Manajemen Data Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Abstract

Hospitals as Regional Public Service Bodies (BLUDs) must make and submit documents as administrative requirements, one of which is the Minimum Service Standards (MSS). Therefore, the hospital is required to show its accountability by always meeting the MSS. The purpose of this study was to determine the Hospital Minimum Service Standard data management,. To describe the management of MSS data, the researchers used a descriptive type of research with a qualitative approach. They are collecting data in this study by observation and interviews with the Head of the Nursing and Quality Division and 21 quality coordinators in each unit of the Panembahan Senopati Bantul Hospital. Researchers maintain the validity of qualitative data by using triangulation techniques. The results of the study show that the regulations governing the implementation of the MSS RSUD Panembahan Senopati Bantul refer to (Bantul Regent Regulation Number 74 of 2017 concerning Guidelines for Financial Management of Regional Public Service Bodies (BLUD) at Panembahan Senopati Hospital Bantul, 2017). The flow of data collection for RSSMS went through a relatively long stage, involving 21 unit quality coordinators to be reported to the Quality Section and Clinical Audit. Furthermore, the Head of the Quality and Clinical Audit Section will present the SPM data for the unit into the RS SPM report. RS SPM data processing is still done conventionally using the Ms. program. Excel. MSS data is reported to the Top Management and then to the Regent of Bantul along with the hospital performance reports every semester and annually no later than two months after the reporting period ends. There are 32% (8 of 21 services) that reach the standard indicator. Utilization of hospital SPM data to fulfill statutory requirements, customer requirements, BLUD requirements, service quality measurements according to the SNARS PMKP chapter, and as a benchmark for hospital performance.

Hubungan Antara Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Dinoyo Kota Malang

“…Kepuasan pasien merupakan satu dari beberapa indikator berhasilnya pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2008). Parasuraman dalam Nursalam (2014) menyampaikan tentang konsep mutu layanan yang berhubungan dengan puasnya pasien, ditentukan dari lima unsur yang biasa disebut "SERVQUAL" (tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy).…”

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan Pasien Dalam Dokumentasi Rekam Medis

“…Pada standar MIRM 13.1 juga disampaikan bahwa rumah sakit perlu memiliki regulasi yang mengatur isi spesifik rekam medis pasien guna menjamin kesinambungan asuhan yang diberikan PPA [9]. Oleh karena itu SPO sangat diperlukan karena akan digunakan sebagai acuan yang dibuat secara tetulis dan dibakukan guna menggambarkan langkah-langkah kegiatan dilaksanakan bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa [10].…”

“…Pelaporan data dari tim KMKP disampaikan secara rutin berdasarkan hasil assessment secara intensif, sehingga dapat diguankan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun upaya perbaikan dan rencana prioritas program perbaikan, karena sebagian besar rumah sakit termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul, memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga rumah sakit perlu merencanakan dengan baik fokus penempatan sumber dayanya untuk proses perbaikan yang konsisten dan kontinue. Menurut SNARS edisi 1 pada Standar PMKP 1 bahwa rumah sakit memiliki Komite/Tim atau bentuk organisasi sejenis lain yang berkompeten dalam mengelola kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien [10].…”

“…Upaya yang dilakukan RSUD Paembahan Senopati Bantul tersebut sejalan dengan Standar PAP 2.1 bahwa guna mengetahui dan menetapkan prioritas tindakan, prosedur, dan asuhan PPA lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasien asesmen awal dan asesmen ulang perlu disusun proses perencanaan yang bersifat kolaboratif yang dilakukan oleh dokter dan PPA lainnya seperti perawat, ahli gizi, apoteker, dan sebagainya. Dalam waktu 24 jam terhitung saat diterima sebagai pasien rawat inap maka rencana asuhan harus diselesaikan [10].…”

“…Sesuai dengan tugas dari Tim KMKP maka ketika terjadi ketidaktercapaian indikator mutu prioritas rumah sakit, maka perlu dilakukan rencana tindak lanjut. Hal ini sesuai dengan tugas Komite PMKP menurut SNARS yang satu diantaranya adalah membantu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator [10].…”