Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan bandar antariksa adalah mengenai masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan syarat mutlak sebelum membangun bandar antariksa. Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi kriteria AMDAL dalam pembangunan bandar antariksa di Indonesia dari perspektif yuridis. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari identifikasi kriteria dan analogi penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membangun suatu bandar antariksa, sama dengan pembangunan bandar udara. Kriteria pembangunan tersebut adalah: Pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyusunan AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan, ANDAL, dan RKL-RPL; merupakan kegiatan pembangunan yang berdampak penting; penyusun dokumen AMDAL yang bersertifikat kompetensi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL.

DEPANRI merupakan forum koordinasi nasional tingkat tinggi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa yang telah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran DEPANRI dan Beberapa Lembaga Non Struktural lainnya. Akibatnya, LAPAN dalam menyampaikan hasil kajian kebijakan strategis nasionalnya kepada Presiden mengalami hambatan. Terutama terkait dengan kebijakan selain aspek teknis dibidang penerbangan dan antariksa yang bersifat lintas sektor yang memerlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait. Tujuannya adalah mengkaji pertimbangan dan dasar tentang perlu atau tidaknya forum atau media koordinasi nasional yang dapat memberikan saran rumusan kebijakan strategis nasional dibidang penerbangan dan antariksa kepada Presiden RI. Metode yang digunakan dalam kajian adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa perlu dibentuknya sebuah forum atau media koordinasi nasional yang bernama Panitia Ad-hoc yang dapat mewadahi LAPAN dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam melakukan kajian kebijakan strategis nasional dibidang penerbangan dan antariksa serta menjembatani dalam menyampaikan hasil kebijakannya kepada Presiden RI.