Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Bunga, Marten

doi:10.21143/jhp.vol49.no4.2342

Cited by 9 publications

(9 citation statements)

References 4 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…The awarding of Singkawang City as a tolerant city in 2018 (Saliro, The legal perspective of the regional government in terms of the implementation of a provincial government, members of the DPRD and regional heads have the authority to stipulate regional regulations as a form of juridical legislation (Bunga, 2019: FKUB acts as an intermediary between people in communicating issues of inter-religious relations. This role can be done because the figures in FKUB are generally community leaders and religious leaders who are already known by the community and have access to their respective followers (Haryanto, 2012: 224).…”

Section: Discussion Results Local Government Law and The Existence Of Singkawang City Fkubmentioning

confidence: 99%

Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City

Saliro

Marilang

Herawati

2021

kurio

View full text Add to dashboard Cite

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis realitas keterlibatan pemerintah daerah pada aspek hukum yang memiliki fungsi sebagai sarana penghubung dialog yang akan dilaksanakan oleh FKUB Kota Singkawang dalam kesatuan kerangka menjaga harmonisasi sosial antar umat beragama di kota ini. Fokus tulisan akan membahas komunikasi toleransi yang dilaksanakan oleh FKUB berdasarkan sarana legislasi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dan teknik memperoleh data menggunakan pengamatan dan wawancara. Hasil tulisan ini menemukan bahwa hukum pemerintah daerah yang berkaitan dengan harmonisasi terdapat pada Perda tentang RPJMD dan Keputusan Walikota. Upaya FKUB dalam membangun harmonisasi sosial dengan membentuk FKPELA dan FK.PLATO sebagai wadah dialog yang lebih spesifik. Tidak adanya regulasi perundang-undangan daerah yang lain pada aspek pengaturan harmonisasi sebagai wujud turunan dari RPJMD menjadikan komunikasi toleransi yang dibangun oleh pemerintah daerah tidak bisa menjadi sarana penghubung bagi FKUB untuk berinovasi melakukan dialog tentang toleransi. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah pada aspek harmonisasi hanya terbatas slogan dan formalitas dan lebih menekankan pada peranan FKUB.

show abstract

Section: Discussion Results Local Government Law and The Existence Of Singkawang City Fkubmentioning

confidence: 99%

Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City

Saliro

Marilang

Herawati

2021

kurio

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Ada juga di antara mereka sengaja menyosialisasikan programprogram pemerintah untuk mendapat kan umpan balik (feedback) dari para konstituen. Sehubungan dengan itu, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis kepada DPRD dalam rangka penyiapan, atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan daerah (Bunga, 2020).…”

Section: Penerapan Teori Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Per...unclassified

Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Chandra¹,

Arizal

2022

View full text Add to dashboard Cite

Di Sumbar pada Pemilu 2019, DPRD Provinsi Sumbar mengalami penurunan. Lemahnya posisi perempuan di lembaga legislatif tentu akan menyulitkan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan tidak menghasilkan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Kegiatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan diharapkan mampu menghasilkan sejumlah perubahan di setiap kebijakan. Namun kecenderungannya masih kurangnya DPRD perempuan untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam menyusun peraturan daerah, penempatan jabatan yang tidak strategis dan adanya resistensi yang menghambat peran anggota DPRD perempuan untuk dapat membentuk daerah. peraturan.

show abstract

“…26 Keterbukaan pemerintah meliputi keterbukaan rapat, informasi, register, dan peran serta. 27 Keterbukaan adalah setiap pembentukan produk hukum daerah diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi maupun praktisi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan dan penyusunan untuk memberikan masukan atau perimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses keterbukaan memberikan kepada masyarakat suatu informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, dan peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap pemerintah.…”

Section: Kebijakan Atas Implikasiunclassified

Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sudarmanto

Suryanto

Junaidi

et al. 2021

JULR

View full text Add to dashboard Cite

<p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implikasi UU No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) terhadap peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018. Masalahnya, mengapa pembentukan peraturan, khususnya di Kabupaten Kudus memakai peraturan bupati. Urgensinya penulisan ini adalah karena perkada tentang pembentukan produk hukum daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif/penelitian hukum doctrinal. Kebaharuan penelitian yaitu belum ada penelitian terdahulu yang membahas Peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembentukan produk hukum daerah, khususnya di Kabupaten Kudus melalui Perkada contohnya Peraturan Bupati Kudus No. 43 tahun 2018 adalah sesuatu yang tampaknya kontroversil mengingat Perdanya saja di Kabupaten Kudus dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kudus dengan persetujuan bersama Bupati Kudus. Hal ini seakan-akan kontradiksi. (2) Implikasi dengan adanya revisi Pasal 250 UU Pemda No. 23 tahun 2014 oleh Pasal 250 dan Pasal 252 UU Cipta Kerja, maka Peraturan Bupati Kudus No. 43 Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan Pasal 250 dan Pasal 252 UU Cipta Kerja.</p>

show abstract

Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Cited by 9 publications

References 4 publications

Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City

Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City

Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah

Contact Info

Product

Resources

About