Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik

Abstract

Power of the Executive and Legislative Behaviorin the Local Government Budgetary Process: Symbolic Interactionism Perspective. This study aimsto understand thebehaviour ofthe executive and legislative powers in the budgeting process in the Mayapada Urban Governance. Analyses were performed using themethod of symbolic interactionismin the interpretive paradigm. The data was collected through interviews with informants on the preparation of planning and budgeting, whichis supported by the observation and documentation. Development Planning Meeting (musrenbang) is claimedin the reformationerato have used participatory approach, but peoplewere in fact still placed as participation object. There has been ablurring of reality which is named as "cataract", by building a sweetimagery interaction in public with hypocritical languages. Social facts illustrated are the behaviour of the executive and legislative powers in the budgeting process. Abstrak: Perilaku Kuasa Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemerintahan Daerah: Perspektif Interaksionisme Simbolik. Penelitian ini bertujuan memahami perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran Pemerintahan Daerah Kota Mayapada. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interaksionisme simbolik dalam paradigma interpretif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan bagian penyusunan perencanaan dan penganggaran, yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) era reformasi diklaim menggunakan pendekatan partisipatif, tetapi masyarakat hanya dijadikan objek partisipasi. Telah terjadipengaburan yang disebut peneliti dengan "katarak", dengan membangun interaksi pencitraan yang manis di depan publik dengan bahasa-bahasa hipokrit. Fakta sosial yang tergambarkan merupakan perilaku kuasa eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran.

Reinventing Village Government Dalam Penganggaran Desa menuju Good Village Governance

“…Hal ini menurut Andvig et al (2001) dalam Abdullah dan Asmara (2006), agar para agent berperilaku positif dan dapat menguntungkan organisasi karena pada dasarnya principal dan agent memiliki motivasi dan orientasi yang berbeda yang disebabkan adanya berbagai kepentingan. Pada sektor publik hal itu sulit dihindari karena participatory budgeting system pada sektor publik selalu memunculkan oportunisme agents akibat adanya agents interest terutama yang disebabkan adanya keterlibatan lembaga politik, sehingga proses dan dinamika politik ikut mempengaruhi proses pengalokasian sumber daya yang tentunya diikuti konflik berbagai kepentingan diantara actors (Razak et al, 2011).…”

“…Namun adanya kelemahan yang dimiliki agents lainnya yang bersifat situasional justru menjadikan pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejalan dengan Razak et al (2011), yang menyatakan bahwa hal itu disebabkan adanya keterlibatan berbagai lembaga dengan fungsi yang berbeda, sehingga mempengaruhi proses pengalokasian sumberdaya desa. Ali (2010) mengemukakan bahwa perilaku oportunistik yang terjadi karena di-drive oleh beberapa faktor internal dan eksternal namun dapat ditekan oleh adanya kesadaran dan regulasi, namun regulasi desa saat ini "menawarkan" diskresi yang cukup besar sehingga peluang berperilaku oportunistik juga menjadi besar.…”

Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Amin, Aman, Uman: Sebuah Studi Semiotika Barthesian

“…Beberapa penelitian tentang anggaran menyebutkan bahwa proses penyusunan anggaran, sarat dengan kepentingan aktor penyusun anggaran yakni eksekutif dan legislatif. Aktor penyusun anggaran akan memanfaatkan posisinya baik sebagai eksekutif maupun legislatif untuk menggunakan berbagai cara dalam memenuhi kepentingannya maupun kelompoknya, sehingga kepentingan masyarakat menjadi terabaikan (Razak et al, 2011). Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran hanya bersifat ceremonial (Sopanah, 2012) Para aktor penyusun anggaran kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang berpartipasi dalam proses penganggaran.…”

System-Driven (Un)Fraud: Tafsir Aparatur terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah

“…Hasiara (2011) dan Razak et al (2011) menfokuskan risetnya pada proses awal pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan. Hasiara (2011) menemukan bahwa aparatur pemerintah bersedia melakukan pergeseran anggaran sepanjang itu merupakan perin-tah atasan dan tidak melanggar undang-undang.…”

“…Razak et al (2011) yang menyoroti perilaku kuasa eksekutif dan legislatif menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah masih karut marut. Penelitian Razak et al (2011) ini dalam batasan tertentu mengonfirmasi temuan Abdullah dan Asmara (2006) yang menyimpulkan bahwa APBD digunakan sebagai sarana untuk melakukan political corruption, khususnya oleh pihak legislatif. Legislatif, sebagai agen dari voters dalam perspektif teori agensi, berperilaku oportunistik dalam penyusunan APBD.…”