Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya

Abstract

Pembinaan narapidana di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidanaa itu sendiri terdiri dari narapidana waktu tertentu tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan narapidana seumur hidup menjalani hukuman sampai meninggal dunia. Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pembinaan narapidana seumur hidup yang pembinaannya bersifat jangka panjang, karena tidak dapat diketahui pasti kapan seseorang meninggal. Sementara pembinaan narapidana berdasarkan paraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pola pembinaan secara umum untuk seluruh narapidana taanpa membedakan lama pidana dari narapidanaa itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pola pembinaan narapidana seumur hidup tersebut dalam kebijakan implementasinya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dimana dalam penelitian ini nanti akan dikaji mengenai kebijakan hukum pidana dalam pembinaan narapidana seumur hidup, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pola pembinaan narapidana seumur hidup didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pola pembinaan yang berlaku secara umum untuk seluruh narapidana tanpa membedakan lama pidana yang yang dijatuhkan terhadap narapidana. Terhadap narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan pembinaannya. Dengan kata lain pembinaan narapidana seumur hidup mengikuti pada paraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sistem pemasyarakatan memberikan pembinaan sesuai tahapan baku. Kebijakan implementatif tetap menempatkan narapidana seumur hidup berada di dalam sistem pemasyarakatan, akan tetapi agak sulit menentukan tahapan-tahapan pembinaannya karena masa pidana dari narapidana seumur hidup tidak terbatas.

Pola Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan

“…Sebab system pemasyarakatan yang digagaskan tersebut menjelaskan bahwa system kepenjaraan menjadi pemasyarakatan membuat system dan pola pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang dimana mengendepankan pengayoman dan menyampingkan pembalasan, saat ini program pembinaan yang diberikan kepada narapidana terdapat dua program yaitu pola pembinaan kemandiran dan kepribadian yang bertujuan system pemasyarakatan dapat tercapai dan tersosialisasi. Namun dalam Undang -Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 belum menjabarkan secara rinci terkait dengan pembinaan narapidana yang mendapatkan hukuman seumur hidup, sehingga pemberian hukuman seumur hidup dirasa kurang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan (Departemen Kehakiman, 1990;Sujatno, 2004;Arfa, Nur and Monita, 2019;Mahesa, 2021).…”

“…Dengan demikian pelaksanaan pidana penjara dengan hukuman seumur hidup tidak sesuai dengan system pemasyarakatan dan tidak sesuai pula terhadap hak asasi manusia yang melekat pada diri narapidana. Karena tujuan pidana seumur hidup bertujuan untuk perlindungan masyarakat semata, namun system pemasyarakat bertujuan pada perlindungan dan pembinaan serta rehabilitasi terhadap terpidana yang bertujuan mengembalikan narapidana kepada masyarakat (Sujatno, 2004;Maulani, 2012;Dwiatmodjo, 2013;Rochaeti and Sularto, 2016;Sangian, 2017;Arfa, Nur and Monita, 2019;Mahesa, 2021).…”

“…Berdasarkan dengan Undang -Undang Pemasyarakatan yang berlaku untuk mengatur pelaksanaan pembinaan narapidana dapat diketahui bahwa menurut ketentuan yang berlaku bahwa pola pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah pola pembinaan yang dilakukan secara umum terhadap narapidana lain tanpa memandang lama pidana dengan waktu tertentu atau seumur hidup. Dapat disimpulkan, narapidan dengan hukuman dengan waktu tertentu akan dapat kembali kemasyarakat sedangkan dengan narapidana dengan hukuman seumur hidup bersifat jangka panjang dengan waktu yang tidak diketahui (Kokong, 2012;Maulani, 2012;Arfa, Nur and Monita, 2019).…”

Untitled

“…The formation of prisoners, which is stipulated by a Decree of the Minister of Justice, stipulates four stages of the process of guiding prisoners, which can be divided into two areas: personality and independence. 23 P-ISSN 2723-262X Volume 2 Issue 1, January-June 2021 E-ISSN 2745-9306 7…”

Konseling Individual Dengan Pendekatan Gestalt Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Pembunuhan Di Lapas Kelas Ii a Yogyakarta

“…pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan dilembaga pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana, baik narapidana yang dijatuhi pidana waktu tertentu maupun narapidana yang dijatuhi pidanaseumur hidup (Arfa, Nur, & Monita, 2019).…”