Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia

Abstract

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih , bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan. imimidasi, penyupan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (malpracrices) , maka sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakilwakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakekat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.Ketentuan tentang tindak pidana pemilu itu telah dimuat baik dalam Kilab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang Pemilu , Jalluari -Mare! 2003

Election Criminal Law Enforcement in the Era of Simultaneous General Election 2019

“…Based on data released by The General Election Supervisory Agency (Bawaslu), in 2019 there were 2,724 reports and findings of alleged violations of election crimes, which continued with the investigation of 582 cases, closed at the investigation stage there were 132 cases, then closed at prosecuting 41 cases, and ajudicated by the court in 319 cases. 6 Meanwhile, based on the 1 Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 28 huruf D ayat 3. 2 Indonesian Legal Roundtable (ILR) data from the whole cases in electoral crime, 170 cases or 53% were sentenced to conditiona l or probation.…”

“…9 According to Topo Santoso, it is stated that the definition of an election crime in three models includes: 1) All crimes related to the administration of elections which are regulated in the Election Law; 2) All criminal acts related to the implementation of elections which are regulated inside and outside the Election Law (for example in the Political Party Law or in the Criminal Code); 3) All criminal acts that occurred during the election (including traffic violations, persecution, violence, vandalism and so on). 10 The definition of election crime according to Dedi Mulyadi redefines election crimes, into two categories: 1) Special election crimes are all crimes related to elections and carried out at the stages of election administration, both those regulated in the Election Law and Election Crime Law; 2) General election crimes are all criminal acts related to elections and carried out at the stage of organizing elections, both those regulated in the Election Law and the Election Crime Law and their resolution outside the election stage through the General Court. 11 Definition The definition of election crime appears in Perbawaslu number 7 of 2018 Article 1 number 31 where it is stated that election crimes are criminal acts of violation and/or crimes against the provisions of election crimes as regulated in the Law on General Elections.…”

“…4 Soerjono Soekanto, Op.cit , hlm. 51.5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,Jakarta,Kencana Prenada Media Group,2005, hlm 1336 Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu RI), Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019, disampaikan pada Diskusi dan Peluncuran Penelitian : "Jerat Pidana Pemilu 2019 : Dinamika dan Permasalahannya yang diselenggarakan oleh Indonesian Legal Rountable (ILR), Jakarta, 7 Oktober 2019.…”

Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu

“…Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilu partai politik memungkinkan adanya pelanggaran yang dapat dilakukan (Santoso, 2006). Selain itu ketika peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu diubah, dapat terjadi malapraktik pemilu (Syafriandre, Zetra, & Amsari, 2019) Beberapa kondisi yang ditemukan di lapangan yang dapat memunculkan potensi tindak pidana pemilu pada tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik antara lain, pertama biaya pendirian partai politik yang tinggi.…”

Initiating a Permanent Electoral Body to Resolve Dignified Election Disputes: Assessing the Effectiveness of Gakkumdu

“…Topo Santoso mentioned that in order to protect the purity of elections from fraud, lawmakers categorize such fraudulent acts as criminal (Santoso, 2004). Thus, it can be interpreted that electoral crimes are all forms of sanctions imposed due to fraud that occurs during the election process.…”