AbstrakDalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Pada ketentuan tersebut tidak dinyatakan bahwa setiap orang juga berhak atas satu atau dua kewarganegaraan. Hal yang penting bagi UUD 1945 adalah tidak boleh terjadi keadaan apatride, sedangkan kemungkinan terjadinya bipatride, tidak diharuskan dan juga tidak dilarang. Hal yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga jelas dan tegas hak dan kewajiban setiap warga negara dalam UUD 1945, hal inilah yang membedakan dengan orang asing. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan: (a) Apakah asas kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia? (b) Bagaimana implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia?. Untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut ditempuh melalui metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/normwissenschaft yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia menganut asas kewarganegaraan, yaitu Ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan rangkap terbatas. (2) Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD 1945, hal tersebut menimbulkan implikasi bahwa warga negara Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan ganda juga mempunyai hak, kewajiban dan partisipasi dalam negara yang sama dengan warga negara asli Indonesia, asalkan mereka ketika berusia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan Indonesia.Kata Kunci: Implikasi, Kewarganegaraan ganda, Warga Negara, Indonesia LATAR BELAKANG MASALAHKenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi beberapa unsur pembentuk. Unsurunsur pembentuk tersebut ada yang bersifat mutlak atau konstitutif, dan ada pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Unsur pertama merupakan syarat mutlak, sehingga apabila unsur satu saja tidak ada, negara pun tidak ada. Adapun unsur-unsur negara yang termasuk kategori ini, dalam rumusan Konvensi Montevidio tahun 1933, terdiri atas tiga unsur penting, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sementara unsur tambahan adalah pengakuan dari negaranegara lain.Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat wilayah (territory) dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka.Rakyat sebagai sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempay yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia.Beberapa istilah yang erat pengertiannya dengan rakyat ialah, rumpun (ras), bangsa (volks), dan nazi (natie).

ABSTRACT The purpose of this research was to determine the best combination between the types of package with shelf-life treatments that can be used to maintain some qualities of instant seasoning plecingan based on the quality standards of seasoning or powdered spices. The research method used was experimental method with Randomized Block Design (RBD) single factor (the combination between the types of package and shelf-life treatments) with 9 treatments and 3 replications. The observed parameters were chemical parameters (moisture content and pH) and organoleptic parameters (hedonic test of flavor and odor) and also fungus growth visual test. The data were analyzed by analysis of variance α=5%and analyzed further by Honestly Significant Difference (HSD) test α=5% if significant differences occurred. The results of the research showed that the combination between the types of package and shelf-life treatments gave significant effect on moisture content, pH and flavor by hedonic test, but the effect is non-significant on the hedonic test of odor of instant plecingan seasoning. The results showed that the use of aluminum foilpackaging can maintain the quality of instant seasoning plecingan for 10 days of storage with moisture content 8.84% w/w, pH 5.13, the flavor and odor rather preferred by the panelists. Keywords: seasoned plecingan, packaging, shelf-life   ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi jenis kemasan dengan masa simpan terbaik yang dapat digunakan untuk mempertahankan mutu bumbu plecingan instan ditinjau dari standar mutu bumbu atau bubuk rempah-rempah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan rancangan percobaan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktor tunggal (kombinasi jenis kemasan dan masa simpan) dengan 9 perlakuan dan 3 kali ulangan. Parameter yang diamati meliputi parameter kimia (kadar air, dan pH) dan parameter organoleptik (kesukaan rasa dan aroma) serta uji visual pertumbuhan kapang. Data hasil pengamatan di analisis menggunakan analisis keragaman (ANOVA) pada taraf nyata 5%. Data yang menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata diuji lanjut menggunakan uji lanjut Beda  Nyata Jujur (BNJ) taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi jenis kemasan dan masa simpan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap parameter kimia kadar air, pH dan kesukaan rasa bumbu plecingan instan, tetapi memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada kesukaan aroma. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan kemasan aluminium foil mampu mempertahankan mutu bumbu plecingan instan selama penyimpanan 10 hari dengan kadar air sebesar 8,84% b/b, pH 5,13 dan rasa dan aroma yang agak disukai oleh panelis. Kata kunci: bumbu plecingan, kemasan, masa simpan

This writing aims to find out how land ownership rights for Foreign Citizens as regulated in the Agrarian Basic Law (UPPA) Number 5 of 1960, in the UPPA regulate the prohibition on land ownership for Foreign Citizens. This is to reduce the existence of ownership rights to land for foreigners. Because in addition to keeping the land of Indonesian citizens not controlled by the foreigners also helping Indonesian citizens to be able to use their land to support their lives. Prohibition of land ownership rights for foreign nationals as stipulated in Article 21 of the BAL there are also exceptions to the prohibition, foreigners can use the right to use to build buildings or open a business. The method used is the empirical normative legal research method, namely the incorporation of normative legal provisions (laws) with empirical elements (legal events in society/social elements). AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UPPA) Nomor 5 Tahun 1960, dalam UPPA mengatur mengenai larangan atas kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing.Hal tersebut untuk mengurangi adanya hak kepemilikan atas tanah bagi orang asing. Karena selain menjaga agar tanah WNI tidak dikuasai oleh WNA juga membantu WNI agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menujang kehidupannya. Larangan hak kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing dalam yang diatur dalam Pasal 21 UUPA terdapat pula pengecualian dalam larangan tersebut, orang asing dapat menggunakan hak pakai untuk mendirikan bangunan atau membuka suatu usaha. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan unsur-unsur empiris (peristiwa hukum di masyarakat/unsur sosial).

Legal norms (legal norms, rechtnormen) actually regulate internal personal life (internal life) in a civilized and humanistic manner and also regulate interpersonal relationships in social processes. Legal principles can be in the form of a legal norm that is high in location and many things depend on it and the principle can just a norm. This study aims to determine the application of legal principles in statutory regulations; and to find out the application of other principles in the field of laws and regulations. The research method uses a qualitative normative juridical research method with data collection sourced from library research. Based on the nature of this research, it is an explanatory research, namely research that explains and strengthens a theory on the results of existing research. The results of the study show that legal principles are not concrete legal rules, but are the background of concrete and general or abstract regulations. In general, legal principles are not stated in the form of concrete regulations or in the form of articles, but the law cannot be understood without these principles and the application of other principles in accordance with the legal field of the relevant legislation, including: in criminal law, for example the principle of legality, the principle of presumption of innocence and in civil law, for example in contract law, among others: the principle of agreement, freedom of contract, and good faith.

In the current era of globalization, when national borders are no longer clear, the existence of written law (jus scriptum), especially in the field of legal studies, namely legislation, has become a basic human need in efforts to achieve justice, peace and legal certainty. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is: 1) how the role of legislation in the Indonesian constitutional system; 2) the function of legislation in the formation of national law. This study uses normative juridical research methods that are qualitative in nature. The data source used is secondary data sources, while the method of collecting data in researching research objects is library data obtained through library research. The results of this study illustrate that the role of legislation is increasingly important as a claim for the principle of legality as one of the characteristics of the rule of law, and the function of legislation confirms that the laws and regulations contain government policies primarily as a means of legitimacy for the government to run the government.