Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Ridwansyah, Muhammad

doi:10.31078/jk1323

Cited by 19 publications

(19 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Berbeda dengan bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, "adil" disebut justice, justitia dalam bahasa Latin; juste dalam bahasa Perancis; justo dalam bahasa Spanyol; gerecht dalam bahasa Jerman (Fuady, 2010). Banyak tokoh yang memiliki pandangan dan konsep mengenai keadilan (adil), seperti Aristoteles, Plato, Hart, dan tokoh lainya (Ridwansyah, 2016 (Junaidi, 2014). Keadilan formalistik berangkat dari cara pandang yang dikemukakan seorang tokoh penganut faham positivisme hukum, Hans Kelsen (Kelsen, 1992).…”

Section: ) Keadilan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pilkadaunclassified

Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Supriyadi

2020

JKanun

View full text Add to dashboard Cite

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 kembali dilaksanakan setelah sebelumnya mengalami penundaan. Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Pilkada pada bulan Desember 2020, dengan mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2020. Langkah yang diambil Pemerintah melahirkan pro dan kontra dikalangan masyarakat termasuk penye-lenggara, hal tersebut sangat rasional mengingat keadaan penyebaran Covid-19 masih terus mengalami peningkatan. Disadari atau tidak, kebijakan tersebut menguji eksistensi nilai mulia dari tujuan hukum yakni keadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan teori. Adapun hasil penelitian ialah: Pertama, Perppu No. 2 Tahun 2020 tidak mengatur terkait dengan metode dan pelaksanaan Pilkada saat pandemi melainkan hanya mengatur waktu pemungutan suara. Kedua, terdapat beberapa tahapan yang menyulitkan pemilih, penyelenggara dan peserta yakni tahapan pemuktahiran data, pencalonan bagi calon peraseorangan dan tidak adanya kampanye dalam bentuk rapat umum. Ketiga, mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada tetap mengacu pada metode saat keadaan normal. Switching the Value of Handling Local Election 2020 in the Middle of Pandemi Covid-19 The implementation of the simultaneous regional elections in 2020 was held after previously experiencing delays. The government decided to carry out the Pilkada (electiosn) in December 2020, by issuing Perpu No. 2 of 2020. The steps taken by the Government resulted in pros and cons among the public, including the organizers, this is very rational considering the spread of Covid-19 pandemic is still increasing. Whether we realize it or not, this policy tests the existence of the noble value of the goal of law, namely justice. This research is a normative juridical study using a statutory regulation approach, a conceptual approach and a theoretical approach. The research shows, first, that Perppu No.2 / 2020 does not regulate the method and implementation of Pilkada during a pandemic but only regulates the timing of voting. Second, there are several stages that make it difficult for voters, organizers and participants, namely the stages of updating data, nominating individual candidates and the absence of a campaign in the form of a general meeting. Third, the mechanism for handling election violations still refers to the method during normal circumstances.

show abstract

Section: ) Keadilan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pilkadaunclassified

Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Supriyadi

2020

JKanun

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hanya saja, teori ini dianggap tidak berimbang. Maka, Utrecht memunculkan tiga teori mengenai kemanfaatan hukum yaitu: (Ridwansyah, 2016) 1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya halhal yang kongkret.…”

Section: Kemanfaatan Hukumunclassified

Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam

Rahman

2020

Khazanah Hukum

View full text Add to dashboard Cite

Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam terletak pada penegakan hukumnya. Indonesia dengan sistem hukum civil law, secara grand theory telah mengadopsi hukum Barat dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka dalam penegakan hukum lebih menekankan pada hukum tertulis (formal) sebagai acuan. Begitu juga dengan Jepang yang juga mengadopsi sistem hukum civil law, namun tujuan hukum di negara Jepang adalah untuk perdamaian (peace), yang dalam hal-hal tertentu mengenyampingkan hukum formal (tertulis) demi memberikan rasa perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Tidak jauh berbeda dengan Jepang, penegakan hukum islam dalam hal-hal terntu mengenyamping hukum tertulis demi mewujudkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum islam yang utama. Hanya saja yang membedakannya terletak pada sistem hukum yang diadopsi yaitu Muslim Law yang dinut oleh negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk islam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

show abstract

“…Utrecht's assumption is based on the assumption that the law to safeguard the interests of every human being so that the interests can not be disturbed (containing consideration of which interests are greater than others). (Ridwansyah, 2016) In the framework of utilitarianism (utilitarianism) the criteria for determining whether an action is good or bad is "the greatest happiness of the great est number", the greatest happiness of the largest number of people. The deeds that have caused most people to feel happy and satisfied are the best deeds.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

“…According to Weiss, there are 3 (three) basic concepts regarding utilitarianism as follows: (Ridwansyah, 2016) 1. An action or deed or decision which is morally correct if that action or deed or decision making makes the best for many people who are influenced by the action or deed or decision making 2.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Implementation of Mataram City Regulation Number 5 Year 2019 Concerning Mataram City Spatial Plan, 2011-2031 on Fishermen House Relocation Plan in the Coastal Area of Mataram City

Pangestu¹,

Asmara²,

Arba³

2021

JLPG

View full text Add to dashboard Cite

The purpose of this study is to analyze the implementation of the relocation of fishermen's houses and the fulfillment of the rights of people in the coastal area of Mataram City based on Mataram City Regulation No. 5 of 2019 concerning Spatial Plan of Mataram City In 2011-2031. This research uses normative and empirical legal research using statutory, conceptual and sociological approach methods. The type and source of legal materials is done through literature and field data. Analysis of legal materials using qualitative normative analysis methods. Based on the results of the study, it is known that the implementation of relocation is not fully realized due to the lack of socialization conducted by the government to coastal residents, the rights of the affected communities are done by providing compensation to people who have proof of the right to land that they previously occupied.

show abstract

Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Cited by 19 publications

References 0 publications

Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam

Implementation of Mataram City Regulation Number 5 Year 2019 Concerning Mataram City Spatial Plan, 2011-2031 on Fishermen House Relocation Plan in the Coastal Area of Mataram City

Contact Info

Product

Resources

About