Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa

Sulistyorini, Hastuti; Hamidah, Siti; Sulistyarini, Rachmi

doi:10.17977/um019v5i1p58-65

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 3 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat tidak adanya peraturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media online menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan suatu ketidakadilan hukum dalam masyarakat (Sulistyorini, Hamidah, & Sulistyarini, 2020). Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan yang tercipta karena adanya kekuatan konkrit dari hukum yang bersangkutan (Julyano & Sulistyawan, 2019).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Konstruksi Pengaturan atas Perbuatan Menawarkan Diri sebagai Pekerja Seks Komersial melalui Media Online

Budiarti

2022

JIPPK

View full text Add to dashboard Cite

This study aimed to analyze the consequences of the absence of provisions about doing open booking out as a prostitute through online media and to construct future law. This study used a doctrinal method or commonly referred to as normative research. The absence of provisions about making open booking out as a prostitute through online media resulted in increased free sex behavior, creating public stigma and making it difficult for law enforcement officers to take action against these acts. Construction of regulations for opening booking out as a prostitute through online media in the future, namely by formulating provisions related to the criminalization of the act of opening booking out as a prostitute through online media and the threat of criminal penalty about that.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Konstruksi Pengaturan atas Perbuatan Menawarkan Diri sebagai Pekerja Seks Komersial melalui Media Online

Budiarti

2022

JIPPK

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…umur perusahaan keluarga(Carney, Gedajlovic, & Strike, 2014) Asuransi jiwa adalah layanan yang abstrak, kompleks, dan berfokus pada manfaat masa depan yang tidak pasti karena konsumen cenderung merespon sesuai dengan resep budayanya.Individualisme memang berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi asuransi jiwa (tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi pada polis. Ahli waris adalah pihak yang paling berkepentingan sebagai penerima manfaat dana asuransi maka ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat mendapat perlindungan hukum baik eksternal oleh peraturan perundangan dan internal oleh polis yang telah disepakati sesuai dengan prinsip asuransi(Sulistyorini, Hamidah, & Sulistyarini, 2020) Perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa belum terlindungi karena klaim yang diajukan oleh pemegang polis terjadi perseteruan antara nasabah dan perusahaan asuransi malah terjadinya persengketaan ke ranah pengadilan, sehingga menjadi sengketa hukum yang membutuhkan waktu, tenaga dan keuangan. Pemerintah sebagai penegak hukum seharusnya melakukan upaya politik hukum untuk melindungi warga negaranya terhadap kasuskasus yang tidak terselesaikan(Wasita, 2020) Perjanjian asuransi jiwa ini menganut paham bila seseorang yang melakukan perjanjian asuransi dapat mewariskan harta kekayaannya kepada ahli warisnya pada asuransi jiwa dikatakan sebagailegaat yang tidak sah.…”

unclassified

Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak Dan Hukum Waris

Tedjosaputro

2021

JPHI

View full text Add to dashboard Cite

Perkembangan dunia, banyak perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam penjualan kredit dengan pengambilan asuransi jiwa. Tulisan ini membahas beda asuransi jiwa dengan hibah wasiat/legaat. dan mengkalibrasi hukum kontrak dan hukum waris sebagai jaminan setara. Metode riset yuridis empiris memakai informasi sekunder selaku informasi utama serta informasi primer selaku informasi pendukung. Hasil penelitian, jaminan yang setara didapat dengan mengkalibrasi hukum kontrak dengan hukum waris sebab dasar asuransi jiwa merupakan kontrak antara pengambil asuransi ataupun pemberi manfaat dengan industri asuransi, jika pemberi manfaat wafat hingga industri asuransi wajib membagikan uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat sebab berdasar pada polis asuransi jiwa. Ketentuan pada pewarisan dalam hukum waris bila pewaris meninggal dunia maka harta warisannya akan jatuh pada ahli waris, Bila warisannya tidak mencukupi maka dapat dilakukan inkorting atau inbreng pada legaat atau hibah yang telah diberikan dan juga memenuhi legitime portie kalau dituntut. Kesimpulan, kalau pewaris itu meninggal dunia dalam keadaan pailit dan penerima manfaat itu juga ahli waris maka kurator kepailitan tidak dapat mengambil uang yang diperjanjikan pada penerima manfaat karena yang dipakai adalah hukum perjanjian (polis) bukanlah hukum waris.

show abstract

“…24 Ibid.25 Sulistyorini, H., Hamidah, S., & Sulistyarini, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa.…”

unclassified

Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia

Dewi¹,

Kasih

2020

jmhu

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to analyze the policy underwriting organization arrangements in insurance companies in Indonesia and the absence of a policy guarantor institution at insurance companies in Indonesia. The method used in research related to the regulation of policy insurance institutions in insurance companies in Indonesia uses normative juridical legal research. This study uses a statutory approach or statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and also tertiary legal materials. The results of this study found that the insurance company has not regulated the policy guarantor in Indonesia in positive law in Indonesia even though it has been mandated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The absence of regulations regarding policy underwriters in insurance companies in Indonesia has resulted in public distrust of insurance companies, so it is necessary to regulate policies related to insurance companies in insurance companies in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia serta tidak adanya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa belum diaturnya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia walaupun telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Tidak adanya pengaturan terkait lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, sehingga perlu pengaturan terkait lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia.

show abstract

Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa

Cited by 3 publications

References 3 publications

Konstruksi Pengaturan atas Perbuatan Menawarkan Diri sebagai Pekerja Seks Komersial melalui Media Online

Konstruksi Pengaturan atas Perbuatan Menawarkan Diri sebagai Pekerja Seks Komersial melalui Media Online

Jaminan Yang Setara: Mengkalibrasi Kontrak Dan Hukum Waris

Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About