Relasi Kuasa Media Dan Isu Gender Dalam Program Televisi Di Indonesia

Abstract

Media saat ini bukan lagi sebagai media penyampai pesan (mediasi) tetapi telah menjadi media yang mempengaruhi opini dan sikap masyarakat (mediatisasi). Media massa akan bergerak dinamis diantara pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain, baik kepentingan ekonomi, sosial maupun politik. Media di Indonesia banyak dikuasai konglomerat media yang memiliki banyak perusahaan media dalam berbagai platform, baik berupa media mainstream maupun media baru. Hanya sedikit media di Indonesia yang merupakan perusahaan media diluar konglomerasi media, salah satunya adalah media televisi NET.TV. di tengah persaingan bisnis media di Indonesia yang sangat ketat, NET.TV hadir memberikan warna baru dalam dunia pertelevisian dengan mengusung semangat anak muda dan generasi masa kini. Penelitian ini menganalisis salah satu program acara NET.TV yang merupakan program talkshow, yaitu Satu Indonesia, episode Sultan Hamengkubuwono X. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough, penelitian ini mencoba membongkar wacana tentang feminisme yang dikonstruksi NET.TV dalam tayangan programnya. Dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan NET.TV dalam program acara dialog "Satu Indonesia" episode Sultan hamengku Buwono X, terdapat tiga alat yang menandai representasi tokoh yang terlibat dalam acara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebahasaan berupa diksi, penggunaan kalimat, dan pemilihan tata bahasa yang digunakan NET.TV telah menempatkan tema mengenai suksesi kepemimpinan di Yogyakarta yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender sebagai sesuatu yang tak perlu dirisaukan seluruh kalangan masyarakat. Selain itu aspek kebahasaan juga telah menempatkan tokoh Sultan dan institusi keraton dan Gubernur dalam representasi yang positif. Hal ini erat kaitannya dengan penggunaan bahasa dan penguasaan wacana menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan hegemoninya.

Policy Model for Managing State Owned Enterprise

“…It raises a question: is there is a need to keep the Office of the Ministry of SOEs? The first scenario if SOEs that the policy of managing SOEs is started by founding the Ministry of SOEs, and then transform into an Agency, and then it turns into the 10-12 Superholdings, meawhile the steps takes 3 -5 years (Abeng, 2001, Nugroho, 2008. The presence of the Law 19/2003 on SOEs has made the bureacucracy"s administration unremovable.…”

Construction of Beauty Meaning in Beauty Products Advertisement

“…Iklan telah berkembang seiring berjalannya waktu, kreativitas dalam membuat iklan yang akan selalu diingat dan berpengaruh terhadap persepsi maupun opini masyarakat. Media saat ini bukan lagi sebagai media penyampai pesan (mediasi) tetapi telah menjadi media yang memengaruhi opini dan sikap masyarakat atau disebut mediatisasi (Nugroho, 2019).…”

Kebebasan pers dan kesenjangan gender di Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte

“…Kebebasan pers adalah suatu hal yang penting karena kebebasan pers dapat mencegah kecurangan pemerintah (Leeson, 2008;Mondak, 1995), meningkatkan kompetisi politik ketika masa pemilu akan tiba (Enikolopoy, Petrova dan Zhuravskaya, 2011), membentuk bahkan memperbaiki citra seseorang (Bsley dan Burgers, 2002;Sharda, 2014), memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi (Karman, 2013;Wahab dan Rahim, 2013), agen sosialisme (Nursalim, 2011;Naab 2012), meminimasilir kesenjangan gender bahkan mengurangi korupsi (Freille, Haque dan Kneller, 2007). Secara tradisional, kebebasan pers berkaitan dengan fungsi ekonomi, politik, dan budaya suatu negara (Siebert et al, 1963(Siebert et al, , 1956Guseva, 2007;Idid, 2016;Heyes, 2006;Coyne dan Leasson, 2004;McQuiail, 1994;Glasser dan Gleason, 2013;Nugroho, 2018). Menurut Amasrtya Sen, negara dengan bentuk pemerintahan demokratis dan pers yang bebas maka tidak pernah ada kelaparan (Sen, 2003;Djef-Pierr, 2011).…”