Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing

Rokilah, Rokilah; Mukaromah, Mia

doi:10.30656/ajudikasi.v2i2.972

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…The rise of foreigners acquiring land rights in Indonesia is inextricably linked to the impact of globalization, which increases national investment, despite the fact that the acquisition of land rights is restricted by the UUPA and its implementing rules (Sumanto, 2017). In other words, if a foreigner changes citizenship to become an Indonesian citizen and obtains it through their interest, the foreigner can control and/or utilize land in ownership, Right to Cultivate, and Right to Build (Rokilah, 2018).…”

Section: Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri)mentioning

confidence: 99%

Analysis of Judge’s Decision Related to the Transfer of Land Rights for Foreign Nationals Based on Testament

Antareksa

Dahana

2022

POLRI

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to analyze the judge’s decision related to the transfer of Land Rights for Foreign Nationals based on testament of Supreme Court Decision Number 1134K/Pdt/2009. Research questions on this study are based on problematical publishing freehold title based on testament, incidentally between Testator and Testament Recipient at that time both of them is Foreign Nationals has broken the Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Law Act. This research is normative-descriptive using library research to collect relevant source, such as books, magazines, scientific writing, and others to support the writer’s argument on the issue. The findings revealed that someone can acquire basic consideration of Supreme Court Decision and legal analysis about giving a decision of Supreme Court Decision number 1134K/Pdt/2009. Thus, in the case of Decision No. 1134K/Pdt/2009, the process of transferring ownership of Freehold Title is due to sporadic land registration beginning with the approval of the Head of the Environment, Lurah, and Camat, as well as land owners who are on the right, left, front, and back of the disputed object, so Freehold Title against the object of dispute may be issued on behalf of the Defendant, which is issued by the Land Office. Hence, the parties involved in the intermittent registration, including the Land Office, should be sued, not the Defendant.

show abstract

Section: Policy Law Notary and Regulatory Issues (Polri)mentioning

confidence: 99%

Analysis of Judge’s Decision Related to the Transfer of Land Rights for Foreign Nationals Based on Testament

Antareksa

Dahana

2022

POLRI

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…UU 5/1960ISSN: 1978-1520 menganut asas nasionalitas dan juga asas kebangsaan yakni diketahui bahwa yang dapat memiliki hubungan langsung dengan tanah serta yang diperkenankan memilik tanah dengan hak milik adalah hanya WNI, hal tersebut bertujuan untuk menjaga tanah negara Indonesia agar tidak dikuasai oleh WNA dan lebih khususnya bertujuan untuk menolong WNI agar dapat mengupayakan penggunaan tanah tersebut untuk menunjang keberlangsungan hidup sampai dengan generasi berikutnya. 12 Berdasarkan penjelasan diatas pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah ini dapat dikatakan masih memberikan celah terjadinya penyalahgunaan penentuan jangka waktu sewa-menyewa terutama yang berobjek tanah, karena tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu pemberian hak sewa tanah yang diatur pada UU 5/1960 sebagai aturan khusus yang dibentuk dan pada aturan umum yakni pada pasal 1548 KUH Perdata yang berisikan perihal definisi sewa-menyewa inipun masih mengandung norma kabur. Norma kabur yang dimaksudkan pada ketentuan pasal 1548 KUH Perdata ini yakni mengenai jangka waktu sewa-menyewa "selama waktu tertentu", kalimat "selama waktu tertentu" ini dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang karena tidak menyebutkan batasan pada satuan waktu seperti hari, minggu, bulan ataupun tahun, sehingga penentuan yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan biasanya mendasarkan penentuan tersebut dengan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi bebas yang dimaksudkan tidak memperhatikan apakah hal itu sepadan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.…”

Section: Pengaturan Jangka Waktu Sewa-menyewa Tanah Berdasarkan Hukum Positif DI Indonesiaunclassified

Peran Notaris Dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah Terhadap Warga Negara Asing

Saraswati

2021

View full text Add to dashboard Cite

Abstract The purpose of writing this article is to examine the arrangement of the lease term based on positive law in Indonesia and the role of the Notary in determining the term of land lease is related to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS regarding the lease deed drawn up by a Notary and in it contains a determination of a period that is not in accordance with the principle of propriety where the the land lease lasts for 100 years. This journal article is a type of normative legal research with a law approach, a conceptual approach and a case approach. The output of this study shows that the regulation of tenure for leasing land based on positive law in Indonesia has not render legal certitude because there are still vague norms. The role of the Notary in determining the period of land leasing in relation to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS Notary do not implement their authority to provide legal counseling and do not carry out their obligations to act honestly and conscientious. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran Notaris dalam penentuan jangka waktu sewa-menyewa tanah dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS mengenai akta sewa-menyewa yang dibuat oleh Notaris dan didalamnya termuat penentuan jangka waktu yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dimana sewa-menyewa tanah tersebut berlangsung selama 100 Tahun. Artikel jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena masih terdapat norma kabur dalam pengaturannya. Peran Notaris dalam menentukan jangka waktu sewa-menyewa tanah dalam kaitannya dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS yakni Notaris tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyuluhan hukum dan tidak menjalankan kewajibannya untuk bertindak jujur dan saksama.

show abstract

“…Bagi warga negara asing yang dapat memiliki hak pakai di Indonesia adalah mereka yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Indonesia. Bagi warga negara asing yang akan menjadi investor di Indonesia, dapat memiliki tanah di Indonesia melalui perusahaan nasional dalam rangka penanaman modal asing (PMA) yang berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia (Rokilah & Mukaromah, 2018).…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Ketentuan Hukum Dalam Peraturan-peratur...unclassified

Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama Antara Warga Negara Asing Terhadap Warga Negara Indonesia

Putri¹,

Najicha²

2021

UNESREV

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to analyze the legal provisions in the regulations regarding the nominee agreement and the form of sanctions given to the notary making the nominee agreement deed that is contrary to the UUPA. This type of research is normative juridical and the approach method used is the statutory approach. The results of this study are that the nominee agreement between foreign citizen and Indonesian citizen does not meet the objective requirements for the validity of the agreement, because it does not contain a lawful cause. This is because this agreement was made to do things that are prohibited by law. Foreign nationals do not have ownership rights to land in Indonesia, but only have usufructuary rights to land. This has been regulated in Article 42 of the UUPA. In relation to the notary making the deed of the nominee agreement which is contrary to the UUPA, then administratively, the notary has violated article 16 paragraph (1) letter d of the UUJN, so that it can be subject to sanctions in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable dismissal.

show abstract

Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing

Cited by 3 publications

References 0 publications

Analysis of Judge’s Decision Related to the Transfer of Land Rights for Foreign Nationals Based on Testament

Analysis of Judge’s Decision Related to the Transfer of Land Rights for Foreign Nationals Based on Testament

Peran Notaris Dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah Terhadap Warga Negara Asing

Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama Antara Warga Negara Asing Terhadap Warga Negara Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About