2019
DOI: 10.31227/osf.io/q2pxy
|View full text |Cite
Preprint
|
Sign up to set email alerts
|

Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta,

Abstract: Salah satu permasalahan mendasar yang selalu mendapat perhatian dari pemerintah di setiap Negara adalah tingkat kemiskinan penduduknya. Di kota-kota besar di dunia biasa ditemukan adanya daerah kumuh atau pemukiman miskin. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 tahun 2016, Pemukiman Kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syara

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
1
0
2

Year Published

2022
2022
2023
2023

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(3 citation statements)
references
References 0 publications
0
1
0
2
Order By: Relevance
“…Namun, pada penelitian ini, tingkat pendidikan formal ibu juga tidak memiliki hubungan signifikan secara statistik. Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman dan pengetahuan ibu tidak hanya didapat dari pendidikan formal tetapi pendidikan non formal juga berperan (Rosa, 2019).…”
Section: Pembahasanunclassified
“…Namun, pada penelitian ini, tingkat pendidikan formal ibu juga tidak memiliki hubungan signifikan secara statistik. Hal tersebut dapat terjadi karena pemahaman dan pengetahuan ibu tidak hanya didapat dari pendidikan formal tetapi pendidikan non formal juga berperan (Rosa, 2019).…”
Section: Pembahasanunclassified
“…Over the past six years, the Indonesian government has implemented the KOTAKU programme (Kota Tanpa Kumuh [A City Without Slums]) to improve the city's image and hygiene. As part of this programme, 163 informal settlements were evicted in Jakarta in 2016 with the aim of eliminating slum-like conditions and reducing hazards and disease transmission (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016;Miftah, 2017). Consequently, many residents in the affected areas were relocated to subsidised public housing.…”
Section: Public Housing As An Uncanny Sitementioning
confidence: 99%
“…Potensi curiga bisa terjadi kepada siapapun baik pihak masyarakat yang mungkin merasa "dieksploitasi", atau pihak swasta/pengelola wisata yang harus berbagi profit sebagai salah satu bentuk kontribusi, dan bahkan pemerintah sebagai inisiator yang hanya akan menjadi legitimasi formal bagi pariwisata desa tanpa peran kendali. Rosyida (2017) memaparkan bahwa prinsip kepercayaan sudah dijelaskan dengan baik, yakni setiap pemangku kepentingan saling menghargai dan mempercayai, disertai dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi bahwa tujuan bersama akan tercapai dengan baik. Menurut Gitsham & Page (2014), hal yang perlu dalam membangun kepercayaan adalah dengan menciptakan waktu dan kesempatan untuk membangun hubungan (relasi) yang baik antarpemangku kepentingan dengan cara pencapaian secara bersama-sama tujuan jangka pendek.…”
Section: Pengaruh Membangun Kepercayaan Pada Tata Pamong Kolaboratifunclassified