Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018

Pricahyadi, Moris; Ramadani, Thoriq

doi:10.31113/jia.v16i1.222

Cited by 5 publications

(4 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dalam perkembangannya di era kontemporer, teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik tentu tidak luput dari penggunaan internet sebagai salah satu aspek utama serta penunjang dalam kegiatan pemerintahan. Menurut Furqoni tuntutan oleh masyarakat guna mendapat sebuah pelayanan yang berkualitas semakin meningkat seiring berjalannya waktu (Pricahyadi & Ramadani, 2019).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Mensosialisasikan Media Center Surabaya kepada Masyarakat

Sari

Romadhan

Pradana

2022

JKN

View full text Add to dashboard Cite

The development of information and communication technology electronically in the contemporary era is inseparable from the use of the internet as the main aspect and support for government activities. The Surabaya City Government initiated the Media Center as a form of public complaint service. The condition of the people of Surabaya City who live in areas with adequate development of information and communication technology electronically is not in harmony with the number of people who do not know the Media Center that has existed since 2011. This is the government's task to socialize the Media Center as a form of complaint service. Public. Based on this phenomenon, it is interesting to know how the Surabaya City Government's communication strategy in Disseminating the Surabaya Media Center to the Community. The method used is a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the communication strategy carried out by the Surabaya City Government through social media and government activities in disseminating the Media Center has not been successful. The message or information conveyed by the City Government has not been conveyed properly and evenly to the community as a communicant. Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik era kontempoter tidak luput dari penggunaan internet sebagai aspek utama serta penunjang dalam kegiatan pemerintahan. Pemerintah Kota Surabaya menggagas Media Center sebagai bentuk layanan pengaduan masyarakat. Kondisi masyarakat Kota Surabaya yang hidup di wilayah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik yang memadai, kurang selaras dengan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Media Center yang sudah ada sejak tahun 2011. Hal tersebut menjadi tugas pemerintah dalam upaya mensosialisasikan Media Center sebagai bentuk pelayanan pengaduan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut menarik untuk diketahui bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Mensosialisasikan Media Center Surabaya Kepada Masyarakat. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui media sosial dan kegiatan pemerintahan dalam mensosialisasikan Media Center belum berhasil. Pesan atau informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota belum tersampaikan dengan baik dan secara merata kepada masyarakat sebagai komunikan.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Mensosialisasikan Media Center Surabaya kepada Masyarakat

Sari

Romadhan

Pradana

2022

JKN

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Penelitian yang dilakukan Pricahyadi & Ramadani (2019) menjelaskan bahwa strategi komunikasi Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sudah dilakukan. Namun, belum dijalankan dengan perencanaan yang sistematis.…”

Section: Persidanganunclassified

Implementasi dan Strategi Komunikasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 (Studi Kasus: Sidang Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019)

Ramadani

2019

jia

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

A. PENDAHULUAN Dewan Energi Nasional (DEN) adalah adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. DEN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. DEN memiliki tugas diantaranya merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi dan strategi komunikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) dan tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN dengan studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode 2009-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sangat dipengaruhi oleh keputusan Ketua Harian DEN dan penganggaran penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dianggap masih belum cukup, khususnya di luar kota. Sikap penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sedangkan, struktur birokrasi kedudukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN perlu diperkuat, sehingga masukkan kepada Pimpinan DEN untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dapat lebih didengar. Adapun komunikator, baik itu unsur Pimpinan dan Anggota DEN, maupun Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN penting untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Untuk target sama dengan komunikator namun perlu ditambahkan dengan pegawai di lingkungan Setjen DEN, karena mereka semua berhubungan dengan Sidang Anggota DEN. Penyebarluasan pesan mengenai Sidang Anggota DEN melalui jalur formal dan informal, sebagai koordinasi dan pengingat agenda apa yang akan dibahas. Pengaruh atau effect yang diharapkan adalah tercapainya target Sidang Anggota DEN sebanyak dua bulan sekali atau sebanyak enam kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. AbstractThe research objective is to find out the implementation and communication strategy of Presidential Regulation No. 26/2008 concerning the Establishment of the National Energy Council (NEC) and the procedures for screening prospective MEC members with a case study at the NEC Member Trial period 2009-2019. The research method used is a qualitative paradigm with a descriptive research design. Based on the results of the study, the implementation of the NEC Member Trial was strongly influenced by the decision of the NEC Daily Chair and the budgeting of the NEC Member Trial was deemed insufficient, especially outside the city. The attitude of the holding of the NEC Members' Trial is already responsible for carrying out their duties. Meanwhile, the bureaucratic structure of the NEC Secretariat General needs to be strengthened, so that the input to the Chairperson of NEC for holding NEC Member Trial can be heard more. As for communicators, both the elements of the Chairperson and Members of NEC, as well as the Secretary General of NEC are important for holding NEC Member Trial. The target is the same as the communicator...

show abstract

“…East Jakarta, a significant administrative zone in the eastern part of DKI Jakarta, holds the largest territorial area as data from the Environmental Agency in DKI Jakarta Province indicate solid waste production in East Jakarta is anticipated to be 2,333.19 tons per day in 2023, mainly due to its substantial population [4]. Additionally, an annual increase in waste is deposited into the integrated landfill system at Bantar Gebang (TPST).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Assessment of waste management practices and waste banks in urban areas of Indonesia: A case study of East Jakarta and Depok City

Dahlan,

Putri,

Tsaqib

et al. 2024

E3S Web of Conf.

View full text Add to dashboard Cite

The rapid population growth in major cities in Indonesia, including East Jakarta and Depok City, has resulted in increased consumption patterns that have an impact on the quantity and quality of generated waste. These communities’ current waste management practices are inadequate, encompassing sorting, collection, and processing—evaluating existing waste management conditions involve sampling, observation, interviews, and questionnaires. In Pancoran Mas, the average waste generation was found to be 0.24 kg per person per day, with food waste comprising 51% and plastic waste 18%. Pulo Gebang exhibited similar results, with a waste generation rate of 0.22 kg per person per day, consisting of organic waste accounting for 46.7% and plastic waste at 19%. However, both districts have established Waste Banks, namely Hasvil (HWB) and Sekar Wangi (SWB) in Pancoran Mas and Pulo Gebang. The waste bank data revealed that HWB had a waste generation rate of 0.08 kg per person per day, while SWB had a rate of 0.12 kg per person per day, predominantly paper waste. HWB successfully reduced individual waste going to landfills by 33% for approximately 120 people, whereas SWB achieved a reduction of 52% for around 80 people.

show abstract

Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018

Cited by 5 publications

References 1 publication

Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Mensosialisasikan Media Center Surabaya kepada Masyarakat

Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya dalam Mensosialisasikan Media Center Surabaya kepada Masyarakat

Implementasi dan Strategi Komunikasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 (Studi Kasus: Sidang Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019)

Assessment of waste management practices and waste banks in urban areas of Indonesia: A case study of East Jakarta and Depok City

Contact Info

Product

Resources

About