Komunikasi Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Desa Se-Kecamatan Tellulimpoe Di Kabupaten Bone

Taufiq, Taufiq; Maldun, Syamsuddin; Nurkaidah, Nurkaidah

doi:10.35965/jpan.v2i2.566

Cited by 4 publications

(2 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Peningkatan kinerja aparatur desa dalam melaksanakan tugas administrasi desa dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan, yang merupakan kunci dalam menentukan kemajuan desa (Atika et al, 2018;Fajarwati, 2019). Sejalan dengan itu, Taufiq et al (2021) mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif oleh aparatur desa sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan kualitas layanan dasar di desa. Dalam konteks yang serupa, Zubair et al (2020) menyoroti bahwa peningkatan kompetensi komunikasi publik untuk staf desa, seperti yang dilakukan di Desa Cikeruh, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang komunikasi dan penggunaan media komunikasi.…”

Section: Perluasan Pelatihan Dan Pengembanganunclassified

Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam meningkatkan pelayanan publik

Mendrofa,

Lase,

Waruwu

et al. 2023

Tuhenori J. Ilm. Multidisiplin

View full text Add to dashboard Cite

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa di Kecamatan Alasa Talumuzoi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali informasi dari dua belas perangkat desa melalui wawancara semi terstruktur. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan perangkat desa, dengan fokus utama pada keterampilan administratif, penggunaan teknologi, dan kebutuhan peningkatan komunikasi. Kendala yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya, akses terbatas ke teknologi, birokrasi yang kompleks, ketidaksetaraan sosial, serta rendahnya partisipasi dan pemahaman hukum masyarakat. Pelatihan yang diperlukan mencakup beragam aspek seperti manajemen administrasi, hukum, keuangan, pengembangan masyarakat, dan penggunaan teknologi. Implikasinya adalah perlunya program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, peningkatan akses teknologi, pemahaman tata kelola yang baik, komunikasi efektif dengan masyarakat, evaluasi berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengakses data spesifik dan mengukur dampak jangka panjang pelatihan, serta potensi bias dari responden. Namun, kesimpulannya menggarisbawahi kebutuhan pendekatan holistik dalam peningkatan pelayanan publik di desa.

show abstract

Section: Perluasan Pelatihan Dan Pengembanganunclassified

Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam meningkatkan pelayanan publik

Mendrofa,

Lase,

Waruwu

et al. 2023

Tuhenori J. Ilm. Multidisiplin

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Permasalahan pelayanan publik yang tidak efektif tersebut dipicu oleh berbagai hal yang kompleks, mulai dari budaya birokrasi yang masih bersifat paternalistik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem reward, lemahnya mekanisme punishment bagi aparat birokrasi, rendahnya kemampuan aparat birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi, kelangkaan komitmen pimpinan untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan transparan, rendahnya kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik, rendahnya perlindungan hukum pada masyarakat (Taufiq, Maldun2, & Nurkaidah, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Penguatan Kapasitas Desa dalam Menyusun Kontrak Pelayanan Citizen Carter di Desa Ngabar Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Hilman¹,

Khoirurrosyidin²,

Nasution³

2022

JPMB

View full text Add to dashboard Cite

Pasca lahirnya UU No 06 Tahun 2014 tentang desa, membawa konsekuensi logis terhadap kewenangan desa yang menjadi semakin luas dan spesifik, selain itu pemerintahan desa juga mendapatkan anggaran yang sangat besar sekitar 800 juta sampai dengan 1 (satu) milyar rupiah dalam satu tahun anggaran, kondisi ini kemudian menyebabkan pemerintah desa harus melakukan berbagai kegiatan, seperti: pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik secara efektif dan profesional, padahal kita mengetahui jika kualitas SDM Pemerintahan desa yang kita miliki masih sangat terbatas, dikarenakan pemerataan SDM pemerintahan yang masih sangat sangat minim dalam hal kinerja yang dilakukan, sebagai contoh dalam melakukan aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat, SDM Pemerintah belum memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai kontrak pelayanan yang dijadikan dasar dalam melakukan pelayanan yang diamanatkan oleh undang-undang. Keterbatasan tersebut menarik kami untuk melakukan workshop dan klinik dalam menyusun kontrak pelayanan yang berbasis citizen carter. Kegiatan ini menghasilkan beberapa poin, antara lain: a). formulir pelayanan, b). alur atau mekanisme pelayanan, c). membuat form evaluasi pelayanan.

show abstract

Efektifitas Penerapan Finger Print Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Wahyudi¹,

Bahri

Maldun

2021

JPAN

View full text Add to dashboard Cite

Pendisiplinan pegawai sangat perlu untuk meningkatkan citra kerja, dan kinerja pegawai. Salah satu bagian dalam upaya pendisiplinan tersebut adalah penggunaan alat absensi dalam bentuk finger print. Penerapan absensi finger print di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan juga dapat memudahkan atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan kehadiran dari masing-masing pegawai. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi, serta dokumen. Untuk melakukan proses analisis data, peneliti akan melakukan tiga tahapan proses, yaitu: 1) Tahapan reduksi data (data reduction); 2) Tahapan penyajian data (data display); 3) Tahapan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusing drawing verivication). Dalam proses pelaksanaannya keempat indikator yaitu pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan tanggungjawab berdasarkan temuan di lapangan semuanya dilakukan dengan baik. Kendatipun ada masalah di lapangan namun hal tersebut hanya merupakan masalah teknis yang dapat diatasi dengan mudah dan cermat oleh instansi tersebut. Adapun hambatan dalam mendukung efektifitas pelaksanaan finger print di dinas PMD provinsi Sulawesi Selatan ada dua yaitu persoalan mesin finger print yang salah dalam melakukan identifikasi data pegawai dan adanya mesin eror. Employee discipline is very necessary to improve work culture and employee performance. One part of the disciplinary effort is the use of an attendance device in the form of a finger print. The implementation of finger print attendance at the Office of Community and Village Empowerment Service in South Sulawesi Province can also make it easier for superiors to see the disciplinary level of attendance of each employee. The research design used is a descriptive research design with a qualitative approach. This research will be conducted at the Community and Village Empowerment Service of South Sulawesi Province. Data collection techniques used in this study are: interviews, observations, and documents. To carry out the data analysis process, the researcher conducted three stages of process, which are: 1) Data reduction; 2) data display; 3) drawing conclusions or verification. In the implementation process, the four indicators, which are target achievement, adaptability, job satisfaction and responsibility based on findings in the field are all done well. Even though there are problems during the fieldwork, they are only technical problems that can be resolved easily and carefully by the agency. There are two obstacles in supporting the effectiveness of the implementation of finger print at the PMD office of South Sulawesi province, namely the problem of finger print machines that incorrectly identify employee data and the machine errors.

show abstract

Komunikasi Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Desa Se-Kecamatan Tellulimpoe Di Kabupaten Bone

Cited by 4 publications

References 2 publications

Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam meningkatkan pelayanan publik

Analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa se-Kecamatan Alasa Talumuzoi dalam meningkatkan pelayanan publik

Penguatan Kapasitas Desa dalam Menyusun Kontrak Pelayanan Citizen Carter di Desa Ngabar Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

Efektifitas Penerapan Finger Print Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Contact Info

Product

Resources

About