Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia

Abstract

Early age marriages have become widely reported through various media both print and electronic media, because early marriage is one of the causes of divorce in Indonesia. Divorce due to early marriage raises social problems in the community, such as high dropout rates for students, poverty, crime. The emergence of early marriage is caused by the low awareness of adolescents to understand Law number 1 of 1974 concerning marriage. This study discusses the understanding of law number 1 of 1974 concerning marriages which plays a role for adolescents to postpone early marriage in Indonesia. This research method uses a quantitative approach, involving 213 adolescent subjects with an age range of 17-22 years. Retrieval of data using a questionnaire that is the attitude of understanding marriage law, life satisfaction, resilience, and delaying early marriage. Analysis of research data using Spearman RHO correlation and non-linear regression. The results showed that the attitude of understanding marital law plays a role in delaying early marriage in adolescents in Indonesia.

Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan

“…Dengan melangsunglan perkawinan pada umur 18 tahun ini sebenarnya memiliki banyak sekali resiko mulai dari resiko kesehatan fisik dan mental. Resikoresiko ini sering terjadi khusunya terhadap wanita (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Bagi anak perempuan yang menikah pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi, dampak atau akibat lainya yang dirasakan oleh anak perempuan yang menikah di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental, anak perempuan sering kali mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri, selain itu, perkawinan anak yang di bawah umur juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti rentannya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).…”

“…Menurut pakar kesehatan terdapat berbagai dampak negatif yang dirasakan bagi wanita yang menikah di bawah umur, baik itu dari segi psikis, biologis hingga reproduksi. Faktanya, banyak remaja putri yang menikah dini ternyata belum siap menjadi seorang Ibu (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas umur pernikahan pasti memiliki pertimbangan tertentu seperti pertimbangan dari sisi kesehatan.…”

“…Selain dari segi kesehatan, dapat dilihat dari segi pendidikan seperti yang kita ketahui Indonesia menerapkan wajib belajar selama 12 tahun yang mana itu berarti sampai pada tahap lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) (Kusmayanti, 2019). Perkiraan umur untuk siswa maupun siswi yang menyelesaikan pendidikan pada masa SMA yaitu berumur 17 tahun yang mana apabila UU Perkawinan tidak dilakukan perubahan terhadap batas minimal umur terhadap wanita maka seorang wanita dapat melangsungkan perkawinan pada masa pendidikan SMA (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Apabilah seorang siswi melakukan perkawinan pada masa pendidikan SMA hal itu kemungkinan dapat mengakibatkan menggagu dalam hal pembelajaran serta interaksi dengan masyarakat.…”

“…Selanjutnya, realitas tentang pernikahan anak di bawah umur menjadi sesuatu yang absurd. Pro-kontra dari berbagai sudut pandang bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Perkawinan hingga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Pada umumnya, komentar dari berbagai kalangan tersebut bernilai negatif, karena disinyalir bahwa pernikahan dini menyebabkan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) meningkat secara signifikan.…”

“…Pada umumnya, komentar dari berbagai kalangan tersebut bernilai negatif, karena disinyalir bahwa pernikahan dini menyebabkan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) meningkat secara signifikan. Pernikahan dini juga berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia (trafficking), jumlah anak telantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran, serta meningkatnya populasi penduduk (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Pernikahan anak dibawah umur merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting pernikahan tersebut bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan (Hardani, 2015).…”