Management of public communication plays significant role in a government. The implementation of well-made management of public communication can be a means to deliver government policies both as programs and achievements broadcasted to public. The purpose of this study was to determine the implementation of communication policy management at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). The method used was a case study at the ESDM with analysis implementation by using used Edwards III model. Based on the analysis, it was found that the implementation of the public communication management policy at the Ministry of Energy and Mineral Resources was already underway, such as the availability of a planned public communication strategy, and indicators of success in the mass media which were not only numerous but also positive and neutral quality, so that negative coverage could be minimized. Besides, the support of Officials and Implementers, Standard Operating Procedures (SOP), and creative content through hashtags related to the Energy and Mineral Resources sector could also increase the social media followers. Keywords: Policy, Implementation, Communication Management, Public Communications   Abstrak Pengelolaan komunikasi publik merupakan hal penting dalam sebuah pemerintahan. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan komunikasi publik yang telah dibuat, sebagaimana pengelolaan komunikasi publik menjadi sarana penyampaian kebijakan Pemerintah, baik itu program maupun capaian yang disampaikan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Metode yang digunakan adalah studi kasus pada Kementerian ESDM dengan analisis implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik dengan model Edwards III. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik di Kementerian ESDM sudah berjalan, seperti adanya strategi komunikasi publik yang terencana, indikator keberhasilan berupa pemberitaan di media massa yang tidak hanya banyak tapi juga kualitasnya yang positif dan netral, sehingga pemberitaan negatif dapat diminimalisir. Selain itu, dukungan Pejabat dan Pelaksana, Standard Operating Procedure (SOP), dan konten-konten kreatif melalui tanda pagar (tagar) yang terkait sektor ESDM dapat meningkatkan jumlah pengikut media sosial. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pengelolaan Komunikasi; Komunikasi Publik

This research examined a communication strategy which was applied during the implementation of the delayering policy in the Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR). Delayering policy is a re-organization strategy which reduces bureaucracy by converting several administrative positions (middle manager) into functional/professional-based positions. Qualitative approach was used in this research with case studies method. Primary data was collected through interview, while secondary data was used through literature review. The research result identified a specific communication strategy that was applied during delayering policy implementation. Appointed communicators in this case were the First Echelon Managers who had previously got a direct message from the Minister of EMR, Second Echelon Managers, Third Echelon Managers, Fourth Echelon Managers, and Staffs within the Ministry of EMR. The target was set for all the Third Echelon Managers and Fourth Echelon Managers in the Ministry of EMR. Formulation of messages based on information from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform that no employee would be disadvantaged. Selection of media was by information dissemination during the meeting at every unit level and also through the WhatsApp Groups messages. Moreover, the dissemination of messages was carried out through a briefing by the Secretary General of the Ministry of EMR, discussions, and WhatsApp Groups. The expected effects were that the middle manager could comprehend and comply with the delayering policy. The research recommended that the Ministry of EMR needed to issue written guidance, such as a pocket book, that explained the delayering policy and its impact in order to suppress any potential resistance.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengkomunikasikan kebijakan Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Strategi komunikasi tersebut bisa dilihat dari penentuan komunikator, penetepan target, Menyusun pesan-pesan, pemilihan media dan saluran komunikasi, pretesting communication material, produksi media, penyebarluasan pesan, dan pengaruh (effect) yang diharapakan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk menggali fakta mengenai strategi komunikasi yang dilakukan Disdukcapil Pemprov DKI Jakarta terhadap Pergub. No 110 Tahun 2018. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan, namun belum dijalankan dengan perencanaan yang sistematis. Bahkan, ada kekhawatiran jika masyarakat mengetahui isi Peraturan Gubernur tersebut, masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin prima, sedangkan masih adanya beberapa kendala di lapangan.

Penelitian ini berupaya menemukan jawaban tentang bagaimana implementasi pengelolaan komunikasi publik di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN). Dengan melihat implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan komunikasi publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Diungkap bahwa implementasi sudah berjalan, walaupun masih bisa ditingkatkan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian informan terkait keterbatasan anggaran dan peralatan yang ada, namun adanya keterbatasan itu tidak mempengaruhi motivasi bekerja dan bahkan menjadi masukkan untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal sinergi pengelolaan komunikasi publik ke depan, melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Anggota DEN. Peningkatan pengikut media sosial yang signifikan juga menjadi salah satu ukuran pencapaian.

Karya tulis ini dilatarbelakangi implementasi Peraturan Pemerintah No. 79 tentang Kebijakan EnergiNasional yang menjelaskan bahwa untuk memenuhi penyediaan dan pemanfaatan energi diperlukanpencapaian sasaran KEN, salah satunya adalah terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energimerupakan modal pembangunan nasional. Penilitian ini untuk mengetahui (1) bagaimana pengelolaanenergi yang ada saat ini dan (2) pengelolaan energi seperti apa yang dibutuhkan untuk keberhasilan visiIndonesia 2045. Metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah dataprimer dan sekunder.Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan datasekunder dilakukan melalui studi kepustakaan atau tinjauan literatur. Hasil penelitian ini yaitu (1)pengelolaan energi yang ada saat ini belum optimal dalam implementasi paradigma energi sebagai modalpembangungan nasional, dan (2) pengelolaan energi yang dibutuhkan untuk keberhasilan visi Indonesia2045 adalah kelembagaan yang dapat mengimplementasikan paradigma energi sebagai modal pembangunannasional dengan cara dapat menerjemahkan kebijakan ke dalam implementasi dengan jelas dan konsisten.