-Indonesiaan dan Tantangan Masa Depan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wawasan Ke-Indonesiaan dan Tantangan Masa Depan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Kewenangan Pengelolaan Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika

Contact Info

Product

Resources

About