Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung

Deviani, Eka

doi:10.25041/fiatjustisia.v6no1.350

Cited by 4 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dengan demikian, kasus penerjemahan ini menggunakan metode penerjemahan semantis dengan tehnik padanan catatan kaki/footnote agar dapat dipahami oleh khalayak BSa sebagai informasi dalam teks. Berdasarkan (Haryanti, 2017), AMDAL dikatakan sebagai kerangka acuan ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan, Sedangkan menurut (Deviani, 2012), AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dampak besar dan penting. Oleh sebab itu, AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.…”

Section: B Metode Penelitianunclassified

Terjemahan Beranotasi Teks Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) ke dalam Bahasa Inggris

Irawan

Ansoriyah

Rafli

2020

jartika

View full text Add to dashboard Cite

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan terjemahan yang berupa terjemahan beranotasi, yakni kajian yang mempertanggungjawabkan padanan pilihan penerjemah sebagai hasil penelitian retrospektif. Teks sumber (TSu) penelitian ini adalah Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Untuk Pelaku Usaha (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model komparatif dalam pengumpulan dan analisis data untuk mengungkap masalah penerjemahan dan deskripsi mengenai solusinya. Penelitian ini ditemukan bahwa prosedur penerjemahan yang sesuai seperti, transposisi, modulasi, deskriptif, penjelasan tambahan, catatan kaki, fonologis, transferensi, dan padanan budaya digunakan untuk menanggulangi masalah yang ditemukan dalam menerjemahkan teks berupa kata, frasa, dan kalimat. Berdasarkan hasil temuan terdapat lima puluh satu item untuk beranotasi, dua belas di antaranya dalam bentuk kata-kata dengan persentase 23,52%, terdapat dua puluh satu frase dengan persentase 41,18%, dan delapan belas kalimat dengan persentase 35,3%. Dapat disimpulkan bahwa penerjemahan teks pedoman (OSS) mengandung metode komunikatif yang menjadikan kesepadanan menjadi lazim dan berterima di dalam budaya BSa dan pesan yang disampaikan pada teks pedoman menjadi informatif untuk pembaca sasaran. Abstract: This study was aimed to identify translations in the form of annotated translations, namely studies that account for the translator's choice of equivalents as a result of retrospective research. The source text (ST) of this study is a manual of Getting Your Business License Through Online Single Submission (OSS) for businesses (Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia). This research was a qualitative research that using a comparative model in collecting and analyzing data to reveal the translation problems and solutions descriptions. This study found that appropriate translation procedures such as transposition, modulation, descriptive, additional explanations, footnotes, phonological, transference, and cultural equivalents were used to overcome the problems found in translating text of words, phrases and sentences form. Based on the findings there were fifty-one items to annotate, twelve of them in words form with a percentage of 23.52%, there were twenty-one phrases with a percentage of 41.18%, and eighteen sentences with a percentage of 35.3%. It can be concluded that the translation of the guideline text (OSS) for businesses was contained communicative methods that made the equivalence been prevalent and acceptable in TL culture and the messages conveyed in the guideline text were informative to the target audience.

show abstract

Section: B Metode Penelitianunclassified

Terjemahan Beranotasi Teks Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) ke dalam Bahasa Inggris

Irawan

Ansoriyah

Rafli

2020

jartika

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…In Bandar Lampung, the massive land reclamation in the coastal areas supported by private companies (Deviani, 2012;Negara, 2017;Roy, 2016;Wiryawan et al, 1999;Wulandari, 2017) induces conflict. The reclamation was triggered, among others, by an attempt to improve the tourism sector (Kusumaputra, 2010;Mahi & Trigunarso, 2017), including the idea of a waterfront city (WFC) to strengthen Bandar Lampung's image as a tourist destination.…”

Section: Massive Commercial Land Reclamationmentioning

confidence: 99%

Applying the Urban Political Ecology (UPE) Framework to Re-Visit Disaster and Climate Change Vulnerability-Risk Assessments

