Pertimbangan dan Dasar Pembentukan Forum atau Media Koordinasi Nasional dalam Finalisasi Rumusan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa

Abstract

DEPANRI merupakan forum koordinasi nasional tingkat tinggi di bidang kebijakan penerbangan dan antariksa yang telah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran DEPANRI dan Beberapa Lembaga Non Struktural lainnya. Akibatnya, LAPAN dalam menyampaikan hasil kajian kebijakan strategis nasionalnya kepada Presiden mengalami hambatan. Terutama terkait dengan kebijakan selain aspek teknis dibidang penerbangan dan antariksa yang bersifat lintas sektor yang memerlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait. Tujuannya adalah mengkaji pertimbangan dan dasar tentang perlu atau tidaknya forum atau media koordinasi nasional yang dapat memberikan saran rumusan kebijakan strategis nasional dibidang penerbangan dan antariksa kepada Presiden RI. Metode yang digunakan dalam kajian adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa perlu dibentuknya sebuah forum atau media koordinasi nasional yang bernama Panitia Ad-hoc yang dapat mewadahi LAPAN dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam melakukan kajian kebijakan strategis nasional dibidang penerbangan dan antariksa serta menjembatani dalam menyampaikan hasil kebijakannya kepada Presiden RI.

A systematic review of the interrelation of administrative, Environmental, Social and Governance of Public-Private Partnerships (PPP) Spaceport Project in Biak, Papua, Indonesia

“…Margaleta, states that LAPAN, as the focal point for implementing national space, is an Auxiliary State Organ, namely an Additional State Institution whose duties and authorities are included in the category of mandate authority (mandaat bevoegdheid) (Leta et al, 2016). The mandate authority in the Space Law is in the form of regulation and control.…”