Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan  Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup

Harahap, Irawan; Pratiwi, Riantika; Yalid, Yalid

doi:10.31849/jurkim.v2i1.9049

Cited by 3 publications

(2 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah telah berulang kali melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Harahap et al, 2022).…”

Section: Pembahasanunclassified

Efektivitas Hukum Lingkungan Dalam Mengurangi Sampah Plastik Di Lautan Indonesia Pada Era Globalisasi

Fiona

Fitri

2023

GOLREV

View full text Add to dashboard Cite

Ekosistem di laut telah memberikan berbagai layanan kepada manusia sehingga membuat mereka saling berhubungan. Banyak yang percaya bahwa dengan adanya penyebaran pengetahuan di era globalisasi tentang problematika pencemaran sampah plastik dalam media sosial dapat mengurangi pencemaran sampah plastik di Indonesia, terutama di perairan Indonesia. Namun, penanggulangan sampah plastik di kelautan Indonesia tidak semudah yang dipikirkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berkonsentrasi pada kaidah-kaidah hukum yang telah eksis dan mengkaitkan hukum tersebut ke era globalisasi. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis bagaimana efektivitas hukum lingkungan dalam mengurangi sampah plastik di lautan Indonesia pada era globalisasi dan peran pemerintah dalam mengurangi sampah plastik pada era globalisasi. Oleh karena itu, perlunya penyebaran kesadaran tentang pencemaran sampah plastik yang sedang terjadi di lautan Indonesia kepada masyarakat. Hukum Indonesia telah mencangkup peraturan yang mengatur tentang penanggulangan sampah plastik akan tetapi problematika pencemaran sampah plastik terus bermunculan di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah telah mengambil beberapa tindakan dalam penanggulangan sampah plastik untuk mengurangi pencemaran sampah plastik yang sudah ada di Indonesia.

show abstract

Section: Pembahasanunclassified

Efektivitas Hukum Lingkungan Dalam Mengurangi Sampah Plastik Di Lautan Indonesia Pada Era Globalisasi

Fiona

Fitri

2023

GOLREV

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Lebih lanjut Ignas Kleden menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang pada satu sisi mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara optimal, dan pada sisi lain harus memelihara keseimbangan maksimal antara berbagai tuntutan yang saling bertolak belakang dengan kedua sumber daya tersebut (Fadilla, Nurmawati, Fasa, & Suharto, 2022). Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, menurut Otto Soemarwoto harus memperhatikan enam hal yaitu: pro terhadap kedaulatan NKRI, pro lingkungan hidup, pro rakyat (Harahap, Pratiwi, & Yalid, 2022). miskin, pro kesetaraan gender, pro penciptaan lapangan kerja, dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.…”

Section: Pembangunan Berkelanjutanunclassified

Sinergi Antara Aparatur Desa Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai

Rahman

2023

mude

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan Penelitian ialah untuk mengungkap sinergi antara aparatur Desa Bulutellue dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan desa secara berkelanjutan merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Bulutellue dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan antara hasil penelitian maupun teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka pemerintah desa dan masyarakat saling bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembangunan di Desa Bulutellue dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat kendala di antaranya mental masyarakat masih berharap pada pemerintah, dan belum bisa bertindak secara mandiri.

show abstract

Liability of Mining Companies Related to Environmental Pollution in the Perspective of Prophetic Law

Suciati

Sarif²,

Rasmuddin³

et al. 2022

Rechtsidee

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to analyze aspects of mining company liability related to environmental pollution in the perspective of prophetic law. A review of prophetic law is used as an analytical knife to confirm the existence of prophetic law, one of which emphasizes "unity" between the interests of humans and the universe (including the environment). This research is a normative legal research by prioritizing the concept and statutory approach. The results of the study confirm that proper legal responsibility for mining companies if it is proven that there is environmental pollution in a preventive manner or prevention, mining companies need to anticipate that before mining companies carry out mining activities, they must submit a post-mining reclamation plan and provide a post-mining reclamation guarantee fund. Then in the implementation of mining activities supervision must be carried out continuously and negotiate/persuade or supervise so that mining companies carry out their mining activities in compliance with permit conditions and other conditions for carrying out environmentally sound mining activities. Viewed from the perspective of prophetic law, legal accountability for mining companies in relation to environmental pollution is actually in accordance with three aspects of prophetic law, namely aspects of transcendence, humanization, and liberation. Therefore, in order to make law enforcement effective regarding legal liability for mining companies in relation to environmental pollution, it is necessary to harmonize and synchronize laws and regulations as well as the need for efforts to maintain coherence between statutory regulations and practice in the field.

show abstract

Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup

Cited by 3 publications

References 1 publication

Efektivitas Hukum Lingkungan Dalam Mengurangi Sampah Plastik Di Lautan Indonesia Pada Era Globalisasi

Efektivitas Hukum Lingkungan Dalam Mengurangi Sampah Plastik Di Lautan Indonesia Pada Era Globalisasi

Sinergi Antara Aparatur Desa Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai

Liability of Mining Companies Related to Environmental Pollution in the Perspective of Prophetic Law

Contact Info

Product

Resources

About