Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Keadaan Pandemi

Pratama, Kristianus Jimy

doi:10.33331/rechtsvinding.v10i1.634

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Thus, the government must also consider issuing government regulations after the job creation law, which at least resolves the overlapping licensing problem. The problem that remains today is no longer in terms of administration (with the end of overlapping licensing authorities) but is related to the substance of licensing requirements [19]. Besides not looking urgent, the issuance of the new Government Regulation is also feared to complicate the regulatory regime because Government Regulation Number 5 of 2021 has already been issued.…”

Section: A Protection Of Indonesian Migrant Workers (Pmi) After the E...mentioning

confidence: 99%

The Dynamics of Indonesian Migrant Workers’ Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International Civil Law)

Putri¹,

Kasmawati²,

Siregar³

et al. 2023

Advances in Social Science, Education and Humanities Research

View full text Add to dashboard Cite

The high unemployment rate in Indonesia encourages people to choose as migrant workers or Pekerja Migran Indonesia (PMI). The government seeks to stimulate the domestic economy to provide new job opportunities in the community. Based on this situation, the Job Creation Law was drafted, which resulted in quite an ambitious economic policy package. However, this policy still reaps advantages and disadvantages, especially for PMI. In addition, PMI protection is also a problem if the employer experience legal issue on placement. Therefore, understanding international law, especially international civil law is required in solving problems and protecting PMIs. The problem in this research is, (1) how the omnibus law on job creation regulates the protection of PMIs. Is it better than the regulation in the previous law, namely Law Number 18 of 2017, concerning the protection of Indonesian migrant workers, and (2) how the regulation of International Civil Law can help various problems experienced by PMI while working abroad? The research method used is normative legal research. The research results illustrate that after the enactment of the Job Creation Law, the migrant workers' protection, especially in the licensing sector, has undergone many changes. This is considering that all permits have been integrated into the labor sector. Thus, no overlapping authority exists for licensing manning agents in the labor and transportation sectors. The Job Creation Law has significantly impacted Indonesian Migrant Workers (PMI). The licensing process for PMI has become shorter than before. PMI protection is also strengthened by the arrangement based on international civil law known as technical assistance. PMI can provide technical assistance in the case of civil problems.

show abstract

Section: A Protection Of Indonesian Migrant Workers (Pmi) After the E...mentioning

confidence: 99%

The Dynamics of Indonesian Migrant Workers’ Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International Civil Law)

Putri¹,

Kasmawati²,

Siregar³

et al. 2023

Advances in Social Science, Education and Humanities Research

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dengan demikian, hubungan hukum antara pihak-pihak di lembaga tersebut dipadankan dengan hubungan kerja pada saat ada PHK. Pengaturan ini berlandaskan pada asas perlindungan hukum untuk pekerja/buruh (Pratama 2021).…”

unclassified

Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Izziyana¹,

Inayah

Nuswardani

et al. 2022

blastal

View full text Add to dashboard Cite

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.Keberlakukan ketentuan PHK tidak hanya berlaku untuk hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, tetapi melingkupi juga hubungan hukum di lembaga-lembaga atau usaha sosial maupun meliputi badan usaha milik orang perseorangan, badan usaha milik persekutuan, badan usaha milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, usaha-usaha sosial; dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Prosedur PHK tersebut tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, adapun hasil penelitian ini membahas mengenai aktualisasi prosedur PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi beberapa tahapan, yang terdiri dari tahap upaya , tahap pemberitahuan, dan tahap perundingan bipartite. Undang-undang menjamin kondisi tertentu pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja. Alasan-alasan PHK tercantum dalam Pasal 154A . Dalam, pemutusan hubungan kerja, pengusaha juga memiliki kewajiban membayar uang pesangon berdasar Pasal 156 Ayat (1) Uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 Ayat (3). Uang Penggantian Hak kepada pekerja karena PHK berdasarkan Pasal 156 Ayat (4). pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai akibat atas PHK ditegaskan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Upah Selama Penyelesaian Perselisihan tetap ada selama belum ditetapkan putusnya hubungan kerja. jika pekerja tersebut menolak PHK hal ini menunjukkan bahwa antara pengusaha dengan pekerja masih dalam hubungan kerja, hanya saja di antara para pihak terjadi perselisihan. Sehingga, pengusaha dan pekerja semestinya harus tetap melaksanakan kewajibannya, pengusaha membayar upah dan pekerja masuk kerja, Atau Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja. penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikatakan selesai apabila telah tercapai kesepakatan dan dibuat perjanjian bersama ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh pihak ke 3 serta didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial.

show abstract

Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Keadaan Pandemi

Cited by 2 publications

References 0 publications

The Dynamics of Indonesian Migrant Workers’ Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International Civil Law)

The Dynamics of Indonesian Migrant Workers’ Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International Civil Law)

Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Contact Info

Product

Resources

About