Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

Abstract

In Indonesia, one of the crucial topics in every general election is about money management in elections. The role and function of money in elections is very important in studies in political science. This issue then brings various consequences for election participants, election organizers, and from the voter side so that the phenomenon of the widespread practice of money politics is also a major issue in the implementation of each election. The amount of money circulating in the 2019 Election has the potential to increase from the 2014 general election. This is based on several things. First, the system and mechanical elections have not changed from 2014. This means that the personal side or orientation of the election competition is still based on legislative candidates rather than political parties. Second, the orientation of the 2019 Legislative Election competition remains based on the popularity and personality of the legislative candidates. Third, to be elected, every legislative candidate will still try to increase its popularity, increase campaign activities, and personally finance it.

Pengaruh Presidential Threshold Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

“…1 Ahmad Sholikin, 'Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019', Jurnal Transformative, 5.1 (2019 Menyadari kekalahan dalam tubuh parlemen, pemerintahan Jokowi-JK harus mampu berkoalisi dengan partai lain atau membentuk koalisi guna memperkuat suara di parlemen. Dalam dinamika politik yang terjadi beberapa partai politik yang sebelumnya bukan pendukung presiden terpilih pada pagelaran pilpres berbalik arah menjadi pendukung pemerintah.…”

Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

“…Persoalan uang ini menjadi isu yang krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu, karena terwujudnya pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu (Norris, 2014). Namun, Sholikin (2019) menyebutkan bahwa dalam pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan di Indonesia belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal karena regulasi yang terbatas, penegakan regulasi yang lemah, dan masih rendahnya kemauan politik (political will) dari semua pemangku kepentingan.…”

“…Pernyataan Sholikin (2019) ini setidaknya relevan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun Anggaran 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bengkulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dimana temuannya, antara lain, pertanggungjawaban keuangan pada Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) Ad Hoc belum sepenuhnya tepat jumlah dan peruntukan; pertanggungjawaban honorarium Pokja Tahapan Pemilu dan pembayaran terkait proses pemungutan dan penghitungan suara belum memenuhi akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran (BPK Bengkulu, 2020).…”

Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa

“…Untuk meningatkan partisipasi politik masyarakat, terlebih dahulu meningkatkan minat atau ketertarikan masyarakat terhadap politik. Sistem pemilihan umum (pemilu) langsung juga membawa konsekuensi mahalnya ongkos politik sehingga pesta demokrasi tersebut dijadikan ajang untuk menggadaikan hak suara yang dimiliki (Badoh & Dahlan, 2010;Sholikin, 2019). Problem ini telah menjadi perhatian pada beberapa studi yang menitikberatkan pada kesadaran politik yang menjadi faktor penentu tingkat partisipasi politik masyarakat (Averus & Alfina, 2020;Usfinit, Suprojo, & Setyawan, 2014;Hendrik, 2011), bahkan kesadaran politik sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Aydın Çakır & Sekercioglu, 2016).…”