Rahman

Nurhasanah

Nugraha

et al. 2019

jrcp

View full text Add to dashboard Cite

Vulnerability and risk assessment (VRA) is increasingly becoming more popular as a tool to assess and evaluate the likelihood and externalities that are faced by urban areas because of environmental hazards and climate change. However, urban dynamics are increasingly putting communities in a vulnerable/riskier situation, calling for a more comprehensive and interdisciplinary approach. Urban Political Ecology (UPE) was utilized as a framework to reflect upon the empirical findings and literature review with two urban villages (kelurahan) in Bandar Lampung, Indonesia-Kangkung and Kota Karang-as case studies. We argue that the existing VRA is not adequate to address fundamental issues of environmental hazards and climate change. Different aspects, such as the city's metabolism of human-nature interaction, contribute to producing vulnerability and need to be taken into account. This research also recommends that future urban disaster governance should incorporate the production and alteration of (social) vulnerability by considering spatial and temporal dimensions in disaster risk reduction and climate change adaptation.Abstrak. Penilaian kerentanan dan risiko (VRA) semakin populer sebagai alat untuk menilai dan mengevaluasi kemungkinan dan eksternalitas yang dihadapi oleh daerah perkotaan karena bahaya lingkungan dan perubahan iklim. Namun, dinamika perkotaan dari waktu ke waktu menempatkan masyarakat dalam situasi yang rentan/berisiko, sehingga menyerukan pendekatan yang lebih komprehensif dan antar-disiplin. Kami memobilisasi Ekologi Politik Perkotaan (PDU) digunakan sebagai kerangka kerja untuk merefleksikan temuan empiris dan tinjauan literatur melalui dua desa perkotaan (kelurahan) di Bandar Lampung, Indonesia-Kangkung dan Kota Karang-sebagai studi kasus. Kami berpendapat bahwa penilaian kerentanan dan risiko yang saat ini ada tidak memadai untuk menangani masalah-masalah inti dari bahaya-bahaya lingkungan dan perubahan iklim. Aspek-aspek yang berbeda, seperti metabolisme kota dari interaksi manusia-alam, berkontribusi untuk menghasilkan kerentanan, yang perlu diperhitungkan juga. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa tata kelola bencana Applying Urban Political Ecology (UPE) Framework to Re-Visit Disaster and Climate Change Vulnerability-Risk Assessments 225 perkotaan masa depan harus memasukan bagaimana produksi dan perubahan kerentanan (sosial) dengan mempertimbangkan dimensi spasial dan temporal dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kata kunci. Ekologi politik perkotaan, bencana, perubahan iklim, penilaian kerentanan dan risiko, Bandar Lampung.

show abstract

Identifikasi Kriteria AMDAL dalam Pembangunan Bandar Antariksa di Indonesia

Damayanti

2019

Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa III (Sinas KPA-III) 2018

View full text Add to dashboard Cite

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa adalah mengenai masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan syarat mutlak sebelum membangun bandar antariksa. Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi kriteria AMDAL dalam pembangunan bandar antariksa di Indonesia dari perspektif yuridis. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari identifikasi kriteria dan analogi penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membangun suatu bandar antariksa, sama dengan pembangunan bandar udara. Kriteria pembangunan tersebut adalah: Pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyusunan AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan, ANDAL, dan RKL-RPL; merupakan kegiatan pembangunan yang berdampak penting; penyusun dokumen AMDAL yang bersertifikat kompetensi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL.

show abstract

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung

Cited by 4 publications

References 0 publications

Terjemahan Beranotasi Teks Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) ke dalam Bahasa Inggris

Terjemahan Beranotasi Teks Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) ke dalam Bahasa Inggris

Applying the Urban Political Ecology (UPE) Framework to Re-Visit Disaster and Climate Change Vulnerability-Risk Assessments

Identifikasi Kriteria AMDAL dalam Pembangunan Bandar Antariksa di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About